Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Satu Suara: Layanan Publik Wajib Berubah, Semua OPD Wajib Laksanakan

Redaksi
Redaksi
Kamis, 19 November 2026 - 3.29 PM WIB
Satu Suara: Layanan Publik Wajib Berubah, Semua OPD Wajib Laksanakan
Bupati Karo saat membuka rapat evaluasi pelayanan publik, berlangsung di Aula Kantor Bupati, Jln. Jamin Ginting, Kabanjahe. Waspada.id/ Micky Maliki.
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

KARO (Waspada.id): Guna meningkatkan kualitas dan evaluasi pelayanan publik 2016. Bupati Karo dan Ombudsman menghasilkan satu kesepakatan tegas. Pelayanan publik di Kabupaten Karo wajib berubah, dan semua OPD wajib melaksanakannya tanpa alasan.

Pernyataan ini secara tegas disampaikan Bupati Karo dan didukung Ombudsman RI perwakilan Sumatra Utara, saat menggelar rapat evaluasi pelayanan publik, berlangsung di Aula Kantor Bupati Karo, Jl. Jamin Ginting, Kabanjahe, Kamis (19/11).

Dalam paparan Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr Antonius Ginting,Sp.OG.,M.Kes, yang sekaligus membuka rapat tersebut. Kegiatan juga dihadiri Wakil Bupati Komando Tarigan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Adnin S.Sos M.SP dan Kepala Biro Bidang Organisasi Provsu, Dr. Zulkifli AP S.IP MM serta seluruh kepala OPD, Camat dan Lurah.

"Ini bukan lagi sekadar rapat evaluasi biasa. Ini adalah perintah perubahan, masyarakat sekali datang harus tuntas," tegas Bupati Karo.

Lanjut Bupati Karo menegaskan, layanan publik di Karo memang terus membaik, tapi itu belum cukup. Masyarakat yang jauh dari Kabanjahe masih butuh kepastian. Kapan, bagaimana cara mengakses, dan berapa lama urusannya tuntas.

"Saya sudah instruksikan ke semua jajaran, mulai dari kepala desa, lurah, camat, puskesmas, sampai posyandu. Berikan informasi yang lengkap dan konkret. Jangan biarkan masyarakat datang bolak-balik karena syarat tidak jelas," tegas Bupati.

Konsepnya One Stop Service. Artinya sekali datang, urusan selesai. Syarat sudah lengkap, langsung dilayani, tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang biaya. Itu layanan yang unggul.

Selain itu, Bupati juga menegaskan, pemerintah harus hadir langsung ke masyarakat tanpa perantara pihak ketiga. Bagi warga yang tidak mampu mengurus sendiri karena sakit atau keterbatasan fisik. Disitulah kehadiran petugas di desa, kelurahan, dan kecamatan agar wajib membantu dengan komunikasi yang baik, tetap dalam koridor profesional.

Menanggapi pernyataan Bupati itu juga diperkuat Ombudsman Sumut, Herdensi Adnin juga menegaskan. Masyarakat bukan sekadar penerima layanan, tapi pemilik layanan.

Karena itu, ia menuntut 4 hal wajib yang harus dijalankan semua OPD diantaranya. Masyarakat harus punya kekuatan untuk mengawasi dan bersuara. Bukan sekadar didengar, tapi ditindaklanjuti atau partisipasi harus punya citizen power.

Selanjutnya, kepercayaan tidak datang dari janji, tapi dari bukti. OPD harus terbuka, responsif, dan konsisten atau bangun kembali kepercayaan publik. Selain itu, setiap layanan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tidak ada lagi layanan yang tertutup dan tidak jelas dan wajib ada social accountability.

Selanjutnya, jangan persulit masyarakat menyampaikan keluhan. Harus mudah, cepat, dan experiental benar-benar dirasakan manfaatnya.

"Kalau masyarakat sudah percaya, layanan akan jauh lebih baik. Tapi kalau OPD tidak berubah, masyarakat yang akan menilai," tegas Herdensi.

Dengan begitu Bupati Karo dan Ombudsman tegaskan, seluruh OPD pemberi layanan wajib segera berbenah. Tidak ada lagi alasan. Informasi layanan wajib sampai ke desa. Mulai dari kepala desa, lurah, camat, puskesmas, hingga posyandu. Konsep one stop service wajib diterapkan. Sekali datang, tuntas. Pengawasan masyarakat juga wajib dibuka. Beri ruang citizen power dan social accountability.

Dengan sinergi Pemerintah Kabupaten Karo, Ombudsman Sumut, dan Biro Organisasi Provsu, targetnya satu yaitu. Masyarakat Karo, baik di kota maupun di pelosok, merasakan layanan yang berkualitas, unggul, cepat, transparan, dan tuntas. Ini bukan himbauan. Ini perintah yang wajib dilaksanakan, akhir Bupati Karo.(id35).

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement