Satgas MBG Deliserdang Perketat Pengawasan Dapur, 430 Ribu Penerima Manfaat Jadi Perhatian

DELISERDANG (Waspada.id): Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Deliserdang memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagi dapur penyedia makanan guna memastikan kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat, Selasa (13/10/26).

Staf Ahli Bupati Deliserdang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga Wakil Ketua Satgas Percepatan MBG, dr. Hanip Fahri, MM mengatakan, pengawasan dilakukan secara acak terhadap dapur-dapur penyedia makanan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat program MBG di Kabupaten Deliserdang menjangkau lebih dari 430 ribu penerima manfaat.

“Dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 430 ribu orang di Kabupaten Deliserdang yang penduduknya sekira 2,1 juta jiwa, program ini tidak bisa main-main. Risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan juga tinggi,” kata Hanip

Ia menjelaskan, MBG merupakan program nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Deliserdang telah membentuk Satgas untuk membantu percepatan pelaksanaan, sekaligus melakukan pengawasan agar makanan yang didistribusikan kepada masyarakat memenuhi standar yang ditetapkan.

Salah satu langkah pengawasan yang disosialisasikan kepada masyarakat adalah metode LCR, yakni, lihat, cium, dan rasa. Metode ini diterapkan untuk membantu memastikan makanan yang diterima dalam kondisi layak sebelum dikonsumsi.

Menurut Hanip, pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap makanan yang sudah selesai dimasak, tetapi juga terhadap bahan baku dan proses pengolahannya di dapur penyedia MBG.

“Di sekolah-sekolah, posyandu, dan tempat-tempat makanan ini didistribusikan, harus dilakukan proses lihat, cium, dan rasa. Begitu juga di dapur, mulai dari bahan baku hingga makanan selesai dimasak,” jelasnya.

Ia menegaskan, bahan makanan yang sudah tidak layak, mengalami kerusakan, atau menunjukkan tanda-tanda pembusukan tidak boleh digunakan.

Demikian pula bila ditemukan gangguan dalam proses memasak, seperti santan yang pecah atau kondisi bahan yang berubah, proses pengolahan harus dievaluasi dan tidak boleh dilanjutkan apabila berpotensi menurunkan kualitas serta keamanan makanan.

Selain metode LCR, pengawasan juga dilakukan melalui tahapan PDP, yaitu pra-masak, saat proses memasak, dan pasca-masak. Ketiga tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan makanan yang dihasilkan dapur MBG tetap memenuhi standar sebelum disalurkan kepada penerima manfaat.

Hanip menambahkan, Satgas melakukan pemantauan setiap hari untuk mengawasi pelaksanaan program tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan insan pers berperan aktif menyampaikan informasi apabila menemukan menu, bahan makanan, maupun proses pengolahan yang dinilai belum sesuai standar.

“Kalau masyarakat melihat menu ataupun proses yang masih belum sesuai standar, kami dari Satgas pasti akan turun untuk menangani hal-hal seperti itu,” tegasnya.

Hanip berharap pengawasan yang konsisten dapat mencegah terjadinya masalah dalam penyediaan makanan serta memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak dan kelompok penerima lainnya.

Ia menekankan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat.

“Semoga anak-anak kita yang menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis ini bisa mendapatkan manfaat dengan baik dan tumbuh menjadi generasi yang lebih baik,” tutupnya.(id28/syahril)