Proyek Rp5,3 Miliar Diduga Jalan Tanpa Payung Hukum, Mahasiswa Seret SPPG Percut Sei Tuan ke Kejati Sumut


MEDAN (Waspada.id):- Proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, resmi masuk meja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) yang membawanya. Rabu (18/11), mereka menyerahkan Dumas Nomor 040/GEMPAR-SU/DUMAS/XI/2026 melalui PTSP Kejati Sumut. Surat itu sudah diterima dan distempel resmi.
Yang dilaporkan bukan satu, tapi tiga paket sekaligus:
1. Pembangunan Gedung SPPG – Rp4 Miliar
Kontrak 602.3/05/2.01.0021/SP/PJK/DCKTR/DS/X/2025
2. Pengadaan Barang SPPG – Rp825 Juta
Kontrak 602.3/01.02/2.01.0021/SP/PB/DCKTR/DS/IX/2025
3. Pengadaan Mobil SPPG – Rp485.606.356
Kontrak 602.3/01.03/2.01.0022/SP/PB/DCKTR-DS/IX/2025
Fajar Rivana Sinaga, S.kom ketua GEMPAR-SUMUT saat ditemui Kamis (19/11/2026) mengatakan berdasarkan dokumen awal yang ia himpun, pembangunan SPPG itu diduga sudah mulai dikerjakan sejak Agustus 2025.
Padahal, Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis baru ditetapkan dan berlaku pada 17 November 2025.
“Apa dasar hukumnya saat proyek itu mulai dikerjakan? Siapa yang mengusulkan dan memberi arahan? Bagaimana proses penganggarannya?” jelas Fajar.
Melalui Dumas tersebut GEMPAR-SUMUT juga mempertanyakan hal yang paling mendasar dalam pengadaan Apakah pembangunan gedung Rp4 miliar itu sudah melalui tender di LPSE? Apakah pengadaan mobil dan peralatan sudah lewat E-Katalog? Atau justru sudah ditentukan duluan?
Tidak berhenti di soal waktu, GEMPAR-SUMUT juga meminta Kejati memeriksa dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengarahan penyedia.
Dalam Dumas, tercantum sejumlah inisial oknum pejabat yang diminta diperiksa oknum pejabat Cikataru Deli Serdang berinisial R dan A.M, oknum pejabat PBJ A.P.S, serta oknum pejabat instansi vertikal G.A.S dan J.C.S.
Termasuk menelusuri keterkaitan CV S.S sebagai pihak pelaksana. Mulai dari dokumen kualifikasi, teknis, administrasi, penawaran di LPSE, kontrak, hingga pembayaran.
GEMPAR-SUMUT menegaskan, pencantuman inisial itu bukan vonis bersalah. Semua harus dibuktikan lewat proses hukum.
Ketua GEMPAR-SUMUT, Fajar Rivana Sinaga, S.Kom, menegaskan laporan ini bukan sekadar formalitas.
“Kami sudah serahkan Dumas resmi dan punya bukti tanda terima. Kami tidak menghakimi siapa pun. Tapi kalau ada kejanggalan dalam uang rakyat Rp5,3 miliar, wajib kami sampaikan ke penegak hukum,” tegas Fajar.
Ia meminta Kejati tidak hanya memeriksa kertas, tapi juga turun ke lapangan pemeriksaan fisik, uji forensik dokumen LPSE, pemeriksaan harga satuan, penelusuran aliran dana, audit investigatif, hingga penghitungan kerugian negara jika terbukti ada penyimpangan.
“Kami minta ditindaklanjuti secara terang benderang. Jangan sampai persoalan miliaran rupiah ini tidak ada kejelasan, hingga rakyat tidak percaya lagi pada hukum.” pintanya
GEMPAR-SUMUT menyatakan akan mengawal laporan ini dan menagih perkembangannya setiap 12 hari kerja.
“Rp5,3 miliar bukan angka kecil. Setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan,” tutupnya. (fs)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda