Satu Nyawa “Berkalang” Bendera

Selembar bendera bisa diturunkan. Sebuah nyawa tak mungkin dihidupkan. Di Tiro, Aceh, keduanya seolah dipertukarkan dalam sebuah kenduri Maulid yang berakhir penuh darah.

BETAPA mahal harga selembar kain di republik ini. Di Tiro, Pidie, Aceh, bendera Bulan Bintang rupanya lebih gaduh dari dentuman senjata. Demi menurunkannya, serdadu bersenjata turun tangan. Ujungnya, satu nyawa lenyap. Kenduri Maulid berganti menjadi suguhan kematian.

Rabu sore, 4 November 2026, Gampong Pulo Keunari berubah menjadi ladang petaka. Warga yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW mendadak berhadapan dengan tentara. Pemicunya bukan pemberontakan bersenjata, melainkan pengibaran bendera Aceh. Ketegangan pecah, tembakan terdengar, darah tertumpah.

Abzalul Riza, pemuda 20 tahun, meninggal dunia. Belasan warga terluka. TNI menyatakan enam prajuritnya juga cedera. Di rumah sakit, keluarga meratapi kehilangan. Di luar sana, perdebatan tentang selembar bendera barangkali masih bersitegang.

Inilah kontradiksi paling telanjang: kainnya berhasil diturunkan, tetapi harga yang dibayar terlalu mahal.

TNI menyebut penertiban didahului mediasi. Kericuhan, menurut versi pemerintah, meningkat setelah terjadi pelemparan batu dan kayu. Aparat mengaku menggunakan amunisi hampa dan peluru karet. Sebaliknya, warga menuding tembakan diarahkan ke kerumunan. Penyebab pasti kematian Abzalul masih harus dibuktikan.

Namun, bahkan bila seluruh versi aparat diterima, apakah menurunkan bendera sedemikian mendesak hingga operasi itu berakhir dengan hilangnya nyawa manusia?

Negara tentu berwenang menjaga keamanan. Tetapi kewenangan bukan berarti segampang mengerahkan kekuatan. Senjata diberikan untuk melindungi rakyat dan negara, bukan memenangkan pertengkaran tentang simbol.

Apalagi, bendera Aceh bukan barang yang mendadak dijahit kemarin sore. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 telah mengaturnya sebagai simbol daerah. Pemerintah pusat memang mempersoalkan ketentuannya. Sengketa hukum itu belum sepenuhnya terselesaikan.

Seharusnya perbedaan tafsir diselesaikan dengan hukum dan dialog, bukan adu otot di pekarangan meunasah.

Lebih miris, dua hari sebelum tragedi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah membicarakan persoalan bendera dengan pemerintah pusat di Jakarta. Jalan dialog sedang dirintis. Namun, di Tiro, persoalan serupa justru berujung maut.

Aceh bukan tanah tanpa ingatan. Tiga dasawarsa konflik mengajarkan betapa mudah peluru merusak kepercayaan. Perdamaian Helsinki dibangun bukan untuk melahirkan generasi yang kembali mengenal negara melalui moncong senjata.

Karena itu, kematian Abzalul tak boleh dikubur bersama jawaban normatif tentang prosedur pengamanan. Harus ada penyelidikan independen, pemeriksaan balistik, pertanggungjawaban komando, dan pengungkapan siapa yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban.

Jangan sampai negara lebih cekatan menyita bendera daripada mengusut kematian warganya.

TNI perlu membuktikan bahwa kehormatan seragam terletak pada kemampuan melindungi rakyat, bukan hanya keberhasilan menegakkan perintah. Pemerintah Aceh pun jangan puas menjadi penonton—apalagi cuma pandai mengirim belasungkawa.

Abzalul telah tiada, pergi menghadap Sang Khalik. Keluarganya kehilangan seseorang yang tak mungkin diganti dengan uang santunan ataupun ucapan duka pejabat.

Sebab, negara yang kuat tidak diukur dari kemampuannya menurunkan selembar kain, melainkan dari keberaniannya mempertanggungjawabkan setiap nyawa yang hilang.

Di Tiro, bendera telah turun. Seorang anak muda ikut terbaring kaku; berkalang tanah. Jika negara menganggap itu kemenangan, sungguh tragis: selembar kain ditaklukkan, tetapi martabat republik kembali “dikuburkan” di tanah Aceh.