Rp1,145 Triliun Disahkan, Rakyat Agara Menunggu Bukti Nyata

KUTACANE (Waspada.id): Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPRK Aceh Tenggara, Kamis (5/11).

APBK Perubahan tersebut ditetapkan sebesar Rp1.145.689.513.010 atau sekitar Rp1,145 triliun. Angka itu turun sekitar Rp85,82 miliar dari usulan sebelumnya sebesar Rp1.231.512.394.417.

Berkurangnya transfer dari pemerintah pusat disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah.

Ketua DPRK Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza, mengingatkan agar seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap pertanggungjawaban APBK 2025 dijadikan bahan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Pelaksanaan perubahan APBK 2026 harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dengan mengedepankan skala prioritas," tegas Denny.

Peringatan itu ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menjadikan perubahan anggaran sekadar formalitas administrasi, tetapi benar-benar memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, menyampaikan duka mendalam atas bencana banjir yang melanda Aceh Tenggara dalam setahun terakhir.

Bupati juga menjelaskan, pemerintah daerah telah menyampaikan matriks tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap perubahan APBK 2026 kepada Sekretaris DPRK untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan disahkannya perubahan APBK 2026, tugas pemerintah dan DPRK belum selesai. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran menjadi tantangan berikutnya.

Penurunan anggaran harus menjadi perhatian serius, agar program prioritas, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat tidak ikut dikorbankan.

Masyarakat kini menunggu pembuktian, apakah anggaran Rp1,145 triliun tersebut mampu menjawab kebutuhan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Aceh Tenggara.

Sebab, setiap rupiah APBK adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.(id80)