Proyek Penanganan Keadaaan Kedaruratan Pascabencana di Langkat Menuai Sorotan

LANGKAT (Waspada.id): Proyek Penanganan Keadaaan Kedaruratan Pasca Bencana Prasarana Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara bernilai Rp90 miliar lebih menuai sorotan masyarakat.

Pasalnya, paket pekerjaan tersebut dinilai mengabaikan prinsip transparansi publik akibat minimnya rincian informasi di lokasi proyek. Sorotan salah satunya pada lokasi proyek di UPT Puskesmas Besitang, Kabupaten Langkat,

Berdasarkan pantauan di lokasi proyek di lingkungan Puskesmas Besitang, Selasa (20/10), ada indikasi kejanggalan terkait plang. Nilai anggaran di plang proyek tertulis secara global dan tidak disebutkan secara spesifik nilai anggaran pada setiap proyek.

Di plang proyek tertera 26 titik pembangunan prasarana kesehatan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara dengan total nilai anggaran sebesar Rp90.907.081.000 yang bersumber dari APBN (BUN)/2026.

Hal serupa terjadi pada paket rehabilitasi 40 titik prasarana sekolah/madrasah di Sumut senilai Rp131.589.606.000 yang juga hanya menggunakan satu papan pengumuman (plang).

Sebanyak 26 paket proyek Penanganan Keadaan Kedaruratan Pasca Bencana Prasarana Kesehatan dikerjakan oleh KSO N-L. Adapun Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi terhadap proyek, yakni PT EPCS.

Saat dikonfirmasi di lokasi kegiatan, Selasa (20/10), Pengawas Lapangan KSO Nindya-Cantika, Nazril, mengatakan, proyek ini tersebar di wilayah terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara, seperti di Sibolga dan Madina.

DI areal proyek terpasang satu plang papan informasi diglobalkan untuk 26 titik proyek di Sumatera Utara. Waspada.id/Ist

Khusus di Kabupaten Langkat, katanya, proyek pembangunan prasarana kesehatan hanya di wilayah Besitang, yakni rehab ruang perawatan dan pembangunan rumah dinas buat tenaga kesehatan.

Ia menjelaskan, proses pembangunan akan dilaksanakan dua atau tiga hari kedepan. "Saat ini kami masih menunggu pasokan material batu buat pondasi," ujar Nazril yang saat itu didampingi dua rekannya sesama pengawas.

Pengawasan proyek tersebut tak menjelaskan berapa besaran anggaran atau pagu proyek Penanganan Keadaaan Kedaruratan Pasca Bencana Prasarana Kesehatan, khususnya untuk pembangunan Puskesmas Besitang.

Praktik penggabungan informasi puluhan titik lokasi ke dalam satu papan proyek tanpa ada diterakan rincian anggaran per unit pekerjaan menuai kritik karena terkesan tak menjalankan prinsip transparansi penggunaan uang negara.

Darmansyah, salah seorang tokoh pemuda dimintai tanggapannya, Rabu (21/10), mengatakan, semestinya pihak pelaksana proyek memasang papan informasi di setiap titik proyek dengan mencantumkan nominal anggaran agar publik dapat mengakses informasi tersebut.

Menurut dia, nilai anggaran setiap proyek kan berbeda-beda. Karena itu, setiap satu paket proyek wajib memiliki satu papan informasi (plang) sebagai wujud transfaransi kepada masyarakat.(id24)