Resmi Jadi Gubernur BI, Destry Lakukan Kebijakan Strategis

JAKARTA (Waspada.id): Destry Damayanti resmi ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (1/9/2026). Menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri pada akhir Juli 2026, Destry membawa arah kebijakan yang menitikberatkan pada stabilitas di tengah masih tingginya ketidakpastian global.

Destry menegaskan, kebijakan BI yang sudah berjalan dan dinilai sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi akan tetap dilanjutkan.

“Yang pasti, kalau sudah baik (kebijakan era Perry Warjiyo) dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan kita lanjutkan,” kata Destry kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Selasa (1/9).

Menurut Destry, stabilitas pasar keuangan menjadi salah satu prioritas utama kepemimpinannya. Ketidakpastian geoekonomi dan geopolitik global yang masih tinggi dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.

“Karena kan kebijakan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi, tetapi kalau kita lihat ketidakpastian global masih tinggi. Jadi, artinya stabilitas tetap menjadi prioritas kita, karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil, tentu itu akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi,” jelasnya.

Destry kembali menegaskan bahwa stabilitas akan menjadi fondasi utama kebijakan BI selama ketidakpastian global masih tinggi.

“Jadi, sense tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami,” tegasnya.

Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter

Selain menjaga stabilitas, Destry menilai koordinasi antara BI dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Ia memastikan bank sentral akan terus memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan otoritas fiskal.

Menurutnya, sinergi tersebut salah satunya telah berjalan melalui kebijakan likuiditas, terutama dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah.

“Sekarang sebenarnya kan sudah jalan ya, kalau kita bicara likuiditas, tentunya kan bagaimana Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan kan harus bisa bersama-sama untuk mem-provide likuiditas. Karena pemerintah dengan fiscal policy-nya, fiskal ekspansinya mereka lakukan, tentunya dari Bank Indonesia kita juga men-support itu. Jadi, itu paling enggak komunikasi yang perlu harus kita lakukan, bagaimana fiskal-moneter bisa seirama bergeraknya,” ungkapnya.

Fokus Kendalikan Inflasi Pangan

Pengendalian inflasi juga menjadi agenda penting dalam kepemimpinan Destry. Salah satu perhatian utama adalah inflasi volatile food yang dipengaruhi oleh pergerakan harga bahan pangan.

Destry menilai pengendalian inflasi dari sisi pasokan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan moneter BI. Diperlukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga.

“Kemudian juga kaitannya dengan misalnya volatile food inflation. Inflation kan salah satu juga target di kami untuk dijaga stabilitasnya, tetapi kita tahu ada sumber inflasi yang sifatnya lebih supply side, ini kan Bank Indonesia nggak bisa sendiri. Jadi, Bank Indonesia mengajak tentu lembaga terkait, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai supply untuk pangan, misalnya,” tuturnya.

Destry mengatakan BI memiliki 46 kantor perwakilan di berbagai daerah Indonesia. Kantor-kantor tersebut secara konsisten bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengatasi persoalan kelangkaan maupun pasokan pangan.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu bentuk konkret keterlibatan BI dalam menangani persoalan sektor riil sekaligus menjaga stabilitas harga.

Dorong Transaksi Mata Uang Lokal

Agenda lainnya adalah memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) agar semakin banyak dimanfaatkan pelaku usaha di Indonesia, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Destry mengatakan upaya tersebut akan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk dengan dukungan DPR RI.

“Jadi ini hanya beberapa bentuk, karena saya kan temanya ‘Sinergi Merah Putih’ untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, memang kita akan mengoptimalkan sinergi yang bisa kita lakukan, tetapi tentunya tanpa juga mengabaikan mandat dan kewenangan dari masing-masing lembaga yang melakukan sinergi itu,” tuturnya.

Dengan demikian, arah kebijakan Destry di BI akan bertumpu pada penguatan stabilitas, koordinasi fiskal-moneter, pengendalian inflasi pangan, serta perluasan transaksi menggunakan mata uang lokal.

Setelah ditetapkan sebagai Gubernur BI melalui Rapat Paripurna DPR RI, Destry dijadwalkan menjalani pelantikan di Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (2/9/2026) sore. (Rep)