Purbaya Bantah Anggaran Buka Rekening Massal Sentuh Rp11 Triliun

JAKARTA (Waspada.id): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggaran pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat akan mencapai Rp11 triliun. Menurutnya, angka tersebut masih berupa perhitungan kasar dan belum menjadi kebutuhan anggaran final pemerintah.

Purbaya mengatakan, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran berdasarkan jumlah rekening baru yang benar-benar harus dibuka. Pasalnya, tidak seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan rekening baru karena sebagian sudah memiliki rekening perbankan.

“Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Ada dana cadangan kita yang bisa dipakai. Tapi saya yakin enggak akan sampai 11 triliun,” katanya di Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah juga masih menunggu rincian skema pelaksanaan program tersebut. Setelah jumlah penerima dan rekening yang harus dibuka diketahui, pemerintah baru dapat menentukan kebutuhan anggaran secara lebih akurat.

“Itu mungkin masih hitungan kasar. Nanti kita lihat seperti apa,” ucapnya.

Sasar 200 Juta Penduduk

Purbaya mengungkapkan, pemerintah memperkirakan sekitar 200 juta penduduk masuk dalam cakupan program pembukaan rekening tersebut. Namun, angka itu masih harus dipetakan lebih lanjut untuk mengetahui siapa saja yang telah memiliki rekening.

Langkah tersebut penting agar program pembukaan rekening tidak justru menciptakan rekening ganda bagi masyarakat yang sebenarnya sudah menjadi nasabah perbankan.

Pemerintah juga akan memprioritaskan masyarakat yang baru memperoleh KTP. Nantinya, rekening dapat langsung dibuka dan dana pemerintah disalurkan ke rekening tersebut apabila skema program telah siap dijalankan.

“Yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka, dibuka langsung rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga,” ujar dia.

Meski demikian, Purbaya mengatakan, program tersebut tidak bisa langsung direalisasikan. Pemerintah masih harus mengintegrasikan data kependudukan dengan data perbankan untuk memastikan rekening yang dibuka tepat sasaran.

Data dari Dukcapil akan digabungkan dengan data perbankan dari Bank Indonesia. Pemerintah juga belum menetapkan waktu pasti kapan sistem tersebut siap digunakan karena pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan kesiapan sistem dan proses pengolahan data.

Dorong Inklusi Keuangan

Sebelumnya, pemerintah mulai menyiapkan langkah konkret untuk memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI), pemerintah mendorong penyediaan rekening yang nantinya terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil dan sistem pembayaran Bank Indonesia.

Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan angka inklusi keuangan. Pemerintah juga melihat kepemilikan rekening sebagai infrastruktur penting untuk membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah ke depan.

Pemerintah terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Penguatan akses tersebut juga didorong untuk mendukung pemanfaatan layanan keuangan digital yang semakin terintegrasi dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip Selasa (8/9/2026).

Dengan demikian, pemerintah masih harus mematangkan skema dan integrasi data sebelum program pembukaan rekening massal tersebut berjalan. Besaran anggaran Rp11 triliun pun belum dapat dijadikan patokan karena kebutuhan akhirnya akan bergantung pada jumlah rekening baru yang benar-benar diperlukan. (Lip6)