SDA Sumut Akan Datangkan Empat Alat Amfibi Untuk Normalisasi Sungai DeliSDA Sumut Akan Datangkan Empat Alat Amfibi Untuk Normalisasi Sungai DeliSDASumutAkanDatangkanEmpatAlatAmfibiUntukNormalisasiSungaiDeli

MEDAN (Waspada.id) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sumatera Utara akan mendatangkan empat unit alat berat berupa ekskavator amfibi untuk mendukung normalisasi dan penanganan sedimentasi sejumlah sungai,di Sumut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas SDA Sumut, Gibson Panjaitan, mengatakan penanganan Sungai Deli membutuhkan kolaborasi lintas instansi karena kewenangan sungai tersebut berada pada pemerintah pusat.

“Untuk penanganan Sungai Deli di Medan ini jadi kewenangan pusat namun untuk kordinasi ada pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,” ujar Gibson dalam konferensi pers di Anjungan Dekranasda Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (26/8/2026).

Menurut Gibson, salah satu kendala dalam normalisasi sungai adalah keterbatasan akses bagi alat berat konvensional. Di sejumlah lokasi, tidak tersedia jalan yang cukup untuk memasukkan ekskavator ke bantaran maupun aliran sungai.

“Jalan untuk ekskavator tidak ada. Lebarnya di beberapa lokasi hanya berkisar lima sampai 10 meter sehingga sedimen tidak bisa dikeruk dengan alat berat biasa,” katanya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemprov Sumut melalui Dinas SDA melakukan pengadaan empat unit ekskavator amfibi. Alat tersebut dijadwalkan tiba di Medan pada September 2026.

Gibson menjelaskan, alat amfibi memiliki kemampuan bekerja langsung di kawasan perairan sehingga dapat digunakan untuk menangani sedimentasi pada titik-titik yang sulit dijangkau alat berat dari daratan.

“Kita akan mendatangkan empat alat amfibi. Alat ini nantinya bisa bekerja langsung di sungai, terutama pada lokasi yang tidak memiliki akses untuk ekskavator,” ujarnya.

Ia mengatakan, kehadiran empat alat tersebut diharapkan memperkuat upaya Pemprov Sumut dalam menangani persoalan sedimentasi dan normalisasi sungai melalui pola kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pihak SDA Provinsi ke depan siap berkoordinasi dengan BBWS untuk penanganan normalisasi, karena sungai tersebut merupakan kewenangan pusat,” jelasnya.

Menurut Gibson, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat selama ini juga telah dilakukan dalam penanganan sungai di daerah lain. Salah satunya di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana sungai yang menjadi kewenangan provinsi mendapat dukungan penanganan dari Kementerian melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Seperti halnya saat ini sungai yang kewenangan provinsi di Kabupaten Tapanuli Tengah dibantu oleh Kementerian melalui BBWS. Oleh karena itu, pihak provinsi melalui Dinas SDA juga akan berkolaborasi mengatasi normalisasi di beberapa sungai dengan menggunakan ekskavator amfibi ke depannya,” katanya.

Selain normalisasi sungai, Dinas SDA Sumut juga tengah mempercepat pelaksanaan sejumlah program infrastruktur yang dibiayai APBD Sumut Tahun Anggaran 2026.

Program tersebut mencakup pembangunan dan rehabilitasi irigasi, dukungan terhadap ketahanan pangan, pengendalian banjir serta perkuatan sungai.

Gibson menyebut percepatan pekerjaan fisik terus dilakukan seiring penyelesaian proses pengadaan dan kontrak pekerjaan. Pemprov Sumut berharap seluruh program dapat berjalan sesuai target hingga akhir tahun anggaran.

Ia menegaskan, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan melakukan pengerukan sungai. Kondisi kawasan hulu, sedimentasi, bantaran sungai serta koordinasi antarlembaga juga menjadi faktor penting yang harus ditangani secara terpadu.

Dengan pengadaan empat alat amfibi tersebut, Pemprov Sumut berharap penanganan sedimentasi dan normalisasi sungai dapat dilakukan lebih optimal, khususnya pada wilayah yang selama ini sulit dijangkau alat berat konvensional.(id144)