Rasa Waswas Hilang Berkat TKD Tambahan, Drainase Rp396 Juta Tuntas Dibangun di Desa Perpanden

KUTALIMBARU (Waspada.id): Bagi warga Dusun 2 Desa Perpanden, kehadiran drainase baru di Jalan Berdikari membawa ketenangan yang selama ini dirindukan. Rasa cemas setiap kali langit mendung kini perlahan sirna. Petrus, Kepala Dusun 2 Desa Perpanden, menyampaikan perubahan besar yang dirasakan warga sejak saluran tersebut selesai dibangun.

“Dulu paritnya kecil, banyak tertutup sampah dan bangunan warga. Air tidak mengalir. Saat hujan deras, air meluap masuk ke rumah. Sekarang? Setiap kali hujan, air langsung mengalir lancar ke sungai. Sangat bermanfaat bagi kami,” ungkap Petrus dengan wajah lega saat ditemui di lokasi, Senin (19/10/2026).

Petrus bercerita, kiriman air dari kawasan hulu pada banjir akhir tahun 2025 sempat meluap hingga ke permukiman. Kini, dengan drainase yang lebih lebar dan dalam, aliran air terbuang dengan cepat. Meski begitu, ia berharap pembangunan serupa juga segera dilakukan di sisi kanan jalan yang salurannya masih tertutup, agar pengaliran air semakin maksimal dan Desa Perpanden benar-benar bebas dari ancaman banjir.

“Harapan kami, ke depannya saluran di sebelah kanan juga dibenahi. Supaya air mengalir lancar dari dua sisi, tidak ada lagi yang menggenangi rumah warga. Desa Perpanden jadi lebih bersih dan aman,” pungkasnya.

Proyek yang dibiayai dari dana TKD Tambahan senilai Rp396.386.000 ini selesai lebih cepat dari jadwal, tepatnya pada Senin (19/10/2026).

TKD Tambahan adalah dana tambahan yang disalurkan Pemerintah Pusat ke daerah untuk kebutuhan prioritas dan pemulihan pascabencana, di luar alokasi rutin APBD. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang menerima dukungan TKD Tambahan untuk mempercepat rehabilitasi pascabencana di berbagai sektor, termasuk pembangunan dan normalisasi drainase guna mengurangi risiko banjir. Nilainya Rp493.851,25.

Drainase berbentuk segi empat dengan kedalaman 100 cm dan lebar 1 meter ini terletak di sisi kiri jalan menuju Kabupaten Langkat, mengalirkan air langsung ke Sungai Lau Belong. Sebelumnya, saluran di lokasi ini hanya berupa parit tanah yang sempit, tertutup sampah dan sedimentasi, sehingga saat hujan deras air meluap hingga menggenangi permukiman warga—seperti yang terjadi saat banjir akhir tahun 2025 lalu.

Kepala Dinas SDABMBK Deli Serdang, Suparno, menyampaikan pekerjaan yang dimulai Juli 2026 ini sudah 100 persen selesai, lebih awal dari target November 2026. “Tujuannya agar limpasan air tidak masuk ke jalan dan rumah warga, sehingga risiko banjir dapat diminimalisir. Kami harap warga ikut menjaga dan tidak membuang sampah ke saluran ini,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Deli Serdang, Mukti Ali Harahap, menilai pembangunan ini langkah mitigasi yang sangat tepat. “Dulu air sulit terbuang, kini mengalir lancar. Semoga tidak ada lagi genangan dan masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang,” katanya. Secara keseluruhan, penanganan drainase dan sungai di Deli Serdang terus dipercepat sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang diprioritaskan pemerintah pusat dan daerah.

Background dan Data Capaian

Pemerintah mempercepat penyiapan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera untuk 2027 agar pekerjaan fisik dapat berlanjut sejak awal tahun. Langkah itu diperlukan untuk menjaga kesinambungan pemulihan yang masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta kementerian dan lembaga (K/L) segera menyiapkan pengajuan anggaran bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penyelesaian dokumen dan persetujuan anggaran lebih awal diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lebih lama untuk mendapatkan manfaat dari program pemulihan.

“Kalau seandainya baru diajukan Januari, kemudian di-approve-nya bulan April, Januari sampai April itu akan terjadi kekosongan, kevakuman,” ujar Tito.

“Ini yang kami tidak harapkan karena masyarakat membutuhkan kecepatan untuk pemulihan,” katanya.

Dalam Rencana Induk PRR, kebutuhan anggaran untuk 2026 ditetapkan sebesar Rp39,1 triliun. Sementara itu, anggaran yang diterima dari Kemenkeu mencapai Rp29,9 triliun. Sejumlah K/L pun menyesuaikan pengajuan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan hingga akhir tahun.

Tito menyampaikan, selisih antara kebutuhan dan anggaran yang diterima pada 2026, yakni sekitar Rp9 triliun, direncanakan untuk dilaksanakan bersama rencana anggaran 2027 sebesar Rp32,94 triliun.

Dengan demikian, dukungan anggaran yang disiapkan untuk melanjutkan pemulihan pada tahun depan mencapai sekitar Rp42 triliun. Tito berharap anggaran yang telah dirinci untuk berbagai program pemulihan tidak sampai hangus.

Pasalnya, peruntukan dana tersebut sudah jelas, mulai dari pemulihan jalan, rumah, tambak, hingga sawah.

“Kalau dihanguskan, maka programnya hangus, tidak ada yang mengerjakan lagi, problemnya ada di lapangan,” ujarnya.

Tito mengatakan pemenuhan dokumen, pembahasan persyaratan teknis, dan proses lelang membutuhkan waktu yang perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, kegiatan yang memerlukan waktu pengerjaan lebih panjang perlu dipersiapkan lebih awal agar pelaksanaannya pada 2027 berjalan sesuai jadwal.

Dengan persetujuan anggaran yang tepat waktu, proses lelang diharapkan dapat dimulai pada Januari, sehingga pekerjaan fisik bisa mulai berjalan pada Januari–Februari 2027. Bersamaan dengan persiapan tersebut, pemerintah daerah (pemda) didorong memaksimalkan sisa waktu pelaksanaan pada 2026 untuk mempercepat program menggunakan anggaran yang telah tersedia.

Kesinambungan pekerjaan semakin penting karena proses pemulihan masih menghadapi tantangan berupa bencana susulan. Di tengah rehabilitasi dan rekonstruksi, banjir serta longsor kembali melanda sejumlah wilayah, antara lain Kota Padang, Kabupaten Solok, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.

Di beberapa lokasi, infrastruktur yang telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Jembatan terdampak arus sungai, jalan kembali tertimbun longsor, dan material lumpur menumpuk di kawasan yang sebelumnya telah dibersihkan. Kondisi tersebut menambah kebutuhan penanganan ketika masyarakat masih berupaya memulihkan kehidupan dan sumber penghidupan mereka.

“Bencana susulannya jalan terus dan memang ini agak sedikit ironis. Di daerah-daerah bagian barat Sumatra, banjirnya tinggi, curah hujan tinggi sekali, sementara di bagian timur Sumatra kekurangan air dan mengalami kebakaran hutan serta lahan,” tutur Tito.

Bencana merupakan ujian paling terbuka untuk mengukur kapasitas kelembagaan, komitmen pemerintah, kualitas kepemimpinan, dan janji Presiden kepada rakyat terdampak. Jika melihat progres pemulihan, dari hunian, sekolah, layanan kesehatan, jalan, jembatan, hingga sawah sebagai basis ekonomi warga, pascabencana Sumatera menjadi salah satu penanda penting keberhasilan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo.

Gerak nyata, kerja serius, dan kemampuan Satgas PRR yang didukung penuh pemerintahan Prabowo dalam memulihkan kerusakan masif akibat bencana Sumatera layak diapresiasi.

Data dan Capaian

Pembangunan dan revitalisasi sistem drainase masuk dalam rekomendasi tata ruang untuk mendukung rehabilitasi pascabencana Sumatera. Hal ini tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera yang disusun Satgas PRR.

Perbaikan dan pembangunan sistem drainase atau prasarana pengendali banjir terpadu pada kawasan perkotaan dan perdesaan, termasuk normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta peningkatan kapasitas saluran, bertujuan untuk mengurangi genangan dan limpasan permukaan.

Rekomendasi lainnya yang tertuang dalam rencana induk yaitu rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan yang rusak. Langkah ini bertujuan menjaga konektivitas antarwilayah. Kemudian, rehabilitasi sistem jaringan listrik pada wilayah terdampak guna menjamin keberlanjutan pelayanan dasar serta mendukung rehabilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Satgas PRR juga melakukan rehabilitasi sistem jaringan komunikasi dan informasi, serta rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan jaringan sumber daya air yang mendukung ketersediaan air baku dan air minum.

Tak hanya itu, Satgas PRR juga merekomendasikan relokasi permukiman dari kawasan rawan banjir dan longsor dengan tingkat risiko tinggi ke lokasi yang aman dan sesuai tata ruang, dengan memperhatikan keterpaduan sistem transportasi dan pelayanan dasar, serta memastikan bahwa pembangunan hunian tetap (huntap) tidak dilakukan di kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi.

Data Satgas PRR mencatat program normalisasi sungai mencakup 115 lokasi penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga saat ini, sebanyak 34 sungai telah selesai ditangani, sementara 91 lainnya masih dalam proses pengerjaan. Adapun untuk normalisasi muara, dari 38 lokasi sasaran, sembilan lokasi telah selesai dan 31 lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Satgas PRR dan pemerintah daerah terus berkolaborasi dan bekerja keras memulihkan kondisi Sumatera pascabencana yang terjadi pada akhir 2025 lalu, termasuk penanganan aliran sungai dan drainase. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan dan mencegah bencana banjir.

Berdasarkan data Satgas PRR, Selasa (20/10/2026), dari hasil kolaborasi Satgas PRR dan pemda, tercatat tujuh sungai yang telah ditangani di Kabupaten Deli Serdang. Dua sungai dikerjakan pemerintah daerah dan lima sungai lainnya digarap pemda setempat.

Sementara itu, di wilayah Sumatera Utara, total sudah 48 proyek penanganan sungai telah dikerjakan Satgas PRR dan pemda setempat. Sebanyak 23 sungai digarap pemerintah pusat dan 25 sungai lainnya dijalankan oleh pemda.

Untuk progres penanganan bendung, total ada delapan proyek yang sedang dikerjakan di Sumatera Utara. Rinciannya, empat proyek sedang dikerjakan pemerintah pusat dan empat proyek tengah digarap pemda setempat.