Refleksi HUT Ke-81 RI, Kedaulatan Pangan Harus Bermuara pada Kesejahteraan PetaniRefleksi HUT Ke-81 RI, Kedaulatan Pangan Harus Bermuara pada Kesejahteraan PetaniRefleksiHUTKe-81RI,KedaulatanPanganHarusBermuarapadaKesejahteraanPetani

MEDAN (Waspada.id) — Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan perjalanan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pengurus DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumatera Utara, Muhammad Syah, mengatakan kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri, memenuhi kebutuhan rakyat, mengelola kekayaan alam secara berkeadilan, serta memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat.

“Kemerdekaan harus kita maknai sebagai kemampuan bangsa untuk berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan memiliki ketahanan pangan yang kuat. Tidak ada kedaulatan negara tanpa kedaulatan pangan, dan tidak ada kedaulatan pangan tanpa petani yang sejahtera,” ujar Muhammad Syah, Minggu (16/8).

Ia mengapresiasi arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas strategis nasional.

Menurutnya, berbagai capaian pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan strategis menjadi modal penting bagi Indonesia untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan pembangunan pertanian tidak boleh hanya diukur dari peningkatan produksi.

“Bagi HKTI Sumatera Utara, swasembada pangan tentu harus kita apresiasi. Tetapi keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika produksi meningkat, petani memperoleh harga yang layak, biaya produksi dapat ditekan, lahan pertanian terlindungi, dan pendapatan petani meningkat,” tegasnya.

Muhammad Syah menekankan, petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan nasional, bukan sekadar objek kebijakan. Sebagai kelompok yang berada di garis depan dalam menjaga ketersediaan pangan, petani harus mendapatkan dukungan kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Sejumlah persoalan klasik, katanya, masih perlu mendapat perhatian serius, mulai dari harga sarana produksi pertanian, ketersediaan dan ketepatan waktu pupuk, tingginya biaya produksi, kepastian harga hasil panen, akses pembiayaan, keterbatasan infrastruktur pertanian, persoalan pascapanen, akses pasar, hingga rendahnya minat generasi muda menjadi petani.

“Jangan sampai kita berbicara tentang swasembada pangan tetapi petaninya masih kesulitan. Negara harus memastikan bahwa petani yang bekerja menghasilkan pangan bagi bangsa juga mendapatkan kehidupan yang layak,” katanya.

Sumut Harus Jadi Lumbung Pangan

Dalam refleksi HUT ke-81 RI, Muhammad Syah juga menilai Sumatera Utara memiliki posisi strategis dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. Provinsi ini memiliki potensi besar di sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Karena itu, kebijakan nasional mengenai ketahanan pangan harus diterjemahkan secara konkret melalui kebijakan di daerah.

“Sumatera Utara jangan hanya menjadi pasar pangan nasional. Kita harus menjadi salah satu lumbung pangan dan lokomotif ketahanan pangan Indonesia,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, HKTI, kelompok tani, perguruan tinggi, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan.

Hilirisasi Pertanian Harus Diperkuat

Muhammad Syah juga menilai agenda hilirisasi yang menjadi salah satu arah pembangunan nasional perlu diperluas ke sektor pertanian.

Menurutnya, petani masih banyak menjual produk dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah yang relatif rendah. Ke depan, hasil pertanian harus didorong masuk ke proses pengolahan, pengemasan, distribusi dan pemasaran yang lebih modern.

“Petani jangan hanya menjadi produsen bahan mentah. Kita harus membangun ekosistem dari hulu sampai hilir sehingga nilai tambah terbesar juga dinikmati oleh petani,” katanya.

Ia menambahkan, penguatan koperasi petani dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong hilirisasi pertanian sekaligus memperkuat posisi tawar petani.

MBG Harus Memberdayakan Petani Lokal

Muhammad Syah juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kebutuhan pangan untuk program tersebut dapat dihubungkan dengan produksi petani, peternak dan nelayan lokal sehingga menciptakan pasar yang lebih pasti bagi produk pangan daerah.

“MBG jangan hanya dilihat sebagai program pemenuhan gizi anak. Kalau dirancang dengan baik, MBG juga dapat menjadi pasar bagi petani, peternak dan nelayan lokal. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara petani memperoleh pasar yang pasti,” ujarnya.

Karena itu, HKTI mendorong agar keterlibatan petani lokal, koperasi dan pelaku usaha pangan daerah diperkuat dalam rantai pasok program tersebut.

Regenerasi Petani Jadi Tantangan

Menurut Muhammad Syah, tantangan besar pembangunan pertanian ke depan adalah regenerasi petani. Pembangunan sektor pertanian harus mampu menarik minat generasi muda melalui pemanfaatan teknologi, mekanisasi, digitalisasi dan kewirausahaan.

“Petani masa depan bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional. Petani harus menjadi profesi yang modern, berbasis teknologi, produktif dan menjanjikan secara ekonomi,” jelasnya.

Untuk itu, pemerintah perlu memperluas pendidikan dan pelatihan pertanian modern, membuka akses permodalan bagi petani muda, serta menciptakan ekosistem usaha pertanian yang menguntungkan.

Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Muhammad Syah menegaskan HKTI Sumatera Utara siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

HKTI, katanya, tidak hanya berkepentingan menyampaikan aspirasi petani, tetapi juga siap memberikan gagasan dan solusi dalam penyusunan kebijakan pertanian.

“HKTI Sumatera Utara siap berdiri bersama pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan. Tetapi kami juga akan terus menyuarakan kepentingan petani agar setiap kebijakan pangan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani,” ungkapnya.

Ia berharap usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

“Kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera, ekonomi yang semakin mandiri, pangan yang semakin berdaulat dan pembangunan yang semakin berkeadilan,” pungkas Muhammad Syah.

Menurutnya, salah satu ukuran kemandirian bangsa adalah kemampuan menyediakan pangan bagi rakyat sendiri sekaligus memastikan petani yang menghasilkan pangan tersebut dapat hidup sejahtera.(wsp.id)