Rampung, Jalan Persil-Kolam Percut Sepanjang 1,3 Km Perlancar Akses Ekonomi

PERCUT SEI TUAN (Waspada.id): Pemulihan infrastruktur di Sumatera pascabencana setelah pemerintah pusat menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) Tambahan 2026, satu per satu sudah menghasilkan. Seperti pada ruas Jalan Persil–Jalan Kolam di Dusun 18, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang telah selesai dikerjakan.

Jalan itu terlihat makin bagus dan telah diaspal, dan kini dapat dimanfaatkan masyarakat. Jalan sepanjang 1,3 kilometer dan lebar 4 meter tersebut beraspal mulus, sehingga pengendara roda dua maupun roda empat dapat melintas dengan lancar.

Berdasarkan data kegiatan perbaikan jalan dan jembatan dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Rabu 14 Oktober 2026, sebanyak 30 ruas jalan di Sumatera Utara yang dikerjakan oleh pemerintah pusat statusnya sudah fungsional. Selain itu, 607 ruas jalan yang diperbaiki Pemerintah Daerah Sumatera Utara statusnya juga sudah fungsional. Namun, ada 9 ruas jalan yang masih terputus. Satgas PRR dan pemda terus berkolaborasi dan bekerja sama menggarap sisa ruas jalan di Sumatera Utara yang masih terputus pascabencana yang terjadi pada akhir 2025 lalu.

Khusus di Deli Serdang, 2 ruas jalan yang dikerjakan pemerintah pusat statusnya sudah fungsional. Sementara 36 ruas jalan yang digarap pemda setempat statusnya juga sudah fungsional. Di sisi lain, 9 jembatan yang digarap pemda setempat juga sudah rampung dan sudah bisa digunakan, termasuk Jalan Persil–Jalan Kolam ini yang kini menjadi bukti nyata percepatan pemulihan di tingkat desa.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama BPBD Deli Serdang dan Kecamatan Percut Sei Tuan, meninjau hasil pembangunan tersebut pada Jumat (16/10/2026). Proyek yang dimulai Juli 2026 dan rampung September 2026 ini, menelan anggaran Rp 2,9 miliar bersumber dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan.

TKD Tambahan (Tambahan Transfer ke Daerah) adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah—khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperoleh TKD Tambahan sebesar Rp 493,85. Sebanayak Rp 281,29 miliar dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Sisanya digunakan untuk bidang pendidikan sebanyak Rp 77,98 miliar, kesehatan Rp 17,64 miliar, pertanian Rp 11,30 miliar, serta urusan pemerintahan lainnya sebesar Rp 105,65 miliar.

Dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10/2026), Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian menegaskan tambahan TKD diberikan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Dengan dukungan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan pemulihan secara bersamaan dengan pekerjaan pemerintah pusat.

“Jangan sampai enggak dimanfaatkan. Tujuan-tujuan kita adalah kami memperjuangkan tambahan TKD tersebut dua kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, tujuannya adalah memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah juga bisa bergerak paralel,” ujar Tito.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang, Suparno, menjelaskan peningkatan jalan ini merupakan bagian dari penanganan terpadu kawasan kumuh sekaligus daerah rawan banjir dan rob.

"Dulu jalannya tanah dan batu, berlubang dan becek. Kini sudah beraspal dan siap mendukung aktivitas warga yang mayoritas nelayan," ujarnya saat meninjau lokasi.

Faisal Arifin (51), warga setempat, menyambut gembira perubahan tersebut. "Dulu becek sekali, berlubang, sulit dilalui. Sekarang sudah mulus sekali, kami sangat senang," katanya.

Abdullah, Kepala Dusun 18, menambahkan jalan ini sudah dinanti warga sejak puluhan tahun lalu. "Anak-anak ke sekolah lebih cepat, nelayan bawa ikan ke TPI lancar, dan wisatawan mulai berani datang ke tempat makan seafood di sini," ungkapnya.

Kepala Pelaksana BPBD Deli Serdang, Mukti Ali Harahap, mengingatkan banjir akhir 2025 lalu berdampak cukup parah di kawasan ini, dengan 2.700 Kepala Keluarga di Desa Percut terdampak dan 315 hektare sawah terendam. Peningkatan jalan ini diharapkan sekaligus mendukung pemulihan pascabencana dan pengembangan potensi desa wisata kuliner setempat.

Hal senada juga dilontarkan Andriani Zahara Nasution, Sekretaris Kecamatan Percut Sei Tuan. Dia mengulas bencana banjir yang terjadi akhir November 2025 lalu mencakup hampir seluruh Kecamatan Percut Sei Tuan.

"Tapi ada beberapa yang terdampak ringan, sedang dan parah. Desa Percut ini termasuk yang parah karena ada juga banjir rob. Kalau yang lain, di sekitaran sungai yang dampaknya parah, seperti Desa Bandar Khalipah, Desa Laut Dendang, Sei Rotan, dan Medan Estate. Ada beberapa karena limpahan air dari hulu Sungai Tembung, itu sekitaran sungai seperti Bandar Khalipah, Laut Dendang dan Tembung. Ada juga karena drainase yang tertutup bangunan warga. Itu sekitar Medan Estate," sebutnya.

Intinya, kata dia, pembangunan Jalan Persil ini sangat bermanfaat buat masyarakat Desa Percut terutama untuk peningkatan taraf hidup mereka. "Karena banyak di sini, beberapa kolam pancing, dan ada juga wisata makan, namun karena jalannya ini dulu agak kurang memadai jadi banyak wisatawan yang membatalkan perjalanan ke sini. Dengan dibangunnya jalan ini harapan kami Desa Percut ini seperti diharapkan Bapak Bupati bisa menjadi Desa Wisata Kuliner," imbuhnya.

Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta kementerian dan lembaga segera mengeksekusi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang telah tersedia. Seluruh program ditargetkan berjalan dan diselesaikan sebelum Desember 2026 agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Percepatan diarahkan pada program yang menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari normalisasi sungai di wilayah berisiko banjir hingga pemulihan listrik, komunikasi, distribusi BBM dan gas, jalan, jembatan, serta pembangunan hunian tetap.

“Bagi K/L yang anggarannya sudah turun, silakan segera dieksekusi dan diselesaikan sebelum Desember karena waktunya semakin pendek,” kata Tito.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satgas PRR per 1 September 2026, sebanyak 20 dari 30 kementerian dan lembaga telah menerima atau memperoleh pagu ABT. Antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta BNPB.

Ketersediaan anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi pekerjaan di lapangan. Setiap K/L diminta memastikan tahapan administrasi, pengadaan, pelaksanaan fisik, hingga pembayaran berjalan sesuai jadwal sehingga progres pemulihan meningkat secara signifikan dalam empat bulan terakhir 2026.

Bagi K/L yang belum mendapatkan persetujuan ABT, Tito meminta penanggung jawab program bersama pejabat Posko Nasional Satgas PRR berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kekurangan dokumen maupun hambatan administratif.

“Bagi yang belum disetujui, PIC bersama pejabat dari Posko Satgas PRR datang dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kuncinya di situ. Ingat, waktunya tinggal empat bulan lagi,” ujar Tito.

Selain mempercepat anggaran yang telah tersedia, Tito meminta seluruh kementerian dan lembaga kembali memetakan titik terdampak yang belum tersentuh program pemulihan. Pemetaan harus dilakukan hingga tingkat lokasi agar tidak ada wilayah dan kelompok masyarakat yang terlewat.

“Cari mana listrik dan komunikasi yang terdampak bencana tetapi belum pulih. Kemudian BBM dan gas, akses jalan nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota, serta jembatan. Hal lain yang juga sangat ditunggu masyarakat adalah pembangunan huntap,” kata Tito.

Normalisasi sungai yang berpotensi kembali meluap juga diminta menjadi prioritas. Penanganan tersebut diperlukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi permukiman, lahan produktif, dan infrastruktur masyarakat menjelang periode curah hujan tinggi.

Tito turut mendorong pemerintah daerah mempercepat pemanfaatan seluruh sumber pendanaan yang tersedia, termasuk tambahan Transfer ke Daerah, bantuan keuangan antardaerah, dan Dana Alokasi Umum. Penyelarasan anggaran pusat dan daerah diharapkan memperluas jangkauan pemulihan sekaligus mencegah tumpang tindih penanganan.