Rudi Alfahri Apresiasi OP, Tapi Masalah Ketersediaan Ayam Juga Harus Diatasi

MEDAN (Waspada.id) – Anggota Komisi B DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Rudi Alfahri Rangkuti, mengapresiasi langkah pemerintah menggelar Operasi Pasar (OP) untuk membantu menekan harga daging ayam. Namun, ia meminta pemerintah tidak berhenti pada langkah jangka pendek dan segera mengatasi akar persoalan yang menyebabkan harga ayam terus berfluktuasi.

Rudi merespon langkah cepat ditempuh oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sumut bersama Pemprovsu melalui gelaran OP daging ayam seharga Rp40.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional guna meredam kepanikan pasar, Selasa (22/9).

Menyikapi hal itu, wakil rakyat Dapil Sumut 12 Binjai Langkat ini, mengapresiasinya, karena OP penting untuk membantu masyarakat ketika harga ayam mengalami kenaikan.

Namun, kebijakan tersebut bersifat instan dan dinilai belum cukup apabila tidak diikuti langkah konkret untuk memperkuat produksi dan memperbaiki tata niaga ayam dari tingkat peternak hingga konsumen.

“Harga ayam sempat mencapai Rp58.000 per kilogram. Kita apresiasi operasi pasar karena dapat membantu masyarakat, tetapi akar masalahnya juga harus segera diselesaikan,” ujar Rudi, Rabu (23/9).

Menurut Rudi, kenaikan harga ayam berkaitan dengan sejumlah persoalan, di antaranya ketersediaan pasokan dan panjangnya mata rantai distribusi yang melibatkan peternak, produsen, pengepul, agen hingga pedagang.

Karena itu, pemerintah perlu memiliki kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga di tingkat konsumen, tetapi juga memberikan perhatian terhadap keberlangsungan usaha peternak lokal.

Penguatan Sektor Peternakan

Rudi menilai penguatan sektor peternakan merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga pasokan ayam dan telur. Peternak, baik yang bergerak secara mandiri maupun tergabung dalam kelompok atau asosiasi, membutuhkan dukungan agar mampu meningkatkan produksinya.

Ia juga menyoroti alokasi bantuan sebanyak 500 bibit anak ayam yang ditampung dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 untuk kelompok peternak di Sumatera Utara. Menurutnya, jumlah tersebut masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan peternakan di daerah.

“Jumlah ini tidaklah memadai dibanding besarnya kelompok peternak, baik yang mandiri maupun yang tergabung dalam asosiasi,” katanya.

Selain bantuan bibit, Rudi mendorong Pemprov Sumut melalui dinas terkait untuk memperluas dukungan kepada peternak berupa akses kredit modal usaha, bantuan pakan, obat-obatan serta pendampingan teknis.

Menurutnya, bantuan yang diberikan secara terpadu akan mendorong peternak meningkatkan populasi dan produksi ayam maupun telur. Dengan pasokan yang lebih kuat, gejolak harga di pasar diharapkan dapat ditekan.

Rudi juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi. Menurutnya, apabila terdapat pihak yang mengambil keuntungan secara tidak wajar atau memainkan harga, hal tersebut harus ditelusuri berdasarkan data dan mekanisme pengawasan yang berlaku.

Ia mengingatkan, jika pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar setiap kali harga mengalami kenaikan, persoalan serupa berpotensi kembali terjadi. Sebab, OP hanya memberikan intervensi pada kondisi pasar tertentu, sementara persoalan produksi dan tata niaga membutuhkan kebijakan yang berkelanjutan.

“Intinya, kita apresiasi operasi pasar, namun persoalan mendasarnya harus diupayakan secara lebih maksimal. Peternak harus diperkuat agar pasokan ayam tetap terjaga,” pungkasnya. (id142)