Reshuffle Kabinet, Pengusaha Tagih Kepastian Kebijakan hingga 2027

JAKARTA (Waspada.id): Pergantian sejumlah pejabat dalam reshuffle Kabinet Merah Putih menjadi perhatian kalangan dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memastikan pergantian pejabat tidak mengganggu kesinambungan kebijakan ekonomi dan program yang sedang berjalan.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menegaskan, kepastian kebijakan menjadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha dan investor. Pasalnya, keputusan bisnis seperti investasi, ekspansi kapasitas produksi hingga penciptaan lapangan kerja membutuhkan perencanaan dalam jangka menengah dan panjang.

“Bagi pelaku usaha dan investor, kepastian menjadi sangat penting karena berbagai keputusan bisnis baik investasi, ekspansi kapasitas produksi, maupun penciptaan lapangan kerja dibuat dengan horizon jangka menengah dan panjang,” kata Shinta saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (1/10/2026).

Menurut Shinta, pergantian pejabat harus diikuti proses transisi yang cepat sehingga tidak menghambat implementasi agenda ekonomi yang telah berjalan.

Selain itu, koordinasi lintas kementerian juga perlu diperkuat. Hal ini dinilai penting karena persoalan yang dihadapi dunia usaha tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan investasi, industri, perdagangan, energi, fiskal hingga ketenagakerjaan.

Daya Beli dan Biaya Produksi Jadi Perhatian

Apindo meminta para menteri baru tetap menjaga sejumlah agenda ekonomi yang berhubungan langsung dengan dunia usaha.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah daya beli dan permintaan domestik yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi.

Dunia usaha juga membutuhkan kebijakan yang dapat memperkuat daya saing industri, khususnya melalui kepastian pasokan dan harga energi, ketersediaan bahan baku, efisiensi logistik, pembiayaan serta kebijakan perdagangan.

Shinta juga menyoroti pentingnya penyederhanaan regulasi dan perizinan. Menurutnya, perubahan kebijakan yang terlalu sering berpotensi menambah biaya sekaligus meningkatkan risiko yang harus ditanggung pelaku usaha.

“Dunia usaha membutuhkan kebijakan yang predictable dan implementasinya konsisten. Perubahan kebijakan yang terlalu sering atau implementasi yang berbeda-beda dapat meningkatkan biaya dan risiko berusaha,” ujarnya.

Investasi Tumbuh, Tapi Kepastian Tetap Dibutuhkan

Dari sisi investasi, Shinta menilai prospek ekspansi usaha lebih banyak ditentukan oleh fundamental ekonomi dan kualitas kebijakan dibandingkan pergantian pejabat.

Realisasi investasi pada semester I 2026 tercatat sekitar Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% secara tahunan.

Namun, menurut Shinta, keberlanjutan investasi tetap membutuhkan kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi dan penyelesaian berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan.

Untuk sektor industri, Apindo berharap Menteri Perindustrian memperkuat daya saing sekaligus memperdalam struktur industri nasional.

Sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian meliputi kepastian bahan baku, energi yang kompetitif, modernisasi teknologi, akses pembiayaan, peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga efisiensi logistik.

Menko Hilirisasi Diminta Perkuat Rantai Nilai

Perhatian Apindo juga diarahkan kepada posisi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi.

Shinta meminta agenda hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah, tetapi diarahkan untuk membangun rantai nilai yang lebih panjang di dalam negeri.

Sementara itu, agenda transisi energi dinilai perlu memperhitungkan tiga aspek utama, yakni ketahanan energi, keterjangkauan biaya bagi industri dan masyarakat serta kepastian roadmap bagi investasi jangka panjang.

Shinta mengatakan dunia usaha masih memiliki ruang untuk mempertahankan pertumbuhan hingga akhir 2026 dan memasuki 2027.

Namun, dunia usaha tetap menghadapi sejumlah ketidakpastian yang berasal dari kondisi global, geopolitik, suku bunga, nilai tukar hingga harga energi.

Dunia Usaha Terbelah Menatap 2027

Gambaran mengenai prospek dunia usaha juga terlihat dari hasil survei Mid-Year Business Outlook Apindo 2026.

Survei tersebut menunjukkan 37,1% perusahaan memperkirakan kondisi usaha pada 2027 akan membaik.

Sementara itu, 42,2% perusahaan memperkirakan kondisi usaha relatif sama dan 20,7% memperkirakan kondisi akan memburuk.

Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih melihat adanya peluang untuk mempertahankan aktivitas bisnis, meski ketidakpastian ekonomi tetap menjadi perhatian.

Karena itu, Apindo menilai kesinambungan kebijakan menjadi faktor penting agar momentum pertumbuhan investasi, produksi dan penciptaan lapangan kerja tidak terganggu akibat perubahan pejabat.

“Pada akhirnya, dunia usaha membutuhkan satu hal yang sangat mendasar: policy certainty dan execution certainty. Pergantian pejabat tidak seharusnya menghentikan momentum,” kata Shinta. (Lip6)