Rumah Khalika Hancur Dua Kali Dihantam Banjir, Pemerintah akan Bangun Kembali dengan Skema Mandiri

BINJAI (Waspada.id): Hampir setahun berlalu sejak banjir besar melanda Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur. Rumah milik Nur Laili dan putrinya, Khalika Nadzira, di Lingkungan I kini nyaris rata dengan tanah — dinding batu ambruk, hanya menyisakan rangka, dinding tepas, dan atap seng. Keluarga itu masih menumpang di rumah kerabat, menunggu cairnya dana pembangunan hunian tetap senilai Rp70 juta.

Khalika Nadzira (21) menceritakan rumah itu dua kali diterjang banjir dalam kurun waktu kurang dari setahun. Pertama pada 27 November 2025, luapan Sungai Mencirim menggenangi rumah setinggi sekitar 1,5 meter. Belum sempat diperbaiki, banjir kembali datang pada 29 Oktober 2026 dan meruntuhkan sisa dinding dapur.

“Kami sudah dapat peringatan dari BPBD dan menyelamatkan dokumen penting ke tempat yang lebih tinggi. Tapi lemari, meja, piring, semua perabotan tetap hancur terbawa arus yang bercampur lumpur deras,” ujar Khalika, Jumat (6/11/2026). Ibunya, Nur Laili, yang sehari-hari mencari nafkah mengumpulkan botol plastik bekas, kini tinggal menumpang di rumah anak sulungnya.

Di tengah kesedihan, hiburan dan harapan muncul ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak diterjang bencana. Di bawah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (Satgas PRR), bantuan untuk pembangunan rumah-rumah korban bencana dilaksanakan dengan berbagai skema.

Di antaranya bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah yang disebut juga stimulus renovasi. Rumah yang mengalami kerusakan ringan mendapatkan bantuan biaya renovasi sebesar Rp15 juta per Kepala Keluarga (KK).

Sedangkan rumah yang mengalami kerusakan sedang mendapatkan bantuan biaya renovasi sebesar Rp30 juta per Kepala Keluarga (KK).

Selanjutnya skema hunian tetap (Huntap) untuk rumah yang mengalami kerusakan berat atau hilang dilakukan dengan beberapa pilihan. Pertama, bagi rumah yang rusak berat atau hilang, pemerintah menyediakan Hunian Tetap (Huntap) melalui skema In-situ (pembangunan di lokasi asal). Pembangunan dilakukan langsung di atas tanah milik korban sendiri apabila wilayah tersebut sudah dinyatakan aman dari risiko bencana.

Kedua, skema pembangunan mandiri, yaitu masyarakat membangun sendiri rumahnya dengan bantuan dana dari pemerintah melalui BNPB.

Ketiga, skema relokasi terpusat, warga direlokasi ke kawasan baru yang aman dan layak huni yang dibangun secara kolaboratif oleh pemerintah, termasuk melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Skema lain ialah Hunian Sementara (Huntara), disediakan dalam bentuk huntara terpusat atau huntara in-situ di lokasi rumah korban sambil menunggu proses renovasi atau pembangunan huntap selesai.

Selanjutnya disediakan Dana Tunggu Hunian (DTH), diberikan kepada warga selama proses pembangunan huntap/renovasi berjalan (dengan besaran yang disesuaikan, seperti dukungan DTH per bulan bagi KK yang belum bisa menempati rumah permanen).

Menurut Khalika, pihaknya termasuk yang mendapat bantuan dengan skema pembangunan mandiri. Pihak keluarga, kata dia, telah menyerahkan seluruh berkas — sertifikat tanah, KTP, Kartu Keluarga, hingga surat perjanjian bermaterai — dan menandatanganinya.

Saat ini mereka sedang menunggu dana cair dari BNPB untuk melakukan pembangunan.

“Sudah hampir setahun kami menumpang. Mama sudah tua, tidak punya tempat lain. Harapan kami cuma satu: dana segera cair, rumah segera dibangun, agar kami punya tempat tinggal yang layak sebelum akhir tahun,” harap Khalika.

Kepala BPBD Kota Binjai Rudi Iskandar Barus membenarkan bahwa ada 22 rumah rusak berat di Kelurahan Mencirim yang masuk daftar penerima bantuan hunian tetap (huntap) dari BNPB. Setiap unit dianggarkan Rp70 juta. Seluruh proses verifikasi administrasi, peninjauan lokasi, hingga persetujuan warga telah selesai. Pihak ketiga juga sudah meninjau lokasi.

“Saat ini tinggal menunggu instruksi Pejabat Pembuat Komitmen dari pemerintah pusat untuk memulai pembangunan. Masyarakat setiap hari bertanya kapan dimulai. Kami berharap pekerjaan bisa selesai sebelum akhir tahun 2026,” ungkap Rudi.

BPBD Kota Binjai ikut membantu membersihkan puing bangunan di lokasi sekitar dua minggu lalu karena sebagian warga tidak memiliki tenaga yang cukup untuk mengangkut material rusak. Sementara itu, penanganan rumah kategori rusak sedang di Kota Binjai hampir tuntas: dari 15 unit, 14 sudah selesai dibangun dan satu unit dibatalkan karena berada tepat di kawasan aliran sungai, dananya telah dikembalikan.

Pembangunan huntap akan dilakukan di atas tanah milik warga sendiri dengan model berukuran 6 × 6 meter yang telah disepakati bersama. Meski begitu, Rudi mengingatkan bahwa lokasi di tepian sungai memiliki risiko banjir berulang. Pemerintah akan terus mendorong agar pembangunan dilengkapi upaya pengurangan risiko bencana.

Dalam kerangka Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, pembangunan huntap diarahkan tidak sekadar mengganti rumah yang rusak, tetapi menciptakan permukiman yang lebih aman dan tangguh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penanganan pascabencana dilakukan secara bersama-sama: BNPB menangani pembangunan di tanah warga (in-situ), sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani relokasi terpusat.

Satgas PRR menargetkan pembangunan 6.779 unit huntap di Sumatera Utara. Per 22 Oktober 2026, sebanyak 699 unit telah selesai dibangun dan 616 unit lainnya masih dalam proses. Keberlanjutan pendanaan hingga 2027 terus didorong agar pemulihan tidak terhenti di tengah jalan.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kecepatan pembangunan infrastruktur itu sangat bergantung pada akurasi pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ia meminta para bupati dan wali kota untuk proaktif memvalidasi pilihan skema hunian para penyintas.

"Kunci utama huntap adalah data. Saya mohon dengan segala hormat rekan bupati/wali kota, buatlah tim kecil untuk mendata rumah warga yang rusak berat dan hilang. Tanyakan satu-satu, apakah mereka menginginkan skema in situ (bangun di lokasi lama) dengan stimulan Rp60 juta, atau relokasi ke kompleks komunal," tegas Tito belum lama ini.

Khalika dan ibunya kini menunggu penuh harap. Mereka bisa kembali berdiri di atas tanah sendiri, di rumah yang aman dari terjangan banjir.