Rajut Kemandirian Pascabencana: TKD Tambahan Bantu Warga Huntara Simarpinggan Beternak Lele

TAPANULI SELATAN (Waspada.id): Setelah longsor November 2025 menghancurkan permukiman dan kebun warga Desa Tandihat, pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan hunian. Di Hunian Sementara (Huntara) Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, program kolam bundar budi daya lele yang didukung APBD dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan mulai menjadi sumber harapan ekonomi baru bagi warga korban bencana.

Camat Angkola Selatan Dody Kurniawan (40) menyampaikan bahwa Program 1.000 Kolam dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah disalurkan ke Huntara Tandihat sejak Juli 2026. Di lokasi tersebut terbangun 10 unit kolam bundar berukuran diameter dua meter dan tinggi satu meter, yang diisi masing-masing sekitar 1.000 ekor bibit lele sehingga berjumlah total 10.000 ekor.

“Program ini menjadi bagian penting pemulihan ekonomi bagi warga yang kehilangan rumah dan sumber penghidupan akibat longsor,” ujar Dody Kurniawan.

Ia menjelaskan bahwa kelompok bernama Pokdakan Tandihat Bangkit telah melakukan panen perdana pada September 2026 sebanyak 272 kilogram lele. Hasil panen berukuran konsumsi sekitar 10–11 ekor per kilogram dan disalurkan ke Badan Gizi Nasional melalui SPPG Sibongbong dengan harga Rp30.000 per kilogram, menghasilkan pendapatan kotor sekitar Rp8 juta. Dana tersebut dikelola sebagai kas kelompok untuk siklus budi daya berikutnya.

“Kami berharap program ini tidak berhenti pada tahap percontohan. Warga telah mengusulkan agar ke depannya satu kepala keluarga dapat mengelola satu kolam agar kesejahteraan lebih merata,” tutur Dody.

Bencana longsor yang melanda Desa Tandihat menyebabkan tanah bergeser sekitar 20–30 meter, meruntuhkan sejumlah rumah serta merusak kebun salak dan karet milik warga. Sebelumnya warga sempat mengungsi di area PTPN sebelum pindah ke Huntara Simarpinggan. Jarak yang jauh ke lokasi kebun membuat hasil panen merosot tajam, sehingga budi daya ikan menjadi alternatif penghidupan yang dapat dikelola di dekat Huntara.

Aparatur Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama aparatur desa dan warga berfoto di depan pintu masuk Huntara Tandihat yang berada di Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Jumat (30/10/2026). Warga Huntara mendapat bantuan 10 unit kolam bundar untuk dikelola sebagai upaya memulihkan ekonomi pascabencana, yang merupakan sinergitas pemerintah pusat dan daerah lewat TKD tambahan.

Kepala Dinas Perikanan Tapanuli Selatan Saipul Nasution menyatakan bahwa bantuan untuk Huntara Simarpinggan meliputi kolam bundar senilai Rp34 juta, bibit ikan Rp10 juta dan pakan Rp15 juta yang bersumber dari APBD serta TKD Tambahan 2026. Ia menambahkan Pemkab juga menerima dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa lebih dari 200.000 bibit nila, sementara bibit mas, lele dan pakan masih dalam proses.

TKD Tambahan adalah tambahan alokasi TKD dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah tertentu di luar alokasi reguler. Peruntukannya antara lain keperluan mendesak, pemulihan pascabencana dan menjaga stabilitas fiskal dan operasional daerah.

TKD Tambahan dapat dipergunakan di setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana. Di antara kegiatan pascabencana yang dapat didanai oleh TKD Tambahan adalah pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya.

Dikucurkannya TKD Tambahan untuk membantu peternakan lele di Huntara Simarpinggan merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi korban bencana. Menurut Saipul Nasution, hanya sebagian dari alokasi TKD Tambahan yang disalurkan langsung untuk kolam bundar. Dikarenakan peternakan belum siap sepenuhnya, termasuk karena kendala sumber air, terjadi pengurangan alokasi sekitar Rp3,2 miliar. Oleh karena itu sebagian dana dialihkan untuk perbaikan sarana Balai Benih Ikan, bronjong dan fasilitas yang terdampak bencana.

Dalam kerangka Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk PRR) Pascabencana Sumatera, pemulihan ekonomi menjadi bagian penting di samping rehabilitasi infrastruktur dan hunian.

Data menunjukkan realisasi TKD Tambahan di Kabupaten Tapanuli Selatan hingga 30 Oktober mencapai Rp46,9 miliar atau 18,35 persen dari total Rp255,9 miliar.

Sementara Tito Karnavian sebelumnya menyebut sekitar Rp9 triliun anggaran PRR belum dapat dikerjakan pada 2026 dan diusulkan digeser ke tahun berikutnya.

Penyuluh Perikanan Muhammad Rizky menyatakan Pokdakan Tandihat Bangkit beranggotakan 12 warga dan telah didampingi BP3 Medan dalam hal penebaran bibit, pemberian pakan, penyortiran dan panen. Karena keterbatasan air di Huntara, lele lebih diutamakan dibanding nila. Kelompok menargetkan panen lanjutan pada November 2026.

Pj Kepala Desa Tandihat Syabban Yuharja Siregar dan Sekretaris Desa Aslan Dalimunthe menyambut positif program ini. Mereka berharap bantuan kolam dapat diperluas agar setiap rumah tangga memiliki kesempatan mengelola usaha sendiri. Warga Arwin Dalimunthe juga mengakui keterlibatan langsung mulai memberi pakan bergiliran hingga memanen membuat harapan bangkit semakin nyata.

Sementara itu, Huntap untuk warga Tandihat yang semula ditargetkan selesai Desember 2026 diperkirakan mundur hingga paling lambat 15 Januari 2027 akibat hujan dan kendala akses material. Dody Kurniawan menegaskan bahwa meski Huntara masih menjadi tempat tinggal sementara, negara terus hadir melalui stimulan isi hunian Rp3 juta per KK, stimulan ekonomi Rp5 juta per KK, serta pendataan bantuan UMKM bagi sekitar 50–80 warga.

“Pemulihan bukan hanya soal membangun rumah kembali. Ia juga soal memberi warga sarana agar mampu berdiri mandiri. Kolam bundar di Huntara Simarpinggan menjadi bukti bahwa di tengah reruntuhan, masih ada asa untuk bangkit,” tutup Dody Kurniawan.

Realisasi TKD Tambahan menjadi perhatian Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana. Sebab, makin cepat anggaran tersebut diserap, makin cepat pula program pemulihan dicapai. Pada saat yang sama perekonomian masyarakat juga kian bergulir.

Itu sebabnya, Kasatgas PRR, berulang kali mengingatkan agar TKD Tambahan segera direalisasikan. Apalagi opsi penggunaan TKD Tambahan sudah diperluas.

Dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis, 15 Oktober lalu, Tito Karnavian menegaskan TKD Tambahan diberikan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Dengan dukungan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan pemulihan secara bersamaan dengan pekerjaan pemerintah pusat.

“Jangan sampai enggak dimanfaatkan. Tujuan-tujuan kita adalah kami memperjuangkan tambahan TKD tersebut dua kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, tujuannya adalah memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah juga bisa bergerak paralel,” ujar Tito

Mendagri Tito telah menerbitkan surat edaran (SE) untuk mengatur teknis penggunaannya. “Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” tegasnya. Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, kata dia, anggaran dapat digunakan untuk mendukung program mitigasi maupun pencegahan bencana, seperti perbaikan jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak. “Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan, saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” tutur Tito.

Alokasi TKD Tambahan untuk peternakan lele ini bila merujuk pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk PRRP) Bencana Sumatera, termasuk pada kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang UMKM, Koperasi dan Ketenagakerjaan. Kebijakan diarahkan untuk pengaktifan kembali kegiatan usaha serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal sebagai penopang pendapatan rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja.

Narasi Wajib Negara Hadir

Dengan demikian proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, hingga penguatan kembali sumber mata pencaharian warga. Negara hadir melalui dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait. Kehadiran negara tersebut ditunjukkan dengan mengalokasikan anggaran TKD Tambahan untuk menyediakan sarana budi daya ikan, bibit, pakan, serta pendampingan teknis bagi masyarakat terdampak.