Ratusan Warga Dua Desa Unjuk Rasa, Minta Bupati Deliserdang Tindak Dua KadesRatusan Warga Dua Desa Unjuk Rasa, Minta Bupati Deliserdang Tindak Dua KadesRatusanWargaDuaDesaUnjukRasa,MintaBupatiDeliserdangTindakDuaKades

DELISERDANG (Waspada.id): Ratusan warga dari dua desa di Kabupaten Deliserdang, lakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Deliserdang, Senin (27/7/26).

Warga berasal dari Desa Pertumbukan, Kecamatan Galang, serta Desa Tanjung Purba, Kecamatan Bangun Purba.

Pada unjuk rasa itu, masa mendesak Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan memberikan sanksi tegas kepada kepala desa di wilayah masing-masing. Pasalnya, pengelolaan dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai tidak transparan, termasuk dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur.

Padahal, persoalan tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang sejak 2024, tetapi hingga kini belum mendapat penyelesaian yang jelas.

Para pengunjuk rasa datang ke Kantor Bupati Deliserdang menggunakan tiga unit truk dan sejumlah angkutan kota (Anggota) dilengkapi sejumlah spandek yang berisi tuntutan agar pemerintah daerah memeriksa dan menindak dua kepala desa.

Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan keluhan mengenai bantuan sosial yang dinilai belum diterima secara merata.

Dalam aksinya, masa menyoroti kondisi ekonomi kepala desa yang dinilai meningkat, sementara pengelolaan anggaran desa tidak dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

"Periksa kades kami, makin kaya dia. Kaya sendiri dia juga beli mobil," teriak massa.

Warga sempat meminta agar aspirasi mereka diterima langsung oleh Bupati Deliserdang. Sebab, awalnya masa menolak bertemu dengan pegawai pemerintah daerah karena menilai penyampaian aspirasi pada 2024 tidak menghasilkan kejelasan.

Tapi, setelah diberi penjelasan bahwa bupati sedang tidak berada di tempat, perwakilan massa akhirnya bersedia mengikuti pertemuan dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Deliserdang.

Koordinator aksi, Pindo Saragih, mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi tuntutan warga adalah dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Kasus itu disebut pernah dilaporkan kepada polisi beberapa tahun lalu. Namun, warga mengaku belum memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.

Pindo menjelaskan, tuntutan warga Desa Tanjung Purba dan Petumbukan cuma satu yakni penyelesaian masalah tahun 2024 tentang pemukulan anak di bawah umur yang sampai sekarang mereka tidak tahu persoalannya sudah sampai mana.

Dugaan penganiayaan tersebut sebelumnya dikaitkan dengan Kepala Desa Tanjung Purba berinisial THP. Perkara itu sempat mencuat pada 2024 dan mendorong warga menggelar aksi di Kantor Bupati Deliserdang.

"Kemudian masalah BumDes Tanjung Purba yang bekerjasama dengan pihak perusahaan di sekitar desa kami sampai sekarang kami gak tau penjelasannya berapa untung dan berapa ruginya. Selama ini nggak ada transparansi, masyarakat hanya jadi penonton," tegas Pindo.

Ibu anak yang diduga menjadi korban penganiayaan, Legini Sipayung, turut bergabung dalam aksi. Legini mengatakan, dirinya kembali mendatangi Kantor Bupati Deliserdang untuk meminta keadilan bagi anaknya.

Menurut dia, dugaan penganiayaan bermula dari persoalan penggunaan air yang dianggap berlebihan. "Gara-gara sepele katanya anakku makai air berlebihan (makanya anaknya dipukul). Saya minta keadilan, tindak itu kadesnya," teriak Legini.

Belum diketahui pula status terakhir laporan yang sebelumnya disampaikan kepada kepolisian. Warga meminta pemerintah daerah turut memastikan perkara itu ditangani dan memberikan informasi mengenai perkembangannya kepada keluarga korban.

Pengelolaan BUMDes Tidak Transparan

Selain dugaan penganiayaan, warga Desa Tanjung Purba mempertanyakan pengelolaan BUMDes yang disebut bekerja sama dengan perusahaan di sekitar desa.

Warga mengaku belum pernah mendapat penjelasan mengenai bentuk kerja sama tersebut. Informasi mengenai keuntungan, kerugian, serta manfaat yang diterima desa juga dinilai belum disampaikan secara terbuka.

"Masyarakat selama ini hanya menjadi penonton dalam pengelolaan BUMDes," ungkap Pindo.

Untuk itu, massa meminta Pemkab Deliserdang melakukan pemeriksaan untuk memastikan pengelolaan dana desa dan BUMDes telah dilakukan sesuai ketentuan.

Dalam aksi tersebut, sejumlah warga turut menyampaikan keluhan mengenai penyaluran bantuan sosial. Mereka mengaku tidak pernah menerima bantuan meski merasa memenuhi kriteria sebagai penerima.

Perwakilan pengunjuk rasa yang diterima Plh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Deliserdang Anwar Sadat Siregar, serta perwakilan Inspektorat.

Dalam pertemuan itu, massa menyampaikan berbagai tuntutan mengenai dugaan penganiayaan anak, pengelolaan BUMDes, dana desa, dan bantuan sosial.

Menanggapi hal itu, Anwar Sadat Siregar menyatakan laporan warga akan dipelajari dan ditelaah terlebih dahulu.

"Kita akan menangani persoalan ini secara serius," tutur Anwar.

Setelah mendapat penjelasan, warga membubarkan diri dengan tertib. (Id.28)