Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Satma AMPI Madina Desak Kapolres Tindak Tegas Dugaan Pengolahan Emas Ilegal yang Viral

Redaksi
Redaksi
Senin, 6 Juli 2026 - 7.10 PM WIB
Satma AMPI Madina Desak Kapolres Tindak Tegas Dugaan Pengolahan Emas Ilegal yang Viral
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

PANYABUNGAN (Waspada.id): Satuan Mahasiswa (Satma) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Mandailing Natal mendesak Kapolres Madina segera melakukan penyelidikan dan tindakan hukum terkait dugaan aktivitas pengolahan emas tanpa izin (PETI) yang videonya tengah viral di media sosial.

Rekaman tersebut diduga memperlihatkan lokasi dan kegiatan pengolahan emas yang dilakukan seseorang berinisial KH atau Kholdun.

Permintaan ini disampaikan Bendahara Satma AMPI Madina, Muhammad Saleh, kepada wartawan melalui pesan daring, Senin malam (6/7/2026). Ia menegaskan aparat tidak boleh bersikap pasif atau menutup mata terhadap informasi yang sudah menjadi perhatian publik.

“Jika isinya benar, video ini sudah cukup menjadi dasar penyelidikan. Kepolisian tidak perlu menunggu laporan resmi untuk memverifikasi fakta di lapangan. Negara tidak boleh kalah oleh praktik yang diduga melanggar hukum,” tegas Saleh.

Menurutnya, aktivitas pengolahan emas tanpa izin berpotensi melanggar aturan perizinan, merusak lingkungan, membahayakan kesehatan masyarakat, serta merugikan penerimaan negara. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional tanpa pandang bulu agar tidak menimbulkan persepsi adanya pihak yang kebal hukum.

Satma AMPI juga menyatakan akan menyampaikan laporan pengaduan masyarakat (Dumas) secara resmi ke Polres Madina guna mempercepat proses hukum. Mereka berharap aparat segera memberikan penjelasan kepada publik terkait langkah yang diambil demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Secara hukum, dugaan ini dapat dijerat dengan Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jika ditemukan penggunaan bahan berbahaya yang mencemari lingkungan, dapat juga diterapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(Id100)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement