Pulihkan Kawasan, Petani Minta BBTNGL Prioritaskan Tanaman Produktif

KUTACANE (Waspada.id): Kelompok Tani Hutan Konservasi Mitra Alam meminta pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) mengedepankan kepentingan ekonomi pada program pemulihan ekosistem kawasan.

Harapan dan permintaan tersebut disampaikan Ketua Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) Mitra Alam, Farijan. Menurut Farijan, pihaknya mendukung penertiban tanaman kelapa sawit ilegal yang berada di dalam kawasan TNGL. Namun, ia berharap tanaman pengganti yang ditanam nantinya merupakan jenis tanaman produktif, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Kami sepakat aturan ditegakkan, namun dengan satu pertimbangan, kami mohon kepada pihak Kementerian Kehutanan agar kepentingan masyarakat juga dipertimbangkan. Sebisa mungkin, diutamakan tanaman yang bisa menghasilkan untuk masyarakat setempat," ujar Farijan.

Petugas menebang tanaman kelapa sawit petani dalam kawasan Konservasi TNGL. Waspada.id/Ist

Ditambahkan Farijan, keberadaan tanaman sawit di sejumlah lokasi sudah ada sebelum terbentuknya kelompok kemitraan masyarakat. Karena itu, penertiban yang dilakukan pemerintah diharapkan tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi petani lokal.

Farijan juga berharap agar pihak BBTNGL dapat memfasilitasi kebutuhan petani melalui penyediaan bibit tanaman produktif yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan kawasan konservasi.

Masyarakat sangat membutuhkan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan lainnya.

"Bagaimanapun anak kami juga perlu sekolah, perlu sehat, perlu mengecap pendidikan. Jadi, mohon difasilitasi kepentingan kami petani lokal di sini dengan tanaman produksi bernilai tinggi dan bisa menambah pendapatan kami," ujar Farijan menirukan ungkapan petani lainnya.

Ia mencontohkan, sejumlah tanaman yang dikembangkan kelompoknya, seperti durian dan jeruk siam madu, mulai memberikan hasil bagi petani. Tanaman seperti itulah yang sebaiknya difasilitasi agar dapat dibudidayakan petani.

"Alhamdulillah, sekarang durian di KTH Mitra Alam sudah mulai berbuah. Jeruk siam madu juga kami kembangkan sendiri. Kami buat sendiri bibitnya, okulasi sendiri, sambung pucuk sendiri," ujar Farijan.

Di akhir keterangannya, Ketua KTHK Farijan menegaskan kelompoknya tetap berkomitmen mendukung upaya pemerintah menertibkan tanaman ilegal di dalam kawasan TNGL, termasuk perkebunan kelapa sawit. Seraya menambahkan, penertiban kawasan membutuhkan proses dan dukungan anggaran dari pemerintah.

Sebelumnya, Kepala BBTNGL, Subhan, mengatakan pemulihan kawasan bekas tanaman sawit ilegal akan dilakukan melalui penanaman kembali jenis tanaman kehutanan asli dan endemik setempat.

Hamparan tanaman kelapa, sawit petani dalam kawasan hutan TNGL, Aceh Tenggara. Waspada.id/Ist

Masyarakat akan dilibatkan mulai dari proses pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan tanaman. BBTNGL juga berencana membantu kebutuhan bibit bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Saat ini, sebagian besar masyarakat yang mempunyai tanaman sawit ilegal di dalam kawasan TNGL dan telah menyerahkannya secara sukarela berjumlah 15 orang. Rincian luas lahan tersebut adalah: J seluas 16,87 ha, AB seluas 3,83 ha, H seluas 4 ha, A seluas 9,3 ha, T seluas 2,3 ha, BT seluas 11,4 ha, J seluas 20,37 ha, HS seluas 10,78 ha, J seluas 15 ha, E seluas 1,49 ha, S seluas 29,02 ha, SA seluas 3,51 ha, S seluas 2,5 ha, HM seluas 2 ha, dan SD seluas 2 ha.

"Balai Besar TNGL mengajak pemerintah daerah, aparat terkait, mitra konservasi, dan masyarakat untuk mendukung proses yang sedang berjalan. Kerja sama para pihak diperlukan agar penanganan dapat berlanjut hingga pemulihan kawasan dan memberikan manfaat ekologis bagi masyarakat sekitar," pungkas Subhan.(id79)