Salman Alfarisi Desak Pemprovsu Usut Dugaan Perusakan Gunung Sibayak


MEDAN (Waspada.id): – Dugaan kerusakan kawasan Gunung Sibayak di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan akibat penggunaan alat berat jenis excavator menuai sorotan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, Lc, MA. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera turun tangan mengusut aktivitas tersebut dan memastikan tidak terjadi perusakan kawasan hutan dengan dalih pembenahan jalur pendakian.
Salman menilai, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena Gunung Sibayak merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis sekaligus menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Sumatera Utara.
Sorotan tersebut muncul menyusul beredarnya dokumentasi di media sosial yang memperlihatkan dugaan penggunaan alat berat hingga ke kawasan Gunung Sibayak. Dokumentasi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai tujuan penggunaan excavator, legalitas kegiatan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan ekosistem hutan.
"Jangan sampai alasan memperbaiki jalur pendakian justru menjadi pembenaran untuk merusak kawasan hutan. Kita ingin fasilitas pendakian semakin baik, tetapi bukan dengan mengorbankan kelestarian alam," tegas Salman saat dihubungi wartawan, Selasa (17/11/2026).
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mempertanyakan dasar kebijakan penggunaan excavator di kawasan tersebut. Ia meminta Pemprov Sumut melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) menjelaskan secara terbuka apakah aktivitas penggunaan alat berat itu telah melalui kajian teknis, memenuhi ketentuan perizinan, serta memperhitungkan dampak lingkungan.
Salman juga menyoroti surat edaran UPTD Tahura Bukit Barisan tertanggal 10 November 2026 tentang perpanjangan penutupan sementara jalur pendakian Gunung Sibayak hingga 5 Desember 2026.
Menurutnya, kebijakan penutupan jalur pendakian harus disertai penjelasan transparan mengenai kegiatan yang sedang berlangsung, termasuk pekerjaan pembenahan fasilitas dan penggunaan alat berat di kawasan tersebut.
"Jangan hanya mengumumkan jalur pendakian ditutup untuk umum, sementara masyarakat tidak mendapatkan penjelasan utuh mengenai apa yang sebenarnya dikerjakan. Publik berhak mengetahui kondisi Gunung Sibayak," ujarnya.
Ia mendesak DLHK Sumut segera melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh untuk memastikan kondisi kawasan, mengidentifikasi kemungkinan kerusakan, serta menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penggunaan alat berat tersebut.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan dan pengelolaan kawasan konservasi, Salman meminta pemerintah tidak ragu mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia mengingatkan, pengelolaan wisata alam tidak boleh semata-mata berorientasi pada kemudahan akses, pembangunan fasilitas, maupun kepentingan ekonomi. Keselamatan pendaki, kelestarian hutan, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan lingkungan harus tetap menjadi prioritas.
Salman juga meminta Pemprov Sumut mengevaluasi seluruh kegiatan pembenahan di kawasan Gunung Sibayak serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada masyarakat.
"Gunung Sibayak adalah warisan alam yang harus dijaga, bukan objek yang bisa dieksploitasi atas nama pembangunan. Jangan sampai ketika alam sudah rusak, baru pemerintah sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab," pungkasnya. (id142)
.
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda