Rahmansyah Sibarani Dukung Pemprovsu Lobi Pusat Pertahankan TKD, Pinjaman SMI Dinilai Jadi Solusi Alternatif

MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani SH MH, mendukung langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melobi pemerintah pusat agar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tidak dikurangi, mengingat kebutuhan anggaran pembangunan dan pemulihan pascabencana masih cukup besar.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut itu menilai, komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu dilakukan untuk memperjuangkan alokasi TKD secara penuh bagi Sumut.

"Kita sangat meyakini hal itu pasti telah dilakukan oleh Pemprovsu, dalam hal ini Gubernur Sumut, Pak Bobby Afif Nasution," ujar Rahmansyah kepada wartawan di ruang kerjanya di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, Sumut masih membutuhkan anggaran besar untuk memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, meningkatkan fasilitas kesehatan, serta merehabilitasi sekolah, terutama di wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Namun, apabila upaya lobi kepada pemerintah pusat tidak membuahkan hasil, Rahmansyah menyarankan Pemprovsu menjajaki alternatif pembiayaan melalui pinjaman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

"Pinjaman SMI ini bukanlah hal tabu ataupun momok yang menakutkan, tetapi merupakan salah satu instrumen pembiayaan untuk mendukung pembangunan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota," jelas mantan pimpinan DPRD Sumut tersebut.

Ia menegaskan, pinjaman harus diperhitungkan secara matang, termasuk kemampuan keuangan daerah untuk membayar cicilan dan memenuhi kewajiban pengembalian sesuai ketentuan yang berlaku.

Rahmansyah menilai, skema pembiayaan tersebut dapat menjadi alternatif bagi Pemprovsu untuk menjaga kesinambungan pembangunan pada 2027, ketika kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar masih tinggi.

"Ini merupakan win-win solution untuk mengejar pembangunan tahun 2027. Hasil pembangunan itu nantinya dinikmati masyarakat Sumatera Utara," tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut IX yang meliputi kawasan Tapanuli Raya tersebut.

Ia mengaku turut merasakan dampak bencana karena kampung halamannya di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, juga terdampak banjir bandang tahun lalu.

Lebih lanjut, Rahmansyah mengingatkan bahwa pengurangan TKD berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan yang manfaatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Penurunan TKD ini sebenarnya sangat melukai hati masyarakat Sumatera Utara. Masih banyak program yang perlu mendapat perhatian, terutama yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Dengan berkurangnya anggaran, tentu ada pembangunan yang berpotensi terkendala," pungkas Ketua Umum Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PW FOKAL IMM) Sumut itu. (wsp.id)