Purbaya Benahi DTSEN, Data Desil 9-10 Jadi Sorotan

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah tengah membenahi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah ditemukan sejumlah data penerima manfaat yang masuk desil 9 dan 10, meski kondisi ekonominya dinilai tidak sesuai dengan peringkat tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembenahan dilakukan untuk meningkatkan akurasi DTSEN yang menjadi salah satu basis penting dalam penyaluran berbagai program pemerintah.

Untuk memperbaiki kualitas data, pemerintah bahkan menambah anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) hingga hampir Rp7 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan perbaikan DTSEN sekaligus data hasil sensus.

"Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Rabu (26/8/2026).

Purbaya menjelaskan, pemerintah telah memenuhi permintaan tambahan anggaran BPS sejak awal tahun. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan DTSEN memiliki data yang lebih akurat dan mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih tepat.

"DTSEN sama sensus itu kalau tidak salah hampir Rp7 triliun, sedikit lebih dari Rp7 triliun dengan macam-macam,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, kesalahan dalam proses pendataan masih mungkin terjadi. Pasalnya, survei tidak selalu menghasilkan data yang sempurna. Namun, pemerintah menargetkan kualitas DTSEN akan jauh lebih baik pada tahun depan.

"Kalau salah satu dua biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” kata Purbaya.

Desil Bukan Sekadar Penghasilan

Sorotan terhadap DTSEN muncul setelah terdapat data penerima manfaat yang berada pada desil 9 dan 10. Padahal, dua kelompok tersebut merupakan posisi relatif dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi dalam pemeringkatan DTSEN.

BPS menjelaskan, posisi desil tidak ditentukan hanya berdasarkan besarnya gaji atau penghasilan keluarga. Pemeringkatan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan relatif masyarakat.

DTSEN membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok atau desil. Desil 1 menunjukkan posisi relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada posisi relatif paling tinggi.

Namun, posisi tersebut tidak bisa dibaca sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi sebuah keluarga. Berbagai indikator sosial ekonomi digunakan untuk menentukan posisi relatif tersebut.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, pemahaman terhadap konsep desil penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam membaca data DTSEN.

“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia melalui keterangan tertulis, Minggu (23/8/2026).

Dengan pendekatan tersebut, kepemilikan satu jenis barang, pekerjaan, daya listrik maupun besaran penghasilan tidak secara otomatis menentukan posisi sebuah keluarga dalam desil.

Pembenahan DTSEN menjadi penting karena kualitas data akan sangat menentukan ketepatan sasaran berbagai kebijakan pemerintah, khususnya program bantuan dan perlindungan sosial. Pemerintah kini menargetkan proses perbaikan tersebut menghasilkan data yang lebih rapi dan akurat mulai tahun depan. (Lip6)