Satgas PRR Rekomendasikan Penanganan Permanen Usai Jalan Tarutung–Sipirok Amblas

TAPANULI SELATAN (Waspada.id): Tim Monitoring dan Evaluasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera merekomendasikan sejumlah langkah strategis pasca longsor di ruas jalan Tarutung–Sipirok–Padang Sidempuan di Antur Mangan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Akibat kejadian itu ruas jalan sempat terputus pada Selasa, 18 Agustus 2026. Pukul 18:00.

Tim Monev Satgas PPR yang dipimpin oleh Brigjen TNI Fadjar Tjahjono bersama perwakilan Kementerian PU dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah melakukan peninjauan pada 21 Oktober 2026, menyusun rekomendasi dan langkah lanjutan.

Dalam laporan mereka kepada Kasatgas PRR, direkomendasikan, antara lain:

-Pemantauan berkala terhadap kondisi jalan, lereng, dan drainase, terutama setelah hujan deras.

-Pemeriksaan rutin keamanan jalur detour termasuk kelayakan pelat baja yang terpasang.

-Penyusunan rencana mitigasi menyeluruh oleh kontraktor agar risiko longsor dapat dikendalikan.

-Koordinasi terpadu antara pengelola proyek, penyedia jasa, konsultan, dan instansi teknis terkait.

-Pemenuhan ketersediaan material seperti agregat, urugan, dan sheet pile sesuai kebutuhan teknis.

-Percepatan pembangunan konstruksi permanen berupa Dinding Penahan Tanah (DPT) dan borepile untuk mengembalikan fungsi jalan ke kondisi semula.

-Pemantauan dan pelaporan berkala perkembangan kondisi lapangan kepada Satgas PRR dan kementerian terkait.

Menurut Tim, penanganan sementara yang dilakukan telah berhasil memulihkan akses masyarakat. Namun, diperlukan penanganan permanen yang memperhatikan aspek stabilitas tanah, drainase, dan lereng agar risiko longsor susulan dapat diantisipasi secara dini.

Sebelumnya, hambatan berupa tiang listrik PLN sempat menghalangi pelebaran jalur pengalihan. Namun kini jalan sudah dapat dilalui kembali.

Satgas PRR mengusulkan penambahan agregat di area pelat baja agar kendaraan tidak tergelincir.

Dari hasil analisis atas di tempat, Tim menilai kejadian dipicu oleh curah hujan berintensitas sangat tinggi yang menyebabkan longsor. Akibatnya, akses jalan masyarakat terputus dan satu unit kendaraan roda 6 terperosok ke lokasi amblas.

Bencana Masif

Terkait bencana yang baru terjadi ini, Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga (K/L) segera menyiapkan pengajuan anggaran bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam Rencana Induk PRR, kebutuhan anggaran untuk 2026 ditetapkan sebesar Rp39,1 triliun. Sementara itu, anggaran yang diterima dari Kemenkeu mencapai Rp29,9 triliun. Sejumlah K/L pun menyesuaikan pengajuan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan hingga akhir tahun.

Tito menyampaikan, selisih antara kebutuhan dan anggaran yang diterima pada 2026, yakni sekitar Rp9 triliun, direncanakan untuk dilaksanakan bersama rencana anggaran 2027 sebesar Rp32,94 triliun.

Dengan demikian, dukungan anggaran yang disiapkan untuk melanjutkan pemulihan pada tahun depan mencapai sekitar Rp42 triliun. Tito berharap, anggaran yang telah dirinci untuk berbagai program pemulihan tidak sampai hangus.

Pasalnya, peruntukan dana tersebut sudah jelas, mulai dari pemulihan jalan, rumah, tambak, hingga sawah.

“Kalau dihanguskan, maka programnya hangus, tidak ada yang mengerjakan lagi, problemnya ada di lapangan,” ujarnya.

Tito mengatakan, pemenuhan dokumen, pembahasan persyaratan teknis, dan proses lelang membutuhkan waktu yang perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, kegiatan yang memerlukan waktu pengerjaan lebih panjang perlu dipersiapkan lebih awal agar pelaksanaannya pada 2027 berjalan sesuai jadwal.

Dengan persetujuan anggaran yang tepat waktu, proses lelang diharapkan dapat dimulai pada Januari, sehingga pekerjaan fisik bisa mulai berjalan pada Januari–Februari 2027. Bersamaan dengan persiapan tersebut, pemerintah daerah (pemda) didorong memaksimalkan sisa waktu pelaksanaan pada 2026 untuk mempercepat program menggunakan anggaran yang telah tersedia.

Kesinambungan pekerjaan semakin penting karena proses pemulihan masih menghadapi tantangan berupa bencana susulan. Di tengah rehabilitasi dan rekonstruksi, banjir serta longsor kembali melanda sejumlah wilayah, antara lain Kota Padang, Kabupaten Solok, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.

Di beberapa lokasi, infrastruktur yang telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Jembatan terdampak arus sungai, jalan kembali tertimbun longsor, dan material lumpur menumpuk di kawasan yang sebelumnya telah dibersihkan. Kondisi tersebut menambah kebutuhan penanganan ketika masyarakat masih berupaya memulihkan kehidupan dan sumber penghidupan mereka.

“Bencana susulannya jalan terus dan memang ini agak sedikit ironis. Di daerah-daerah bagian barat Sumatra, banjirnya tinggi, curah hujan tinggi sekali, sementara di bagian timur Sumatra kekurangan air dan mengalami kebakaran hutan serta lahan,” tutur Tito.

Bencana merupakan ujian paling terbuka untuk mengukur kapasitas kelembagaan, komitmen pemerintah, kualitas kepemimpinan, dan janji Presiden kepada rakyat terdampak. Jika melihat progres pemulihan, dari hunian, sekolah, layanan kesehatan, jalan, jembatan, hingga sawah sebagai basis ekonomi warga, pascabencana Sumatera menjadi salah satu penanda penting keberhasilan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo.

Gerak nyata, kerja serius, dan kemampuan Satgas PRR yang didukung penuh pemerintahan Prabowo dalam memulihkan kerusakan masif akibat bencana Sumatera layak diapresiasi.