Salman Alfarisi Desak Pemprovsu Bergerak Cepat Hadapi Bencana

MEDAN (Waspada.id) – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, Lc., MA, mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bergerak cepat mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah, termasuk Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Tapanuli Tengah.

Salman menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan kewaspadaan, tetapi harus memastikan kesiapan personel, peralatan, anggaran, dan infrastruktur penanggulangan bencana untuk melindungi masyarakat.

“Hari ini kita menerima sejumlah laporan banjir di Medan, Deli Serdang, dan Langkat. Bahkan, beberapa waktu lalu banjir juga terjadi di Tapanuli Utara. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga, bahkan di beberapa lokasi masyarakat terpaksa mengungsi dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman,” kata Salman kepada wartawan di Medan, Kamis (29/10/2026).

Politisi PKS Sumut itu mendorong pemerintah bergerak lebih awal untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan dampak lanjutan akibat bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi menjelang akhir tahun.

“Jika potensi bencana sudah dapat dipetakan, kesiapan personel, peralatan, anggaran, jalur evakuasi, dan bantuan darurat harus dipastikan sebelum kondisi memburuk. Masyarakat tidak boleh terus-menerus berada dalam posisi rentan akibat keterlambatan antisipasi,” tegasnya.

Ia meminta Pemprov Sumut mengevaluasi secara terbuka kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan seluruh perangkat terkait, termasuk ketersediaan anggaran penanggulangan bencana.

Menurutnya, setiap kekurangan harus segera diidentifikasi dan ditangani agar tidak menghambat upaya penyelamatan maupun memicu persoalan di tengah masyarakat.

Salman juga menekankan pentingnya koordinasi lintas wilayah dalam menangani kerawanan banjir di Medan, Deli Serdang, Langkat, dan Tapanuli Tengah. Penanganan bencana, katanya, tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan sektoral atau menunggu laporan dari masing-masing daerah.

“Pemprov Sumut harus mengambil peran koordinatif yang kuat. Titik rawan harus dipantau, kondisi sungai dan drainase diperhatikan, serta langkah evakuasi disiapkan. Keselamatan kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, juga harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Selain itu, Salman mendesak Pemprov Sumut memastikan anggaran penanggulangan bencana tersedia dan dapat digunakan sesuai ketentuan tanpa prosedur birokrasi yang memperlambat pertolongan.

“Anggaran kebencanaan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjadi angka dalam dokumen perencanaan,” tegasnya.

Ia meminta Pemprov Sumut menjelaskan secara terbuka langkah antisipasi yang telah disiapkan, kebutuhan yang masih belum terpenuhi, serta target penyelesaian kekurangan tersebut.

“Keselamatan masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kelambanan birokrasi. Pemerintah harus bergerak lebih awal sebelum situasi memburuk,” pungkas Salman. (id142)