Rumah yang Hancur Kembali Berdiri, Negara Hadir bagi Korban Banjir di Binjai

BINJAI (Waspada.id): Saat air surut pada malam 27 November 2025, yang tersisa hanyalah dinding belakang yang jebol, pintu yang hanyut, serta lumpur tebal yang menutupi lantai rumah Rahma (72) di Kelurahan Paya Roba, Binjai Barat. Banjir setinggi satu meter yang meluap dari Sungai Mencirim itu merampas ketenangan keluarga ini — untuk kedua kalinya dalam dua tahun berturut-turut. Kini, berkat bantuan pemerintah pusat sebesar Rp30 juta, rumah tersebut telah kembali berdiri kokoh, meskipun kekhawatiran Yunita (50), anak perempuan Rahma, masih tersisa.

“Kalau bisa jangan terulang lagi. Capek,” ujar Yunita dengan suara rendah, menyampaikan harapan yang sederhana namun mendalam.

Banjir melanda pada pukul 09.00 pagi dan baru surut sepenuhnya pada pukul 02.00 dini hari. Saat itu, dinding rumah yang separuh batu dan separuh tepas roboh total dari bagian pintu hingga ke belakang bangunan. Kamar mandi hancur, atap sengnya hanyut terbawa arus, dan sejumlah barang tak sempat diselamatkan. Yunita mengungsi bersama ibunya ke tempat yang lebih tinggi, namun ia kerap kembali saat air mulai surut untuk membersihkan rumah dari lumpur yang tebal.

Rumah Rahma menjadi salah satu dari 14 rumah di Kota Binjai yang menerima Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Pascabencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana Rp30 juta ditransfer langsung ke rekening penerima melalui Bank BRI, dan masyarakat mengelola perbaikan secara mandiri.

Namun, biaya ternyata belum cukup. Yunita harus menambah uang pribadi sekitar Rp3 juta untuk ongkos tukang dan material tambahan agar rumah ibunya kembali layak huni.

“Alhamdulillah, senang namanya dapat bantuan saat kita kena musibah. Cuma memang biayanya kurang sedikit, jadi kami nambah sendiri. Yang penting ibu sudah punya tempat tinggal yang aman lagi,” ungkap Yunita.

Yunita (50), penerima bantuan sekaligus penghuni rumah di Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Kamis (5/11/2026). (Dok Tim Media Satgas PRR)

Skema renovasi mandiri hanya satu dari berbagai skema yang disediakan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera untuk membantu korban banjir Sumatera.

Jumlah bantuan ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan rumah yang disebut juga stimulus renovasi. Rumah yang mengalami kerusakan ringan mendapatkan bantuan biaya renovasi sebesar Rp15 juta per Kepala Keluarga (KK).

Sedangkan rumah yang mengalami kerusakan sedang mendapatkan bantuan biaya renovasi sebesar Rp30 juta per Kepala Keluarga (KK).

Selanjutnya skema hunian tetap (Huntap) untuk rumah yang mengalami kerusakan berat atau hilang dilakukan dengan beberapa pilihan. Pertama, bagi rumah yang rusak berat atau hilang, pemerintah menyediakan Hunian Tetap (Huntap) melalui skema In-situ (pembangunan di lokasi asal). Pembangunan dilakukan langsung di atas tanah milik korban sendiri apabila wilayah tersebut sudah dinyatakan aman dari risiko bencana.

Kedua, skema pembangunan mandiri, yaitu masyarakat membangun sendiri rumahnya dengan bantuan dana dari pemerintah melalui BNPB.

Ketiga, skema relokasi terpusat, warga direlokasi ke kawasan baru yang aman dan layak huni yang dibangun secara kolaboratif oleh pemerintah, termasuk melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Skema lain ialah Hunian Sementara (Huntara), disediakan dalam bentuk huntara terpusat atau huntara in-situ di lokasi rumah korban sambil menunggu proses renovasi atau pembangunan huntap selesai.

Selanjutnya disediakan Dana Tunggu Hunian (DTH), diberikan kepada warga selama proses pembangunan huntap/renovasi berjalan (dengan besaran yang disesuaikan, seperti dukungan DTH per bulan bagi KK yang belum bisa menempati rumah permanen).

Kepala BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar Barus, menjelaskan bahwa dari 15 rumah yang didata, satu rumah tidak bisa dibangun kembali karena lokasinya berada tepat di pinggir sungai. Ke-14 rumah lainnya tersebar di Kelurahan Mencirim, Paya Roba, dan Setia — kawasan di sepanjang Sungai Mencirim, Sungai Bingai, dan Sungai Bangkatan yang kerap meluap. Proses pendataan dimulai April 2026 dan seluruh perbaikan rampung pada akhir Juni 2026.

Meski rumah telah kembali berdiri, kekhawatiran masih membayangi warga. Banjir telah terjadi dua tahun berturut-turut, dan ketinggian air saat puncak bencana mencapai tiga meter di beberapa titik. Rudi berharap pemerintah pusat segera memperkuat dan meninggikan dinding penahan sungai yang berada dalam kewenangan Balai Wilayah Sungai.

“Binjai itu setahun sekali pasti banjir. Sekarang bahkan sudah tiga kali dalam setahun. Perbaikan rumah saja tidak cukup. Dinding sungai harus diperkuat, kalau tidak, cerita yang sama akan terulang lagi,” tegas Rudi.

Pembangunan hunian tetap bagi korban bencana menjadi bagian dari pemulihan yang membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgasnas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menekankan bahwa penanganan dampak bencana November 2025 dilaksanakan melalui kerja bersama dengan dukungan anggaran sesuai kewenangan masing-masing.

“Di samping pemerintah pusat bekerja, pemerintah daerah juga bekerja,” ujar Tito.

Dalam pembangunan huntap, pemerintah membagi penanganan berdasarkan lokasi rumah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menangani hunian pada kawasan relokasi terpusat, sedangkan BNPB mengerjakan pembangunan di tanah milik warga atau secara in situ.

“Untuk yang relokasi kompleks dikerjakan oleh Kementerian PKP, Perumahan Kawasan Permukiman, Pak Ara Sirait, dan kemudian yang untuk in situ atau dibangun di tanahnya sendiri dikerjakan oleh BNPB,” tandas Tito.

Koordinasi juga dilakukan melalui penyampaian perkembangan pekerjaan kementerian dan lembaga secara berkala. Langkah itu dimaksudkan agar pemerintah daerah mengetahui program yang dikerjakan pemerintah pusat, sekaligus membuka informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemulihan.

Tito turut menekankan keberlanjutan kegiatan yang belum dapat dituntaskan pada tahun anggaran berjalan. Ia berharap dukungan pembiayaan dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya agar pekerjaan pemulihan tetap terlaksana.

“Kegiatannya nggak boleh dikurangi karena akan berdampak ke masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan data Satgas PRR, Kamis, 22 Oktober 2026, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp748.935.000.000 untuk bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang di tiga provinsi terdampak bencana. Rinciannya, Rp653.700.000.000 untuk Provinsi Aceh, Rp71.820.000.000 untuk Sumatera Utara, dan Rp23.415.000.000 untuk Sumatera Barat.

Khusus di Sumatera Utara, sebanyak 3.560 unit rumah mengalami kerusakan pascabencana. Sebanyak 2.332 unit di antaranya rusak ringan dan 1.228 unit rusak sedang. Dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Pascabencana Sumatera dari BNPB disalurkan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan bagi penyintas bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Besaran dana bantuan untuk perbaikan rumah korban pascabencana Sumatera yaitu Rp15 juta per kepala keluarga untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan dan Rp30 juta per kepala keluarga untuk rumah rusak sedang.

Sedangkan untuk rumah rusak berat, BNPB menyiapkan Hunian Tetap (Huntap), Hunian Sementara (Huntara), atau Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan untuk biaya sewa atau kontrakan.

Renduk

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, pembangunan hunian tetap (Huntap) di Sumatera Utara diarahkan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor. Pelaksanaannya dilakukan melalui pembangunan kembali rumah di lokasi semula (in-situ), relokasi mandiri, maupun relokasi terpusat bagi masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana tinggi.

Pemerintah juga diarahkan memastikan lokasi Huntap sesuai tata ruang dan aman dari ancaman bencana, dilengkapi infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Penyediaan lahannya dapat memanfaatkan tanah milik pemerintah maupun lahan HGU dan HPL yang memenuhi persyaratan. Seluruh proses dirancang dengan melibatkan masyarakat serta memperhatikan kepastian hak atas tanah, pengelolaan kawasan, dan keberlanjutan mata pencaharian warga. Dengan demikian, pembangunan Huntap tidak sekadar mengganti rumah yang rusak atau hilang, tetapi juga membangun kembali permukiman yang lebih tangguh terhadap bencana.