Purbaya Kena Reshuffle, Pengamat : Pengelolaan Anggaran dan Arah Fiskal Jadi Sorotan

MEDAN (Waspada.id): Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara melalui reshuffle kabinet menjadi perhatian publik. Pengelolaan anggaran negara dan arah kebijakan fiskal ke depan dinilai akan menjadi salah satu tantangan penting bagi Menteri Keuangan yang baru.

Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, menilai pergantian tersebut cukup mengejutkan. Namun, Suahasil Nazara bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengalamannya sebagai Wakil Menteri Keuangan dinilai menjadi modal penting untuk melanjutkan pengelolaan fiskal nasional.

"Sangat mengejutkan saat Presiden justru mereshuffle Menteri Keuangan Purbaya dan menggantinya dengan wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Menkeu yang baru bukan orang baru di kementerian keuangan. Sehingga track record maupun latar belakangnya dinilai mumpuni dan berpengalaman dalam pengelolaan anggaran," kata Gunawan, Senin (14/9).

Menurutnya, masyarakat kini menaruh harapan agar pergantian Menteri Keuangan dapat membawa pengelolaan fiskal yang lebih prudent atau hati-hati. Kebijakan anggaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan belanja, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi yang luas.

"Tentunya masyarakat saat ini menaruh harapan dengan pergantian Menteri keuangan yang baru pengelolaan fiskal bisa menjadi lebih prudent atau lebih hati-hati. Bisa membuat skala prioritas pengeluaran yang bisa memberikan dampak ekonomi luas (multiplier effect)," ujarnya.

Daya Beli dan Pengendalian Harga Jadi Prioritas

Gunawan menilai alokasi belanja negara perlu lebih diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama melalui kebijakan yang mendukung pengendalian harga.

Menurutnya, belanja pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui penguatan aktivitas ekonomi maupun pengendalian tekanan harga kebutuhan pokok.

"Alokasi pengeluaran bisa lebih diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam hal pengendalian harga," jelasnya.

Selain itu, Menteri Keuangan yang baru diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia dinilai penting agar kebijakan ekonomi tidak berjalan sendiri-sendiri.

Jangan Terlalu Bergantung pada Utang

Gunawan juga menyoroti pentingnya pengelolaan pembiayaan APBN. Menurutnya, pemerintah perlu menghindari ketergantungan yang berlebihan terhadap penerbitan surat utang sebagai sumber pembiayaan anggaran.

"Menteri keuangan yang baru diharapkan juga bisa menselaraskan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal di tanah air. Harapannya pengelolaan anggaran bisa dilakukan tanpa banyak bergantung pada penerbitan surat hutang," kata Gunawan.

Ia mengingatkan, penerbitan surat utang memang dapat membantu menyediakan likuiditas dan menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi. Namun, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan alokasi anggaran untuk proyek-proyek strategis yang memberikan manfaat luas dan berkelanjutan.

"Karena sekalipun seakan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi dengan likuiditas yang dipaksakan memadai," ujarnya.

Namun, apabila tambahan pembiayaan tidak dibarengi dengan belanja yang produktif, beban utang justru dapat menjadi persoalan jangka panjang.

"Namun kebijakan tersebut jika tanpa dibarengi dengan alokasi anggaran pada proyek yang bernilai strategis dan memberikan banyak rintisan manfaat ke masyarakat. Maka yang terjadi adalah penambahan beban hutang dalam jangka panjang, dan membuat ruang gerak APBN kedepan menjadi lebih sempit dan berpotensi membuat APBN lebih banyak dihabiskan untuk bayar bunga dan pokok hutang," jelasnya.

Asumsi APBN Harus Realistis

Lebih lanjut, Gunawan berharap Menteri Keuangan yang baru dapat melihat kondisi masyarakat secara realistis dalam menyusun postur anggaran negara.

Menurutnya, asumsi dasar ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, penerimaan pajak, nilai tukar rupiah, hingga target pertumbuhan ekonomi harus disusun berdasarkan angka yang feasible atau masuk akal.

"Selanjutnya, Menteri Keuangan yang baru harus lebih realistis dalam melihat keadaan masyarakat sesungguhnya. Sehingga nantinya akan membuat postur anggaran yang lebih realistis dengan kebutuhan masyarakat," ungkap Gunawan.

"Asumsi pertumbuhan, inflasi, serapan pajak, nilai tukar Rupiah, hingga pertumbuhan ekonomi bisa dibuat dengan angka yang feasible atau masuk akal," tambahnya.

Ia mengingatkan agar asumsi APBN tidak sekadar mencerminkan harapan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan realisasi di lapangan.

"Bukan asumsi angka yang lebih mencerminkan harapan ketimbang target yang bisa direalisasikan," tegasnya.

Menkeu Diharapkan Jadi Penyeimbang Presiden

Gunawan menilai Menteri Keuangan tidak seharusnya hanya berperan sebagai pelaksana program pemerintah. Sebagai pembantu Presiden, Menkeu juga perlu memiliki ruang untuk memberikan masukan secara objektif terhadap setiap rencana kebijakan keuangan negara.

"Dan yang paling penting adalah bahwa Menteri ini pekerjaannya sebagai pembantu Presiden. Mandat dari Presiden ini akan menentukan arah kebijakan Menteri," katanya.

Menurutnya, komunikasi dua arah antara Presiden dan Menteri Keuangan perlu dibuka secara lebih luas. Dengan demikian, Presiden dapat memperoleh masukan mengenai dampak positif maupun risiko dari setiap kebijakan yang akan diambil.

"Sebaiknya Menteri Keuangan diberikan keleluasaan untuk memberikan ulasan baik buruk dari rencana keuangan pemerintah," ujar Gunawan.

"Buka komunikasi dua arah, sehingga membuka kesempatan bagi Presiden untuk menerima masukan baik buruk sebuah rencana dari bawahannya," lanjutnya.

Ia menambahkan, Menteri Keuangan idealnya tidak hanya menjadi eksekutor program Presiden, tetapi juga berperan sebagai penyeimbang dalam setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah.

"Karena Menteri ini juga bekerja atas mandat dari Presiden. Yang penting Menteri bukan hanya sebagai eksekutor dari program yang dicanangkan Presiden, namun Menkeu bisa menjadi penyeimbang Presiden dalam setiap kebijakan yang diambil," pungkas Gunawan. (id09)