Rudi Alfahri Rangkuti: Perubahan Perda Pajak Jangan Bebankan Rakyat

MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Rudi Alfahri Rangkuti, mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) agar perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak justru membebani masyarakat. Sebaliknya, pemerintah diminta lebih serius menggali potensi pendapatan dari perusahaan besar dan sektor usaha yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat.

Menurut Rudi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang penting untuk memperkuat kemandirian fiskal dan membiayai pembangunan. Namun, kebijakan perpajakan harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Hal itu disampaikannya di Medan, Sabtu (14/11/2026), menyikapi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Jangan sampai upaya meningkatkan PAD justru membebani masyarakat kecil. Kita harus mencari formulasi yang tepat. DPRD dan Pemprovsu perlu duduk bersama melakukan kajian sehingga ada solusi yang menguntungkan semua pihak," tegasnya.

Rudi menilai, sasaran pengenaan pajak perlu dikaji secara cermat. Potensi penerimaan dari perusahaan-perusahaan besar dan aktivitas usaha yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi harus dioptimalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemutihan Pajak Kendaraan Bantu Ekonomi Masyarakat

Selain menyoroti perubahan perda, Rudi mengapresiasi kebijakan pemutihan atau keringanan pajak kendaraan bermotor yang digulirkan Pemprovsu.

Menurutnya, kebijakan tersebut memang memiliki dua sisi. Di satu sisi, berpotensi mengurangi penerimaan PAD dalam jangka pendek. Namun, di sisi lain, dapat memberikan keringanan bagi masyarakat yang selama ini terbebani tunggakan pajak kendaraan.

"Di satu sisi, kebijakan ini memang akan mengurangi PAD Provinsi Sumatera Utara. Namun, di tengah situasi ekonomi yang cukup berat saat ini, pemutihan pajak tersebut dapat mendorong iklim perekonomian di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya keringanan pajak, masyarakat dapat mengalokasikan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendasar, baik bagi diri sendiri maupun keluarga.

Berkurangnya beban tunggakan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong perputaran roda ekonomi.

Meski demikian, Rudi mengingatkan pemerintah agar tetap mengevaluasi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Ia menyebutkan, penerimaan dari sejumlah sektor pajak masih perlu digenjot, bahkan terdapat sektor yang realisasinya belum mencapai 50 persen.

Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor, tetapi harus menggali sumber pendapatan lain yang masih memiliki potensi besar.

Pajak BBM, Reklame dan Air Harus Dioptimalkan

Rudi selanjutnya meminta instansi terkait meningkatkan optimalisasi penerimaan dari sektor pajak bahan bakar minyak (BBM), reklame, retribusi daerah dan berbagai sumber pendapatan lainnya.

Menurutnya, potensi penerimaan tersebut harus dikelola secara maksimal melalui pendataan, pengawasan dan koordinasi antarlembaga agar tidak ada sumber pendapatan daerah yang terabaikan.

Ia juga mengungkapkan temuan saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karo beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan tersebut, pihaknya memperoleh informasi dari Kepala UPT Taman Hutan Raya (Tahura) Dinas Kehutanan mengenai keinginan pihak perusahaan Aqua untuk menyetorkan pajak atas pemanfaatan air.

Namun, perusahaan tersebut disebut menghadapi kendala karena belum memperoleh kejelasan mengenai mekanisme penyetoran maupun instansi yang berwenang menerima pembayaran. Persoalan tersebut berkaitan dengan klasifikasi dan pengaturan objek pajak air.

"Ini potensi yang harus diperhatikan. Jangan sampai ada perusahaan yang sebenarnya ingin memenuhi kewajiban, tetapi terkendala karena belum jelas aturan maupun mekanisme penyetorannya," ungkap Rudi.

Ia meminta Dinas Kehutanan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan instansi terkait segera melakukan koordinasi lintas sektor untuk memperjelas regulasi serta mekanisme pemungutan pajak tersebut.

Dengan demikian, potensi penerimaan dari pemanfaatan sumber daya air dapat dikelola secara baik, memiliki kepastian hukum dan memberikan kontribusi bagi PAD Sumatera Utara.

Ranperda Pajak dan Retribusi Masuk Tahap Pembahasan

Sebelumnya, DPRD Sumut menggelar rapat paripurna terkait penyampaian hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Gedung DPRD Sumut, Rabu (11/11/2026).

Melalui hasil kajian tersebut, DPRD Sumut merekomendasikan agar Ranperda dimaksud dapat diterima dan dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Pemprovsu.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi. Turut hadir Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor serta sejumlah anggota DPRD Sumut.

Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti SHut, dalam laporannya menjelaskan bahwa perubahan perda tersebut merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dan retribusi daerah dengan dinamika regulasi nasional sekaligus menindaklanjuti hasil evaluasi pemerintah pusat.

Sejumlah ketentuan yang perlu disempurnakan meliputi pengaturan subjek dan objek pajak kendaraan bermotor, koefisien pajak, pajak air permukaan, mekanisme pembagian hasil pajak hingga penyesuaian objek retribusi daerah.

Perubahan juga diperlukan untuk menyesuaikan kewenangan dan nomenklatur perangkat daerah menyusul perkembangan struktur organisasi Pemprovsu agar pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan serta pemungutan retribusi lebih jelas dan tidak tumpang tindih.

Bapemperda menegaskan, optimalisasi PAD tidak boleh hanya dimaknai sebagai peningkatan pungutan dari masyarakat. Pemerintah harus membenahi tata kelola penerimaan, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menjelaskan bahwa perubahan perda tersebut dilatarbelakangi empat faktor utama, yakni dinamika regulasi nasional dan hasil evaluasi pemerintah pusat, penataan perangkat daerah, strategi optimalisasi PAD dan keberlanjutan pelayanan publik, serta penambahan dan penyesuaian objek retribusi baru.

Bobby menyebutkan, penyesuaian tersebut diperlukan agar pengelolaan pajak dan retribusi daerah berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Sejumlah potensi penerimaan yang turut menjadi perhatian antara lain pemanfaatan aset daerah, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, serta objek retribusi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rudi berharap pembahasan Ranperda tersebut menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat PAD tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

"Yang kita inginkan PAD meningkat, pembangunan berjalan, tetapi masyarakat jangan sampai semakin terbebani. Potensi pendapatan harus digali secara maksimal dengan tata kelola yang benar dan sasaran pajak yang tepat," pungkasnya. (id142)