SDA Sumut Akan Datangkan 4 Kendaraan Amfibi Keruk Sungai DeliSDA Sumut Akan Datangkan 4 Kendaraan Amfibi Keruk Sungai DeliSDASumutAkanDatangkan4KendaraanAmfibiKerukSungaiDeli

MEDAN (Waspada.id) – Penanganan sedimentasi dan persoalan banjir di sepanjang Sungai Deli di Kota Medan masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kewenangan yang melibatkan berbagai instansi hingga keterbatasan akses bagi alat berat untuk melakukan pengerukan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sumatera Utara, Gibson Panjaitan, mengatakan penanganan Sungai Deli membutuhkan koordinasi berbagai pihak karena kewenangannya tidak berada pada satu instansi saja.

“Penanganan Sungai Deli ini banyak kewenangan, sehingga penanggulangannya juga terpecah-pecah, mulai dari wilayah Kota Medan hingga Belawan,” ujar Gibson dalam konferensi pers di Anjungan Dekranasda Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, salah satu persoalan utama dalam upaya penanganan sedimentasi adalah keterbatasan akses menuju aliran sungai. Kondisi di sejumlah titik tidak memungkinkan alat berat seperti ekskavator masuk untuk melakukan pengerukan.

“Jalan untuk ekskavator tidak ada. Kita hanya butuh lima sampai 10 meter akses jalan untuk alat berat dan kendaraan, namun akses itu tidak ada sehingga sedimen tidak bisa dikeruk dengan alat berat biasa,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas SDA Sumut berencana mendatangkan empat unit alat amfibi yang dapat bekerja di kawasan perairan dan sungai.

Gibson mengatakan, empat alat tersebut dijadwalkan tiba di Medan pada September 2026 dan diharapkan dapat membantu penanganan sedimentasi di sejumlah sungai, termasuk kawasan yang sulit dijangkau alat berat konvensional.

“Kita akan mendatangkan empat alat amfibi. Alat ini nantinya bisa bekerja langsung di sungai, terutama pada lokasi yang tidak memiliki akses untuk ekskavator,” ujarnya.

Selain penanganan Sungai Deli, Dinas SDA Sumut juga tengah mempercepat pelaksanaan sejumlah program infrastruktur yang dibiayai melalui APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026. Program tersebut meliputi sektor irigasi, ketahanan pangan, pengendalian banjir dan perkuatan sungai.

Gibson menyebut percepatan pekerjaan fisik di lapangan terus dilakukan bersamaan dengan penyelesaian sejumlah proses pengadaan dan kontrak pekerjaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap realisasi pembangunan dapat berjalan sesuai target hingga akhir tahun anggaran.

Ia menegaskan, penanganan banjir tidak dapat hanya dilakukan melalui pengerukan sungai. Persoalan di kawasan hulu, sedimentasi, kondisi bantaran sungai serta koordinasi lintas kewenangan juga menjadi faktor penting yang harus ditangani secara bersama-sama.

Dengan hadirnya alat amfibi tersebut, Pemprov Sumut berharap upaya pemeliharaan dan penanganan aliran sungai dapat lebih optimal, khususnya pada titik-titik yang selama ini sulit dijangkau alat berat dari daratan. (Id144)