Satgas PRR Tinjau Jalan Tarutung–Sipirok–Padang Sidempuan yang Amblas


TAPANULI SELATAN (Waspada.id): Ruas jalan Tarutung–Sipirok–Padang Sidempuan di Antur Mangan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, sempat terputus total akibat longsor dan amblas pada Minggu (18/10/2026) pukul 18.00 WIB.
Menurut hasil monitoring dan evaluasi (monev) Satgas PRR kepada Kasatgas PRR, kejadian dipicu curah hujan berintensitas sangat tinggi, dan satu unit kendaraan roda enam terperosok ke lokasi amblas. Tim Satgas PRR Sumatera telah melakukan peninjauan lapangan dan menindaklanjuti dengan penanganan darurat sehingga akses kini sudah dapat dilalui kembali.
Tim peninjau yang dipimpin Brigjen TNI Fadjar Tjahjono bersama unsur Kementerian PU dan Pemkab Tapanuli Selatan menemukan bahwa saat kejadian, pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT) sedang berlangsung di lokasi, dengan tiang bore pile sudah tertanam. Salah satu kendala penanganan awal adalah keberadaan tiang listrik PLN yang menghalangi pelebaran jalan detour. Setelah kendala teratasi, tim memperlebar jalur tersebut, menimbun dan memadatkan material, serta memasang pelat baja sehingga lalu lintas dapat kembali berfungsi. Meskipun demikian, Satgas PRR mengusulkan penambahan agregat di bagian pelat baja untuk mencegah kendaraan tergelincir.
Analisis tim dalam laporan yang ditujukan kepada Kasatgas PRR, Tito Karnavian, menyimpulkan hujan deras menjadi pemicu utama amblasnya jalan detour. Penanganan darurat berhasil membuka kembali akses, namun jalur tersebut harus terus dipantau terutama bagi kendaraan berat. Diperlukan pula penanganan lanjutan yang memperhatikan stabilitas badan jalan, kondisi lereng, sistem drainase, serta keterkaitannya dengan pekerjaan DPT yang sedang berjalan.
Satgas PRR merekomendasikan pemantauan berkala, pemeriksaan keamanan jalur detour, penyusunan rencana mitigasi oleh kontraktor, serta percepatan pembangunan konstruksi DPT dan borepile untuk mengembalikan fungsi jalan secara permanen. Koordinasi antar pihak juga diperlukan guna memastikan ketersediaan material dan kemajuan pekerjaan berjalan sesuai rencana.
Bencana Masif
Terkait bencana yang baru terjadi ini, Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta, kementerian dan lembaga (K/L) segera menyiapkan pengajuan anggaran bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dalam Rencana Induk PRR, kebutuhan anggaran untuk 2026 ditetapkan sebesar Rp39,1 triliun. Sementara itu, anggaran yang diterima dari Kemenkeu mencapai Rp29,9 triliun. Sejumlah K/L pun menyesuaikan pengajuan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan hingga akhir tahun.
Tito menyampaikan, selisih antara kebutuhan dan anggaran yang diterima pada 2026, yakni sekitar Rp9 triliun, direncanakan untuk dilaksanakan bersama rencana anggaran 2027 sebesar Rp32,94 triliun.
Dengan demikian, dukungan anggaran yang disiapkan untuk melanjutkan pemulihan pada tahun depan mencapai sekitar Rp42 triliun. Tito berharap, anggaran yang telah dirinci untuk berbagai program pemulihan tidak sampai hangus.
Pasalnya, peruntukan dana tersebut sudah jelas, mulai dari pemulihan jalan, rumah, tambak, hingga sawah.
“Kalau dihanguskan, maka programnya hangus, tidak ada yang mengerjakan lagi, problemnya ada di lapangan,” ujarnya.
Tito mengatakan, pemenuhan dokumen, pembahasan persyaratan teknis, dan proses lelang membutuhkan waktu yang perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, kegiatan yang memerlukan waktu pengerjaan lebih panjang perlu dipersiapkan lebih awal agar pelaksanaannya pada 2027 berjalan sesuai jadwal.
Dengan persetujuan anggaran yang tepat waktu, proses lelang diharapkan dapat dimulai pada Januari, sehingga pekerjaan fisik bisa mulai berjalan pada Januari–Februari 2027. Bersamaan dengan persiapan tersebut, pemerintah daerah (pemda) didorong memaksimalkan sisa waktu pelaksanaan pada 2026 untuk mempercepat program menggunakan anggaran yang telah tersedia.
Kesinambungan pekerjaan semakin penting karena proses pemulihan masih menghadapi tantangan berupa bencana susulan. Di tengah rehabilitasi dan rekonstruksi, banjir serta longsor kembali melanda sejumlah wilayah, antara lain Kota Padang, Kabupaten Solok, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.
Di beberapa lokasi, infrastruktur yang telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Jembatan terdampak arus sungai, jalan kembali tertimbun longsor, dan material lumpur menumpuk di kawasan yang sebelumnya telah dibersihkan. Kondisi tersebut menambah kebutuhan penanganan ketika masyarakat masih berupaya memulihkan kehidupan dan sumber penghidupan mereka.
“Bencana susulannya jalan terus dan memang ini agak sedikit ironis. Di daerah-daerah bagian barat Sumatra, banjirnya tinggi, curah hujan tinggi sekali, sementara di bagian timur Sumatra kekurangan air dan mengalami kebakaran hutan serta lahan,” tutur Tito.
Bencana merupakan ujian paling terbuka untuk mengukur kapasitas kelembagaan, komitmen pemerintah, kualitas kepemimpinan, dan janji Presiden kepada rakyat terdampak. Jika melihat progres pemulihan, dari hunian, sekolah, layanan kesehatan, jalan, jembatan, hingga sawah sebagai basis ekonomi warga, pascabencana Sumatera menjadi salah satu penanda penting keberhasilan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo.
Gerak nyata, kerja serius, dan kemampuan Satgas PRR yang didukung penuh pemerintahan Prabowo dalam memulihkan kerusakan masif akibat bencana Sumatera layak diapresiasi.
Berita Terkait

























































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda