PT Pupuk Indonesia Diminta Selektif Pilih Calon Distributor

MEDAN (Waspada.id): Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, meminta PT Pupuk Indonesia selektif dalam menetapkan calon Pelaku Usaha Distribusi (PUD) pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi untuk tahun 2027.

Permintaan tersebut disampaikan Azhari, Kamis (12/11/2026), menyusul informasi dugaan penyaluran pupuk bersubsidi ke wilayah Aceh oleh salah seorang calon distributor ketika masih menjalankan usaha sebagai pemilik kios pupuk di Kabupaten Dairi.

Menurut Azhari, informasi tersebut harus diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen penyaluran, alokasi pupuk, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Jangan sampai calon PUD yang masih memiliki dugaan persoalan dalam penyaluran pupuk ketika menjadi pemilik kios diberikan kewenangan distribusi lebih besar tanpa evaluasi menyeluruh," tegasnya.

Selain itu, Azhari menyoroti informasi mengenai calon distributor tersebut yang disebut-sebut mengklaim memperoleh dukungan pemerintah daerah hingga oknum anggota DPR RI. Bahkan, beredar kabar bahwa yang bersangkutan telah mengetahui wilayah kerja distribusi yang akan diperolehnya pada 2027.

LIPPSU meminta PT Pupuk Indonesia memastikan proses seleksi berlangsung transparan dan tidak dipengaruhi intervensi maupun kedekatan dengan pihak tertentu.

"Penunjukan distributor harus berdasarkan persyaratan administrasi, kemampuan perusahaan, kapasitas operasional, dan rekam jejak kepatuhan. Jangan sampai muncul kesan ada perlakuan khusus," ujarnya.

Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Sumut pada akhir Oktober 2026, Manajer Sumut I PT Pupuk Indonesia, Rizki Putra Vona, menegaskan bahwa proses penyaluran distribusi pupuk dan seleksi distributor dilakukan berdasarkan regulasi dan ketentuan pemerintah.

PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) sebelumnya juga beberapa kali mendapat perhatian Komisi B DPRD Sumut terkait persoalan distribusi dan kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah.

Komisi B DPRD Sumut dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian di Jakarta pada 18 November 2026. Kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk membahas pengawasan distribusi sekaligus mekanisme penetapan calon distributor pupuk bersubsidi.

Azhari menegaskan, pemeriksaan rekam jejak calon PUD harus menjadi perhatian utama agar distribusi pupuk tepat sasaran dan kepentingan petani tidak dirugikan.

"Jika tidak ada pelanggaran, silakan dibuktikan melalui pemeriksaan. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, harus ditindak sesuai ketentuan. Kepentingan petani jangan sampai dikalahkan oleh kepentingan kelompok tertentu," pungkasnya. (id142)