Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Rp565 Miliar di Tangan, Warga Masih Menanti, Kisah Penyerapan TKD Kota Medan yang Lamban

Redaksi
Redaksi
Jumat, 20 November 2026 - 1.44 PM WIB
Rp565 Miliar di Tangan, Warga Masih Menanti, Kisah Penyerapan TKD Kota Medan yang Lamban
Suasana rapat monitoring dan evaluasi penyerapan TKD Pascabencana di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026). (Dok Tim Media Satgas PRR)
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

MEDAN (Waspada.id): Di kantor Wali Kota Medan, Rabu siang itu, suasana terasa sedikit lebih berat dari rapat biasa. Tim Kementerian Dalam Negeri datang bukan sekadar berkunjung — mereka datang untuk menanyakan satu hal yang paling ditunggu warga Kota Medan: di mana pemulihan bencana kita berjalan?

Kota Medan memegang porsi terbesar dana pemulihan pascabencana di seluruh Sumatera Utara: Rp565,36 miliar. Namun hingga pertengahan November, angka penyerapannya baru menyentuh 19,49 persen. Bandingkan dengan Kabupaten Asahan yang hampir 60 persen, atau Deli Serdang di angka 47 persen. Kota Medan, dengan dana terbesar, justru berjalan paling lambat.

"Uangnya Sudah Ada Sejak Januari, Tidak Ada Alasan Terlambat"

Kepala Subdirektorat Perencanaan Daerah Wilayah I Kemendagri, Fernando Siagian, menyampaikan hal yang membuat ruangan sejenak hening. Dana TKD Tambahan berbeda dengan dana lain yang baru cair setelah berkas lengkap. Uang ini sudah utuh tersedia di rekening kas daerah sejak Januari–April 2026.

"Kalau di daerah lain yang anggarannya hanya Rp20 miliar saja sudah tuntas, bagaimana dengan Medan yang memegang Rp565 miliar? Tidak ada alasan uang sudah ada di kas, tapi warga masih menunggu perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum," ujar Fernando.

Minggu depan, Mendagri akan memanggil seluruh kepala daerah secara langsung — tidak boleh diwakilkan — untuk menuntaskan masalah ini. Waktu tinggal 42 hari kalender sampai akhir tahun. Bukan hari kerja, hari kalender.

Dari Langit-Langit Kantor ke Halaman Rumah Warga

Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, yang mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Awas, menyampaikan bahwa dana tersebut telah dibagikan ke 34 perangkat daerah dan kecamatan. Sebagian juga telah disalurkan senilai Rp50 miliar untuk membantu saudara kita di Kabupaten Aceh Tamiang.

"Kami tidak sekadar mengejar angka penyerapan. Yang kami kejar adalah manfaat yang dirasakan warga secara langsung — jalan yang dilewati, sungai yang tidak lagi meluap, jembatan yang aman dilewati anak sekolah," kata Erfin.

Namun di lapangan, kenyataan berbicara lain. Dinas Perumahan dengan anggaran Rp132,18 miliar baru menyerap 1,34 persen. Dinas Lingkungan Hidup Rp4,9 miliar baru 1,44 persen. Dinas Sumber Daya Air Rp92,08 miliar baru 19 persen. Ini bukan sekadar angka di atas kertas — ini berarti sungai yang pendangkalan terus terjadi belum dinormalisasi, lingkungan yang rusak belum dipulihkan, rumah yang layak huni belum selesai dibangun.

Bencana Berulang, Sungai Menunggu Perhatian

Dr. Kastorius Sinaga, Staf Khusus Mendagri sekaligus Ketua Tim Media Satgas PRR, mengingatkan bahwa bencana belum selesai. Sejak akhir Oktober, banjir susulan kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Medan. Dua sungai di Kota Medan teridentifikasi masih menjadi sumber ancaman banjir kiriman yang berulang setiap musim hujan tiba.

"Negara tidak boleh hanya hadir saat bencana terjadi, lalu hilang saat air surut. Pemulihan bukan sekadar membangun kembali yang rusak, tapi mencegah kerusakan terulang," tegas Kastorius.

Mendagri kini menyiapkan terobosan baru: kerja sama dengan pihak ketiga untuk mempercepat normalisasi sungai. Hasil kerukan sedimen sungai dapat dikelola dan menjadi sumber pendapatan daerah, selama prosedur dan perizinan dijalankan dengan benar. Ini bukan jalan pintas yang abal-abal — ini langkah yang didasari Undang-Undang agar sungai tidak lagi menjadi musuh warga.

Jangan Biarkan Bencana Menjadi Bencana Baru

Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Muhammad Dimyathi, mengingatkan pesan yang paling dalam. "Kita sudah kena bencana alam. Jangan sampai kita terkena bencana berikutnya — bencana akibat kelalaian, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakjujuran dalam mengelola dana rakyat."

Ia meminta 13 perangkat daerah yang realisasinya masih di bawah 25 persen, termasuk beberapa kecamatan yang belum sama sekali membelanjakan anggarannya, untuk segera bergerak. Setiap rupiah yang terlambat disalurkan berarti warga menunda harapan mereka satu hari lagi.

Ada kabar baik juga. Aturan telah terbuka: belanja di bawah Rp10 juta cukup dengan struk pembelian, tidak perlu kuitansi bermeterai yang berbelit. Pekerjaan yang terhambat karena kendala cuaca atau pasokan material dapat diperpanjang waktu penyelesaiannya hingga 50 hari ke depan tanpa denda, melalui mekanisme keadaan kahar. Semua jalan telah dibuka. Tinggal langkah yang diambil.

"Jadilah Teladan, Bukan Hanya Penerima Terbesar"

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menutup pertemuan dengan harapan sederhana namun berat: "Uang ini bukan milik kita. Ini titipan warga yang rumahnya terendam, yang jembatannya putus, yang lingkungannya rusak. Selesaikan sebelum 31 Desember. Jangan sampai tahun berganti, pekerjaan belum selesai, dan warga masih menunggu di pinggir sungai."

Kota Medan memegang dana terbesar di Sumatera Utara. Besar bukan berarti paling lambat. Besar berarti tanggung jawabnya juga paling besar.

Seperti yang dikatakan Kastorius Sinaga: "Mari jadikan Medan bukan hanya kota dengan anggaran terbesar, tetapi juga kota dengan penyerapan terbaik — tempat warga benar-benar merasakan negara hadir, bukan hanya di berita, tapi di jalan yang mulus, sungai yang tenang, dan rumah yang aman."

Saat ini, 42 hari tinggal menghitung mundur. Dan warga terus menunggu.

Background

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah mengucurkan dukungan anggaran tahap awal sebesar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah terdampak. Alokasi itu mencakup bantuan belanja tidak terduga (BTT) Rp268 miliar, tambahan transfer ke daerah (TKD) Kementerian Keuangan Rp10,64 triliun, serta tambahan perimbangan belanja Rp1,4 triliun.

Untuk membiayai kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2027, lanjutnya, pemerintah menyiapkan total kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp42 triliun bagi kementerian dan lembaga. Jumlah tersebut terdiri atas alokasi baru sebesar Rp33 triliun dan peluncuran sisa anggaran tahun 2026 senilai Rp9 triliun.

Tito pun meminta kepastian persetujuan anggaran segera diterbitkan Kementerian Keuangan agar proses lelang dini dapat langsung dijalankan kementerian pada awal tahun. ”Setelah lelang cepat, kita harapkan anggarannya ditransfer Januari paling lambat Februari agar kita langsung bergerak dan masyarakat tidak makin lama menunggu,” ujar Tito.

Di sisi lain, Tito menyoroti serapan anggaran yang dinilai sangat timpang dan memicu keprihatinan pemerintah pusat. Di Sumatera Utara, realisasi tertinggi tercatat di Kabupaten Asahan sebesar 60 persen, tetapi Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih nol persen. Kondisi serupa terjadi di Sumatera Barat, di mana realisasi anggaran tertinggi mencapai 54 persen, tetapi terdapat daerah yang baru membelanjakan sekitar 5 persen.

Tito mengaku telah mengonfirmasi langsung kepada bupati terkait rendahnya pencairan dana kebencanaan tersebut. Sebagian kepala daerah berdalih pembayaran sengaja ditahan karena pengerjaan proyek fisik di lapangan baru dilunasi pada termin akhir tahun anggaran.

Tito melanjutkan, kendala pemulihan kian berat akibat terjadinya 41 bencana banjir dan longsor susulan di 13 kabupaten/kota sepanjang April hingga November. Banjir berulang merusak kembali jembatan yang baru dibangun dan menimbun kembali permukiman warga serta fasilitas umum dengan lumpur baru.

Kawasan terdampak banjir susulan meliputi Kabupaten Solok, Kota Padang, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Subulussalam, dan Aceh Utara.

Guna memangkas hambatan birokrasi penanganan di lapangan, Mendagri telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah di tiga provinsi terdampak. Surat edaran tersebut memberikan kewenangan kepada bupati dan wali kota untuk menetapkan kembali status tanggap darurat saat dilanda banjir susulan berskala luas.

Penetapan status darurat memungkinkan pemerintah daerah melakukan pencairan anggaran dan penunjukan langsung rekanan tanpa proses tender lelang yang memakan waktu.

”Manfaatnya supaya dalam masa tanggap darurat ini mekanisme penggunaan anggaran bisa lebih cepat dan penunjukan langsung,” kata Tito.

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diselenggarakan melalui pendekatan bertahap. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek rehabilitasi fisik, sosial, dan ekonomi secara simultan guna memastikan transisi yang mulus dari kondisi darurat menuju ketangguhan jangka panjang.

Tahapan ini dimulai dengan rehabilitasi layanan dasar dan pembersihan lingkungan pada fase darurat dan transisi, dilanjutkan dengan rehabilitasi fasilitas publik dan bantuan modal ekonomi produktif, hingga puncaknya pada fase rekonstruksi infrastruktur strategis dan perumahan yang dibangun dengan standar ketahanan bencana yang lebih tinggi. Seluruh rangkaian proses ini dikawal oleh mekanisme pemantauan yang ketat untuk menjamin bahwa setiap tahapan berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan mandat Keppres Nomor 1 Tahun 2026.

Tahapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yang mengatur tahapan kegiatan secara sistematis dimulai dari pengkajian hingga pelaksanaan pembangunan kembali wilayah terdampak. Setiap tahapan dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.

Pemerintah telah menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 4 Mei 2026, total tambahan TKD sebesar Rp10,65 triliun telah cair 100 persen dan menjadi dorongan signifikan bagi percepatan pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak.

Penyaluran TKD dilakukan secara bertahap untuk memastikan percepatan likuiditas di daerah. Tahap pertama sebesar 40 persen atau Rp4,38 triliun telah disalurkan pada 27 Februari 2026. Tahap kedua sebesar 30 persen atau Rp3,19 triliun menyusul pada 31 Maret 2026. Sementara tahap ketiga sebesar 30 persen atau Rp3,06 triliun disalurkan pada 4 Mei 2026. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tanpa syarat salur, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di lapangan.

Realisasi ini sekaligus memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah terdampak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Secara agregat, Provinsi Aceh menerima tambahan TKD sebesar Rp1,65 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp6,35 triliun, dan Sumatera Barat sebesar Rp2,63 triliun. Seluruhnya telah tersalurkan penuh hingga ke pemerintah kabupaten/kota, mencakup tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Untuk Aceh, sebanyak 8 kabupaten/kota yang terdampak parah juga mendapatkan tambahan sebesar Rp287 miliar dari mekanisme hibah yang disalurkan sejumlah kabupaten/kota di Sumut dan Sumbar.

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement