Realisasi Tambahan TKD Aceh 2026 Naik Signifikan Tembus 40%, Mualem-Dek Fadh Monitor Ketat

BANDA ACEH (Waspada.id): Realisasi penggunaan anggaran Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh Tahun Anggaran 2026 menunjukkan tren kenaikan yang signifikan.

Berdasarkan data terbaru TV Monitor P2K Pemerintah Aceh per 26 Oktober 2026, serapan anggaran telah menembus Rp 664,2 miliar atau 40,20 persen dari total pagu Rp 1.652,1 miliar.

Capain ini mencatatkan lonjakan yang berarti jika dibandingkan dengan posisi rilis publik sebelumnya per 16 Oktober 2026 yang masih berada di angka Rp 621,96 miliar atau 37,65 persen.

Dalam kurun waktu sepuluh hari terakhir, terjadi akselerasi serapan tambahan sebesar Rp 42,24 miliar atau 2,55 persen.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan bahwa tren positif tersebut merupakan hasil dari monitoring ketat dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh).

Akselerasi tersebut, Nurlis menambahkan, juga wujud dari tindak lanjut langsung dari rapat yang dipimpin oleh Wagub Dek Fadh, Pj Sekda Taufik, bersama para Kepala SKPA pada 20 Oktober lalu di Ruang Rapat P2K-APBA.

"Kenaikan realisasi yang kini telah melampaui angka 40,20 persen ini membuktikan bahwa instruksi pimpinan mulai berjalan efektif di lapangan,” ujar Nurlis di Banda Aceh, Selasa (27/10/2026).

“Namun, mengingat kita kini memasuki periode curah hujan tinggi Oktober–Desember yang rawan memicu bencana hidrometeorologi, seluruh SKPA dan pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk semakin mempercepat eksekusi belanja langsung."

Perbandingan Kinerja Serapan

• Akumulasi Total: Dari sebelumnya Rp 621,96 miliar (37,65%) pada 16 Oktober, kini naik menjadi Rp 664,2 miliar (40,20%).

• Realisasi Tingkat Provinsi (14 SKPA): Naik dari posisi sebelumnya Rp 323,97 miliar (39,28%) kini menjadi Rp 341,0 miliar (41,34%) dari pagu Rp 824,8 miliar. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) tetap kokoh memimpin dengan serapan tertinggi mencapai 98,40%, disusul Dinas Pangan (89,45%), BPKA (68,68%), Dinas Sosial (62,98%), dan Dinas Pengairan (61,38%).

• Realisasi Tingkat Kabupaten/Kota (14 Daerah): Naik dari posisi sebelumnya Rp 297,99 miliar (36,02%) kini menjadi Rp 323,2 miliar (39,06%) dari pagu Rp 827,3 miliar. Kabupaten Aceh Selatan tetap memimpin dengan serapan 69,93%, disusul Gayo Lues (66,58%), dan Aceh Tamiang yang mengalami peningkatan signifikan ke angka 55,51%.

Langkah Tegas dan Transparansi Publik

Dalam arahannya saat Rapim, Wagub Dek Fadh secara tegas meminta para Kepala SKPA memfokuskan waktu dan perhatian untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta menunda agenda yang tidak berkaitan langsung dengan percepatan anggaran.

Nurlis menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terus membuka akses seluas-luasnya bagi publik untuk memantau pergerakan angka ini secara real-time melalui portal resmi TV Monitor P2K di laman https://p2k-apba.acehprov.go.id/views/tv.html.

"Pak Wagub meminta seluruh SKPA tancap gas mengurai kendala. Percepatan ini mendesak agar infrastruktur pemulihan bencana dapat segera dirasakan manfaatnya dan melindungi masyarakat secara optimal di penghujung tahun ini," tutup Nurlis.(wsp.id)