Realisasi TKD Tambahan Samosir Capai 43%, Kemendagri Dorong Penyerapan Optimal Sebelum Akhir Tahun


SAMOSIR (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Samosir telah merealisasikan 43 persen dari total dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp38,19 miliar yang diterima untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana per 20 November 2026.
Dana tersebut digunakan untuk perbaikan rumah warga, jalan rusak, fasilitas umum, serta langkah mitigasi bencana. Meskipun demikian pemerintah pusat tetap mendesak percepatan penyerapan sisa anggaran agar tidak menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) menjelang akhir tahun.
Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Monitoring dan Kunjungan Lapangan Penggunaan Tambahan TKD Pascabencana Kemendagri di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir, Jumat (20/11/26).
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., menilai capaian Samosir sudah tergolong baik dan termasuk tertinggi di Sumatera Utara. "Namun sisa waktu tinggal satu bulan lagi. Seluruh pihak diminta berupaya maksimal agar dana ini sepenuhnya bermanfaat bagi warga terdampak bencana, bukan tersisa di kas daerah," ujarnya saat kegiatan monitoring dan asistensi di Samosir.
Panjaitan menegaskan penggunaan dana harus berpedoman pada Surat Edaran Mendagri No 900.1.3/1084/SJ, yaitu difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti perbaikan jalan dan jembatan — bukan untuk kebutuhan operasional aparatur.
Penyesuaian anggaran cukup melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tanpa perlu pembahasan DPRD, dan pengadaan dapat dipercepat melalui sistem e-Katalog sesuai Perpres 46 Tahun 2025 dengan batas paling lambat sekitar 25 Desember 2026.
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Politik dan Media, Dr. Kastorius Sinaga, mengapresiasi kecepatan penyaluran dana ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan keterfokusan rencana kerja pemerintah daerah.
"Presiden Prabowo sangat memperhatikan kendala pembangunan di daerah. Melalui Satgas PRR, pemerintah pusat siap menindaklanjuti hambatan secara langsung agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara," ungkapnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah menormalisasi aliran sungai dan memperkuat mitigasi bencana sesuai aturan yang berlaku.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., menjelaskan arahan Presiden terkait kemungkinan penambahan anggaran di akhir tahun dan sistem penganggarannya akan dijelaskan langsung oleh tim Satgas. Kemendagri yang telah menugaskan tim pemantauan untuk mengawal penyerapan dana TKD Tambahan di seluruh daerah penerima.
Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si., mengungkapkan rapat koordinasi seluruh kepala daerah terdampak bencana akan dijadwalkan minggu depan guna memastikan seluruh anggaran terealisasi tepat waktu. Pemerintah daerah juga diminta mempublikasikan kemajuan kegiatan secara transparan melalui media sosial berdasarkan ketentuan KMK 59 dan KMK 198.
Pengawalan penyerapan anggaran juga diperkuat melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Muhammad Dimyathi, S.Sos., M.TP., menekankan pengawalan tidak hanya pada dokumen administrasi, tetapi juga pendampingan di lapangan untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda