Rudi Alfahri Bantah Hoaks Zulhas Sebut Rakyat Aib


MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Rudi Alfahri Rangkuti, membantah beredarnya tangkapan layar yang memuat pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) seolah-olah menyebut rakyat sebagai aib bagi pemerintah.
Rudi menegaskan, narasi yang menyertai foto Zulhas tersebut merupakan informasi palsu dan menyebut foto lama, sedangkan tulisan yang menyertainya telah diedit.
"Tidak mungkin Zulhas bicara seperti itu. Beliau sangat menghormati rakyat. Jangan sebarkan hoaks," tegas Rudi kepada wartawan di Medan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Rudi, PAN merupakan partai yang lahir dari rakyat sehingga tidak masuk akal jika ketua umumnya merendahkan masyarakat. Ia menilai narasi tersebut berpotensi menyesatkan publik dan memicu perpecahan.
Ia juga menyebut pencatutan nama Zulhas dalam informasi tidak benar bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah narasi berbeda yang mengaitkan Zulhas dengan isu pajak dan kritik masyarakat juga beredar.
Rudi mengingatkan, penyebaran informasi yang telah dimanipulasi dapat membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat. Terlebih, penggunaan foto tokoh publik yang dipadukan dengan kalimat hasil suntingan dapat membuat informasi palsu seolah-olah merupakan pernyataan resmi.
Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat membedakan pernyataan asli dengan konten yang sengaja dimodifikasi. Keberadaan foto atau tangkapan layar seseorang dalam sebuah unggahan tidak serta-merta membuktikan bahwa orang tersebut pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana tertulis.
Rudi mengatakan, Zulhas justru terbuka terhadap kritik. Kritik masyarakat dinilai sebagai masukan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan kebijakan.
"Pak Zulhas itu orangnya sangat demokratis. Beliau selalu bilang, kalau pemerintah dikritik harus berterima kasih, bukan malah marah," ujarnya.
Terkait maraknya informasi palsu yang menyasar tokoh publik, Rudi meminta aparat penegak hukum bersama Kementerian Komunikasi dan Digital meningkatkan patroli siber serta menindak akun yang terbukti menyebarkan fitnah sesuai ketentuan hukum.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tangkapan layar atau informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya melalui media kredibel maupun kanal resmi pemerintah.
"Kalau menerima berita seperti itu, cek dulu kebenarannya. Jangan ikut menyebarkan informasi palsu yang bisa merugikan masyarakat," pungkas anggota Komisi B DPRD Sumut tersebut ( Id142)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda