Puluhan Emak-emak Geruduk DPRD Sumut, Tuntut Kejelasan Status Tanah Sultan

MEDAN (Waspada.id): – Puluhan warga dari Lingkungan 16, 17, dan 20, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Rabu (11/11). Mereka meminta kejelasan status kepemilikan lahan yang selama puluhan tahun telah mereka tempati dan kelola.

Dalam aksi tersebut, warga yang didominasi kaum ibu-ibu menyampaikan keberatan atas munculnya klaim kepemilikan lahan oleh pihak bermarga Parinduri. Mereka menegaskan bahwa tanah yang selama ini mereka tempati merupakan tanah Sultan.

Koordinator aksi, Dayat, dalam orasinya mengatakan, warga telah menguasai dan menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Ia juga menyebutkan bahwa warga memiliki sejumlah dokumen yang menjadi bukti penguasaan tanah serta bukti pembayaran kewajiban atas lahan tersebut.

"Tanah yang kami tempati ini sudah dihuni sejak puluhan tahun lalu. Kami bahkan memegang dokumen bukti penguasaan tanah dan bukti pembayaran kewajiban yang sah," ujar Dayat di hadapan peserta aksi.

Sebagai bukti, Dayat menunjukkan Surat Pernyataan Menggarap Tanah tertanggal 5 Oktober 1983 yang dibuat oleh seorang warga bernama Bejo. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa yang bersangkutan menguasai dan menggarap sebidang tanah berukuran 16 x 27 meter di Lingkungan 23, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli.

Surat itu juga menerangkan bahwa lahan tersebut telah digarap secara terus-menerus sejak 1945, belum pernah mendapat ganti rugi dari pihak lain, serta tidak pernah disewakan kepada siapa pun.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh pembuat pernyataan, saksi Kepala Lingkungan 23 Tanjung Mulia bernama Tugimin, dan diketahui pihak kelurahan.

Selain surat pernyataan menggarap tanah, warga turut menunjukkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Pembayaran Penerimaan Kas PBB Perkotaan dari Bank Sumut.

Dalam bukti pembayaran atas nama Bejo yang beralamat di Jalan Aluminium, Tanjung Mulia, Medan, tercatat pembayaran PBB Masa Pajak 2026 sebesar Rp551.266.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut mendapat pengawalan aparat keamanan guna memastikan kegiatan berlangsung tertib dan kondusif. Sejumlah warga juga terlihat duduk beralaskan tikar di halaman gedung DPRD Sumut sambil menunggu proses penerimaan aspirasi.

Menanggapi aksi tersebut, tiga anggota DPRD Sumut, yakni Landen Marbun, S.H., M.H., Panthur Banjarnahor, dan Hermansyah Lubis, S.H., menerima perwakilan warga untuk mendengarkan secara langsung kronologi serta tuntutan terkait persoalan lahan tersebut.

Dalam pertemuan itu, para anggota dewan akan menyikapi dan menindaklanjuti aspirasi warga sesuai dengan kewenangan DPRD Sumut. Mereka juga akan mencermati persoalan yang disampaikan masyarakat agar permasalahan status dan riwayat penguasaan lahan tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut.

Warga berharap DPRD Sumut dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan.

Hingga berita ini diturunkan, dialog antara perwakilan warga dan anggota DPRD Sumut masih berlangsung. (wsp.id)