Ratusan Emak-emak di Agara Blokir Jalan Nasional Akibat Lambannya Realisasi Jadup, Huntap dan DTHRatusan Emak-emak di Agara Blokir Jalan Nasional Akibat Lambannya Realisasi Jadup, Huntap dan DTHRatusanEmak-emakdiAgaraBlokirJalanNasionalAkibatLambannyaRealisasiJadup,HuntapdanDTH

KUTACANE (Waspada.id): Ratusan Emak-emak dari Desa Penanggalan, Kecamatan Ketembe, Aceh Tenggara memblokir Jalan Nasional Kutacane-Gayo Lues, Senin (10/8).

Emak-emak korban banjir ini memblokir akses jalan tersebut sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah lantaran lambannya realisasi bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dan Hunian Tetap (Huntap) serta Dana Tunggu Hunian (DTH) hingga sekarang.

Siti dalam orasinya menyampaikan bahwa persoalan Jadup, Huntap dan DTH yang dihadapi masyarakat sudah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan penanganan nyata dari pemerintah.

“Kami sudah terlalu sering mendengar janji. Kami bukan meminta sesuatu yang berlebihan, kami hanya ingin apa yang sudah dijanjikan pemerintah benar-benar direalisasikan,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai penyampaian dan janji pemerintah sebelumnya telah memberikan harapan kepada masyarakat. Namun, karena pelaksanaannya tak kunjung terlihat, kekecewaan warga semakin memuncak.

Pemblokiran jalan akhirnya menjadi pilihan warga untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka sekaligus mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara agar turun langsung melihat kondisi masyarakat.

Warga berharap pemerintah tidak menganggap aksi tersebut sekadar bentuk protes, melainkan sebagai bentuk keresahan masyarakat yang membutuhkan solusi konkret.

Mereka juga meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kapan tuntutan warga akan direalisasikan, termasuk kepastian program maupun bantuan sebelumnya telah dijanjikan.

“Kami ingin ada kepastian. Kalau memang bisa dibantu rumah warga kapan waktunya. Jangan masyarakat terus diberikan janji tanpa kejelasan,” kata warga lainnya.

Warga berharap Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry segera menemui mereka dan melakukan dialog untuk mencari jalan keluar. "Jika Bupati tidak hadir maka kami tetap melakukan pemblokiran jalan," ungkapnya.

Mereka menegaskan, aksi tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk mengganggu pengguna jalan, melainkan sebagai bentuk tekanan agar pemerintah serius memperhatikan persoalan yang mereka hadapi.

Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakhry SE MM bersama Kapolres, Sekretaris Daerah (Sekda), Ketua DPRK serta unsur pimpinan daerah turun langsung menemui masyarakat untuk memberikan penjelasan terkait proses penyaluran bantuan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aceh Tenggara menjelaskan bahwa bantuan bagi korban bencana akan disalurkan setelah proses realisasi selesai. Bantuan tersebut, kata dia, nantinya langsung masuk ke rekening penerima.

“Kalau nanti bantuan sudah realisasi, akan langsung masuk ke rekening,” ujar Bupati di hadapan masyarakat. Bupati juga menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan pembahasan bersama Kementerian Sosial terkait bantuan bencana. Rapat tersebut telah digelar sekitar dua minggu sebelumnya dan turut melibatkan para kepala desa.

Menurutnya, data penerima bantuan juga telah diajukan kepada pihak terkait. Kendala saat ini, kata Bupati, adalah bantuan dari pemerintah pusat belum tiba. “Bantuan bencana dari Kementerian Sosial sudah kita rapatkan bersama dua minggu lalu. Kepala desa juga ikut, dan data sudah kita ajukan. Persoalannya, bantuan tersebut belum datang,” jelasnya.

Selain persoalan pencairan, Bupati meminta pemerintah desa kembali melakukan pendataan apabila masih terdapat korban banjir yang belum masuk dalam daftar penerima. Ia meminta warga yang belum terdata segera dilaporkan agar dapat dilakukan verifikasi kembali.

“Kalau ada korban banjir yang belum terdaftar, tolong didata supaya bisa diverifikasi kembali,” katanya. aksi penutupan jalan tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan Kecamatan Ketambe.

Sejumlah kendaraan yang melintas harus memperlambat laju. Sebagian pengguna jalan juga sempat tertahan karena badan jalan digunakan warga untuk menyampaikan aspirasi terkait bantuan pascabencana.

Kehadiran Bupati bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kemudian membuka ruang dialog dengan masyarakat.

Setelah penjelasan disampaikan, situasi berangsur kondusif dan aktivitas lalu lintas kembali berjalan.

Aksi tersebut menunjukkan masih adanya keresahan warga korban bencana terkait kepastian penyaluran bantuan jadup. Masyarakat berharap proses administrasi dan verifikasi dapat segera dituntaskan sehingga bantuan yang dijanjikan benar-benar diterima oleh warga terdampak.

Aksi protes terkait persoalan bencana di wilayah Ketambe bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, pada Desember 2025, warga di wilayah Kecamatan Ketambe juga pernah melakukan pemblokiran jalan nasional. Saat itu, aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan persoalan Sungai Lawe Alas.

Dengan kembali munculnya aksi penutupan jalan, warga berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga memastikan bantuan dan penanganan pascabencana segera terealisasi.

Pemerintah daerah sendiri menyatakan data korban telah diajukan dan proses penyaluran bantuan menunggu realisasi dari pemerintah pusat.

Di tengah agenda keluarga yang masih berlangsung, Bupati Aceh Tenggara tetap hadir menemui masyarakat Lawe Penanggalan untuk mendengarkan langsung tuntutan warga terkait bantuan pascabencana.

Kehadiran Bupati tersebut berlangsung saat suasana pesta pernikahan putra tunggal kandungnya masih berlangsung. Meski demikian, Bupati memilih turun langsung ke tengah masyarakat bersama Kapolres, Sekda, Ketua DPRK dan unsur pimpinan daerah untuk memberikan penjelasan serta memastikan aspirasi warga mendapat perhatian.

Langkah tersebut membuat dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat berlangsung secara terbuka hingga situasi di lokasi kembali kondusif.(id80)