Salmon Sagala: Program 3 Juta Rumah Harus Menjawab Kebutuhan 30 Juta Keluarga

MEDAN (Waspada.id): Program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus dibuktikan melalui realisasi yang terukur dan tepat sasaran. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Salmon Sumihar Sagala SE, menegaskan pemerintah perlu memastikan program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak.

Pernyataan itu disampaikan Salmon, Selasa (27/10), menanggapi pengungkapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai sekitar 30 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah atau masih menempati hunian tidak layak.

“Ini menjadi peringatan bagi pemerintah agar tidak sekadar mengumumkan program tiga juta rumah, tetapi membuktikan langkah nyata untuk menjawab besarnya kebutuhan hunian layak masyarakat,” tegas Salmon melalui telepon dari Kabupaten Karo.

Menurut anggota Komisi B DPRD Sumut tersebut, persoalan perumahan bukan sekadar menyangkut ketersediaan tempat tinggal, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan, kesehatan, keamanan, dan masa depan keluarga.

Karena itu, program tiga juta rumah harus disertai peta jalan yang jelas, target tahunan terukur, serta mekanisme pengawasan transparan. Pemerintah juga perlu menjelaskan lokasi pembangunan, skema pembiayaan, kriteria penerima manfaat, dan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap program tersebut.

“Jangan sampai program tiga juta rumah hanya menjadi angka target yang terdengar besar, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah harus memastikan siapa penerimanya, di mana rumah dibangun, dan bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengaksesnya,” ujar legislator dari daerah pemilihan Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat itu.

Mantan anggota DPRD Karo tersebut juga meminta pendataan kebutuhan rumah dilakukan secara akurat hingga tingkat desa dan kelurahan agar bantuan tidak salah sasaran. Selain itu, pemerintah perlu mengatasi kendala penyediaan lahan, harga rumah, akses pembiayaan, serta ketersediaan air bersih, listrik, sanitasi, dan transportasi.

Menurut Salmon, pembangunan rumah tidak cukup hanya mengejar jumlah unit. Kualitas bangunan, keamanan, keterjangkauan harga, dan kelengkapan fasilitas dasar juga harus menjadi ukuran keberhasilan program.

“Rumah yang dibangun tanpa fasilitas dasar memadai berisiko tidak memberikan kehidupan yang layak bagi penghuninya,” katanya.

Salmon berharap pemerintah membuka laporan realisasi program secara berkala agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaannya. Dengan begitu, capaian pembangunan dapat dinilai berdasarkan jumlah keluarga yang benar-benar memperoleh hunian layak, bukan semata-mata jumlah rumah yang dibangun.

“Persoalan 30 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak tidak boleh berhenti

sebagai angka statistik. Rakyat membutuhkan rumah yang layak, bukan sekadar janji pembangunan,” pungkasnya. (id143)