Purbaya Soroti Rp4 Triliun Biaya Logistik, 70% ke Luar NegeriPurbaya Soroti Rp4 Triliun Biaya Logistik, 70% ke Luar NegeriPurbayaSorotiRp4TriliunBiayaLogistik,70%keLuarNegeri

JAKARTA (Waspada.id): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya biaya logistik nasional yang dinilai masih menjadi beban bagi dunia usaha. Salah satu persoalan yang mencuat dalam sidang kanal debottlenecking pemerintah berkaitan dengan biaya penyimpanan peti kemas.

Persoalan tersebut disampaikan pengusaha storage dan peti kemas yang diwakili Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (DPN Depalindo).

Dalam sidang tersebut, Depalindo menyampaikan sejumlah kendala kepada pemerintah. Persoalan itu kemudian ditanggapi Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Sidang debottlenecking dipimpin langsung Purbaya selaku Menteri Keuangan.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah perbedaan tarif layanan penyimpanan peti kemas di dalam dan luar kawasan pelabuhan. Menurut Purbaya, kondisi tersebut turut meningkatkan biaya logistik hingga sekitar Rp4 triliun.

"Kalau Rp 4 triliun naiknya biaya logistik gara-gara itu, 70% keluar, itu sekitar Rp 2-3 triliun kira-kira keluar negeri. Itu merugikan," kata Purbaya dalam sidang debottlenecking di Kementerian Keuangan, Rabu (12/8/2026).

Purbaya menilai persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap efisiensi logistik, tetapi juga berpotensi menyebabkan aliran dana dalam jumlah besar keluar dari Indonesia.

Menurutnya, sebagian besar bisnis storage saat ini dikuasai perusahaan asing. Kondisi tersebut dinilai membuat pelaku usaha domestik harus menanggung biaya dan pajak yang tinggi, sementara ruang keuntungan mereka menjadi terbatas.

Purbaya juga menyoroti adanya perusahaan asing yang menjalankan bisnis perdagangan sekaligus memiliki usaha penyimpanan sejenis. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat bagi pelaku usaha dalam negeri.

“Saya minta BKPM mempelajari itu, apa itu MKM, apa bukan,” ujarnya.

Debottlenecking Kejar Investasi Tertahan

Persoalan biaya logistik menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah membongkar berbagai hambatan yang selama ini menghambat dunia usaha dan investasi.

Melalui kanal aduan debottlenecking yang dijalankan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang membuat proyek investasi tertahan.

Purbaya sebelumnya optimistis upaya tersebut dapat membuka jalan bagi investasi dengan nilai lebih dari USD30 miliar.

Nilai tersebut berasal dari berbagai proyek investasi yang selama ini tertahan akibat persoalan proses bisnis hingga perizinan yang berlarut-larut.

"Lebih dari USD 30 miliar. Kita harapkan akan lebih banyak dipecahkan,” ujar Purbaya kepada wartawan usai menghadiri Seminar International Debottlenecking, Selasa (12/5/2026).

Tak berhenti di situ, pemerintah juga membidik penyelesaian proyek besar lainnya di wilayah Sumatera dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai USD40 miliar.

Proyek tersebut disebut telah bertahun-tahun mengalami stagnasi tanpa kepastian. Pemerintah berkomitmen mempercepat penyelesaiannya setelah persoalan yang menghambat berhasil diidentifikasi melalui mekanisme debottlenecking.

"Nanti ada lagi suatu proyek di sekitar Sumatera, mungkin sampai 40 miliar dolar AS, yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu dia masuk ke sini,” katanya.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar masuknya investasi baru, tetapi juga berupaya menghidupkan kembali proyek-proyek besar yang selama ini tertahan. Di sisi lain, pembenahan biaya logistik menjadi penting agar investasi yang masuk tidak terbebani biaya tinggi dan manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati pelaku usaha serta perekonomian domestik. (Lip6)