Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

RDP Komisi II DPRD Medan, RS Eshmun Diminta Benahi Pelayanan

Redaksi
Redaksi
Selasa, 17 November 2026 - 4.02 PM WIB
RDP Komisi II DPRD Medan, RS Eshmun Diminta Benahi Pelayanan
Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi II DPRD Medan, Selasa (17/11). Waspada.id/ist
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

MEDAN (Waspada.id): Pelayanan Rumah Sakit (RS) Eshmun di Jalan Marelan Raya Tanah Enam Ratus Medan Marelan, terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan mendapat sorotan Komisi II DPRD Medan. Pasalnya, seorang pasien dilaporkan harus menunggu lama di kursi tunggu tanpa mendapatkan penanganan medis sebagaimana mestinya.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi II DPRD Medan, Selasa (17/11). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II Modesta Marpaung, didampingi anggota Janses Simbolon dan Binsar Simarmata.

Hadir dalam rapat tersebut Direktur RS Eshmun, Jony Manurung bersama dr. Daniel, pihak pengadu, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta keluarga pasien yang turut didampingi dr. Faisal Arbie, M.Biomed.

Dalam RDP tersebut, dr. Faisal mempertanyakan komitmen RS Eshmun dalam memberikan pelayanan kepada pasien, khususnya peserta BPJS Kesehatan.

“Kita pertanyakan komitmen pihak RS Eshmun. Komitmen seperti apa? Seharusnya pihak RS tidak menelantarkan pasien menunggu di kursi tunggu. Kalau ada pasien, tangani dulu,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD Medan Binsar Simarmata mengingatkan pihak rumah sakit agar mengedepankan tanggung jawab dan kepedulian dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurutnya, rumah sakit harus mendukung penuh program pelayanan kesehatan dan tidak mengabaikan keluhan pasien.

“Mari sama-sama melakukan perbaikan. Jangan hilang hati nurani. Utamakan pertolongan,” ujarnya.

Senada, Anggota Komisi II, Janses Simbolon menegaskan kejadian serupa tidak boleh terulang kembali. Jika ditemukan pelanggaran, pihak rumah sakit dapat dikenakan sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin hingga pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk program berobat gratis sehingga pelaksanaannya harus diawasi dengan baik.

“Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran untuk berobat gratis sekitar Rp300 miliar. Itu harus kita awasi penggunaannya,” tegas Janses.

Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan, Suprianto, menyatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit agar kejadian serupa tidak terulang.

“Jika terulang, sanksi tegas akan kita berikan,” ujarnya.

Direktur RS Eshmun, Jony Manurung mengakui adanya keterlambatan penanganan terhadap pasien tersebut. Menurutnya, pasien mengalami gangguan prostat dan harus dirujuk ke rumah sakit lain karena RS Eshmun belum memiliki dokter spesialis urologi.

“Di rumah sakit kita tidak ada dokter spesialis urologi sehingga pasien harus dirujuk. Saat itu memang sedikit ada keterlambatan penanganan. Ke depan, kami akan lebih responsif dan berupaya memberikan pelayanan terbaik,” jelasnya.

RDP ditutup dengan kesepakatan agar pihak RS Eshmun melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komisi II mengingatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar mengutamakan keselamatan pasien. Penanganan medis harus menjadi prioritas, sedangkan urusan administrasi dapat menyusul sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab, yang dipertaruhkan adalah keselamatan bahkan nyawa pasien.(wsp.id)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement