Proyek KA Besitang-Langsa Rp1,3 Triliun Terbengkalai, Rudi Minta Pemerintah Bertindak

MEDAN (Waspada.id): Terhentinya pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa sepanjang 80 kilometer di Kabupaten Langkat mendapat sorotan Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PAN, Rudi Alfahri Rangkuti. Ia meminta pemerintah pusat dan Pemprovsu segera mengambil langkah untuk melanjutkan proyek senilai sekitar Rp1,3 triliun tersebut agar tidak semakin terbengkalai dan aset negara yang telah dibangun tidak terus mengalami kerusakan maupun kehilangan.

Rudi mengatakan, proyek infrastruktur yang telah menghabiskan anggaran besar itu tidak boleh dibiarkan mangkrak tanpa kepastian penyelesaian. Pemerintah harus segera menentukan langkah lanjutan agar aset negara yang telah dibangun tidak menjadi sia-sia.

"Jangan biarkan mangkrak terlalu lama. Nanti mubazir," kata Rudi, Jumat (13/11/2026).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut 12 (Binjai-Langkat) itu mengaku prihatin karena pembangunan jalur KA tersebut terhenti di kawasan Besitang, Kabupaten Langkat, tanpa kepastian kelanjutan hingga Langsa, Aceh.

Menurutnya, sejumlah material rel dan bantalan yang telah terpasang maupun berada di sepanjang jalur terkesan dibiarkan tanpa pengamanan memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, terutama apabila material infrastruktur menjadi sasaran pencurian.

"Sejauh ini pembangunannya hanya terhenti di kawasan Besitang dan tidak diteruskan hingga Langsa, Aceh. Sementara di sisi Aceh, kita melihat ada sambungan rel yang mengarah ke Sumatera Utara, tetapi belum terlihat konektivitasnya ke Besitang," ujarnya.

Rudi juga menyoroti proyek reaktivasi jalur KA yang dimulai sejak 2016 tersebut. Pembangunan jalur Besitang-Langsa menggunakan anggaran sekitar Rp1,3 triliun, tetapi hingga kini belum dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awalnya.

Padahal, proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan konektivitas jalur kereta api Medan-Binjai-Besitang hingga ke wilayah Aceh. Kehadiran jalur ini diharapkan dapat memperkuat hubungan transportasi antara Sumatera Utara dan Aceh.

Jalur strategis sepanjang 80 kilometer tersebut juga diharapkan menjadi alternatif transportasi massal yang dapat mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas perekonomian di wilayah yang dilintasinya.

Terbengkalainya proyek tersebut kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan hilangnya besi rel sepanjang lebih dari 200 meter di Kabupaten Langkat pada November 2026. Peristiwa ini semakin memperkuat pentingnya pengawasan dan pengamanan terhadap aset infrastruktur perkeretaapian yang belum difungsikan.

Manfaat

Di sisi lain, Rudi menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pembangunan jalur KA Besitang-Langsa, termasuk memastikan kelayakan infrastruktur, kebutuhan anggaran lanjutan, serta kesiapan konektivitas dengan jaringan perkeretaapian di Sumatera Utara dan Aceh.

Menurutnya, keberadaan infrastruktur jalan yang sudah tersedia tidak menghilangkan kebutuhan terhadap transportasi kereta api. Moda transportasi tersebut tetap memiliki potensi menjadi pilihan masyarakat, terutama untuk mendukung mobilitas antardaerah dan kegiatan ekonomi.

Ia juga menilai penyelesaian proyek tersebut membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan dan instansi terkait. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan perlu berkoordinasi dengan Pemprov Sumut serta pihak pengelola perkeretaapian untuk menyusun langkah penyelesaian yang jelas dan terukur.

Selain melanjutkan pembangunan, pemerintah juga diminta memastikan seluruh aset yang telah dibangun tetap terpelihara dan terlindungi. Inventarisasi material, pemeriksaan kondisi rel dan bantalan, serta pengamanan lokasi dinilai perlu dilakukan agar tidak terjadi kerugian lebih besar selama proyek belum beroperasi.

Karena itu, Rudi meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan bersinergi dengan Pemprov Sumut untuk memperjelas status proyek, mengamankan aset negara, serta mengambil keputusan terkait kelanjutan pembangunan jalur tersebut.

"Jangan sampai anggaran besar yang sudah digunakan menjadi sia-sia. Pemerintah harus segera mengambil keputusan agar proyek ini bisa dituntaskan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya. (id142)