Realisasi TKD Medan Baru 19,49%, Kemendagri Turun Langsung Kawal


MEDAN (Waspada.id): Pemerintah Kota Medan menerima alokasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) terbesar se-Sumatera Utara, senilai Rp565,36 miliar. Namun per 13 November 2026, realisasinya baru mencapai 19,49% atau sekitar Rp110,2 miliar. Angka ini berada di bawah capaian daerah lain seperti Deli Serdang yang mencapai 47% dan Asahan hampir 60%.
Kondisi ini terungkap dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026). Kegiatan dipimpin langsung oleh tim Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Awas.
Uang Sudah Tersedia, Realisasi Masih Rendah
Kepala Subdirektorat Perencanaan Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, menegaskan dana TKD tambahan berbeda dengan dana lain yang bersyarat penyaluran. Uang TKD tambahan sudah tersedia penuh di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejak Januari–April 2026.
"Karena uangnya sudah ada di RKUD, seharusnya tidak ada alasan realisasi masih rendah. Kota Medan mendapat porsi terbesar Rp565 miliar, tapi realisasinya baru 19,49%. Daerah lain dengan anggaran jauh lebih kecil sudah mencapai 100% penyerapan," ujar Fernando.

Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri Muhammad Dimyathi saat kegiatan monev TKD di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026). (Dok Tim Media Satgas PRR)
Ia juga mengingatkan waktu tinggal sekitar satu setengah bulan hingga akhir tahun. Minggu depan, Mendagri akan menggelar rapat koordinasi khusus kepala daerah terkait penyerapan TKD, yang kehadirannya tidak dapat diwakilkan.
Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menambahkan secara keseluruhan realisasi belanja Pemko Medan baru 52,03% (termasuk anggaran reguler dan TKD). Beberapa perangkat daerah dengan porsi anggaran besar masih mencatat realisasi sangat rendah:
Dinas Perumahan: Rp132,18 miliar, baru 1,34%
Dinas Lingkungan Hidup: Rp4,9 miliar, baru 1,44%
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga&Bina Konstruksi: Rp92,08 miliar, baru 19%
Panjaitan juga memberikan sejumlah jalan hukum untuk mempercepat penyerapan, antara lain memanfaatkan Pasal 55 dan 56 Perpres 12/2021 tentang Perubahan Pengadaan Barang/Jasa, yang memungkinkan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hingga 50 hari kalender ke depan tanpa dikenakan sanksi apabila terjadi keadaan kahar. Selain itu, dipermudah aturan pertanggungjawaban belanja di bawah Rp10 juta yang cukup dengan bukti pembelian/struk tanpa perlu kuitansi bermeterai.
Pengawalan Ketat dan Larangan Penyimpangan
Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Muhammad Dimyathi, mengingatkan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan TKD telah dilakukan sejak Maret dan Juli 2026. Ia meminta Inspektorat Kota Medan memperkuat pendampingan berbasis risiko, terutama terhadap 13 pengguna anggaran yang realisasinya masih di bawah 25%.
"Jangan sampai bencana alam yang menimpa kita, diikuti pula dengan bencana pribadi akibat penyalahgunaan anggaran. Jangan pula anggaran hanya keluar di SPJ, tapi masyarakat tidak merasakan dampaknya," tegas Dimyathi.
Ia juga memperingatkan praktik memecah-mecah paket pekerjaan untuk menghindari proses lelang, yang merupakan indikasi penyimpangan. APIP diminta aktif mendampingi sejak tahap perencanaan hingga pelaporan akhir tahun.
Normalisasi Sungai Jadi Prioritas Baru
Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Dr. Kastorius Sinaga, menyoroti munculnya bencana susulan di tiga provinsi yang dipicu antara lain oleh pendangkalan sungai. Mendagri tengah menerbitkan Surat Edaran khusus percepatan normalisasi sungai yang memungkinkan kerja sama dengan pihak ketiga. Hasil kerukan sedimen dapat dikelola dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah melalui pajak pemanfaatan barang galian di sungai.
"Kota Medan memiliki dua sungai yang perlu penanganan prioritas. Alokasi TKD Tambahan masih dapat digunakan untuk mitigasi dan pencegahan bencana susulan. Kami harap Medan bukan hanya kota dengan alokasi terbesar, tetapi juga menjadi teladan penyerapan terbaik di Sumatera Utara," ujar Kastorius.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menutup dengan meminta seluruh perangkat daerah menyelesaikan penyerapan anggaran sebelum 31 Desember 2026 sesuai koridor Surat Edaran Mendagri. "Anggaran tidak boleh disimpan terlalu lama, karena yang menunggu adalah masyarakat yang membutuhkan pemulihan," katanya.
Sementara itu, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi mewakili Wali Kota Medan menyampaikan Pemko Medan telah melakukan beberapa kali evaluasi penyerapan TKD dan berkomitmen mempercepat realisasi. Seluruh perangkat daerah diinstruksikan mempercepat pelaksanaan kegiatan sambil menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kualitas hasil pembangunan.
Background
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah mengucurkan dukungan anggaran tahap awal sebesar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah terdampak. Alokasi itu mencakup bantuan belanja tidak terduga (BTT) Rp268 miliar, tambahan transfer ke daerah (TKD) Kementerian Keuangan Rp10,64 triliun, serta tambahan perimbangan belanja Rp1,4 triliun.
Untuk membiayai kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2027, lanjutnya, pemerintah menyiapkan total kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp42 triliun bagi kementerian dan lembaga. Jumlah tersebut terdiri atas alokasi baru sebesar Rp33 triliun dan peluncuran sisa anggaran tahun 2026 senilai Rp9 triliun.
Tito pun meminta kepastian persetujuan anggaran segera diterbitkan Kementerian Keuangan agar proses lelang dini dapat langsung dijalankan kementerian pada awal tahun. ”Setelah lelang cepat, kita harapkan anggarannya ditransfer Januari paling lambat Februari agar kita langsung bergerak dan masyarakat tidak makin lama menunggu,” ujar Tito.
Di sisi lain, Tito menyoroti serapan anggaran yang dinilai sangat timpang dan memicu keprihatinan pemerintah pusat. Di Sumatera Utara, realisasi tertinggi tercatat di Kabupaten Asahan sebesar 60 persen, tetapi Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih nol persen. Kondisi serupa terjadi di Sumatera Barat, di mana realisasi anggaran tertinggi mencapai 54 persen, tetapi terdapat daerah yang baru membelanjakan sekitar 5 persen.
Tito mengaku telah mengonfirmasi langsung kepada bupati terkait rendahnya pencairan dana kebencanaan tersebut. Sebagian kepala daerah berdalih pembayaran sengaja ditahan karena pengerjaan proyek fisik di lapangan baru dilunasi pada termin akhir tahun anggaran.

Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi hadir dalam kegiatan monev TKD Kemendagri di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026). (Dok Tim Media Satgas PRR)
Tito melanjutkan, kendala pemulihan kian berat akibat terjadinya 41 bencana banjir dan longsor susulan di 13 kabupaten/kota sepanjang April hingga November. Banjir berulang merusak kembali jembatan yang baru dibangun dan menimbun kembali permukiman warga serta fasilitas umum dengan lumpur baru.
Kawasan terdampak banjir susulan meliputi Kabupaten Solok, Kota Padang, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Subulussalam, dan Aceh Utara.
Guna memangkas hambatan birokrasi penanganan di lapangan, Mendagri telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah di tiga provinsi terdampak. Surat edaran tersebut memberikan kewenangan kepada bupati dan wali kota untuk menetapkan kembali status tanggap darurat saat dilanda banjir susulan berskala luas.
Penetapan status darurat memungkinkan pemerintah daerah melakukan pencairan anggaran dan penunjukan langsung rekanan tanpa proses tender lelang yang memakan waktu.
”Manfaatnya supaya dalam masa tanggap darurat ini mekanisme penggunaan anggaran bisa lebih cepat dan penunjukan langsung,” kata Tito.
Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diselenggarakan melalui pendekatan bertahap. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek rehabilitasi fisik, sosial, dan ekonomi secara simultan guna memastikan transisi yang mulus dari kondisi darurat menuju ketangguhan jangka panjang.
Tahapan ini dimulai dengan rehabilitasi layanan dasar dan pembersihan lingkungan pada fase darurat dan transisi, dilanjutkan dengan rehabilitasi fasilitas publik dan bantuan modal ekonomi produktif, hingga puncaknya pada fase rekonstruksi infrastruktur strategis dan perumahan yang dibangun dengan standar ketahanan bencana yang lebih tinggi. Seluruh rangkaian proses ini dikawal oleh mekanisme pemantauan yang ketat untuk menjamin bahwa setiap tahapan berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan mandat Keppres Nomor 1 Tahun 2026.
Tahapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yang mengatur tahapan kegiatan secara sistematis dimulai dari pengkajian hingga pelaksanaan pembangunan kembali wilayah terdampak. Setiap tahapan dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Pemerintah telah menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 4 Mei 2026, total tambahan TKD sebesar Rp10,65 triliun telah cair 100 persen dan menjadi dorongan signifikan bagi percepatan pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak.
Penyaluran TKD dilakukan secara bertahap untuk memastikan percepatan likuiditas di daerah. Tahap pertama sebesar 40 persen atau Rp4,38 triliun telah disalurkan pada 27 Februari 2026. Tahap kedua sebesar 30 persen atau Rp3,19 triliun menyusul pada 31 Maret 2026. Sementara tahap ketiga sebesar 30 persen atau Rp3,06 triliun disalurkan pada 4 Mei 2026. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tanpa syarat salur, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di lapangan.
Realisasi ini sekaligus memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah terdampak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Secara agregat, Provinsi Aceh menerima tambahan TKD sebesar Rp1,65 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp6,35 triliun, dan Sumatera Barat sebesar Rp2,63 triliun. Seluruhnya telah tersalurkan penuh hingga ke pemerintah kabupaten/kota, mencakup tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Untuk Aceh, sebanyak 8 kabupaten/kota yang terdampak parah juga mendapatkan tambahan sebesar Rp287 miliar dari mekanisme hibah yang disalurkan sejumlah kabupaten/kota di Sumut dan Sumbar.
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda