Sebelas Bulan Jembatan Putus, Warga Peusangan Selatan Bertaruh Waktu Menyeberangi Sungai

SIANG itu, jarum jam menunjukkan pukul 13.30 WIB, puluhan sepeda motor pelajar mengantre untuk naik ke dalam perahu getek. Pelajar yang mengantre tersebut baru saja pulang dari sekolah. Untuk mencapai rumahnya, para pelajar dari Desa Darussalam dan sekitarnya harus menyeberang menggunakan getek yang disediakan warga, karena jembatan Ule Jalan terputus setahun yang lalu, pascabanjir bandang Krueng Peusangan.

Aini, 20, salah seorang seorang siswi SMP N 1 Peusangan Selatan, perlahan menaiki getek yang telah standby. Sembari menarik napas panjang, karena waswas atas kondisi air sungai yang masih deras, akibat hujan yang terjadi pada malam hari. Bagi Aini, kondisi itu dirasakan saban hari oleh pelajar dari Desa Darussalam dan sekitarnya.

Sejak jembatan Ule Jalan putus, kehidupan Aini dan warga lainnya berubah total. Aini terpaksa harus bangun pagi lebih awal dibandingkan sebelum bencana, karena untuk menyeberangi sungai, kini butuh waktu, mulai dari antrean ketek hingga penyeberangan. Pada saat jembatan Ulee Jalan masih berdiri tegak, ia cukup bangun pada pukul 06.30 WIB. Ia hanya butuh waktu sekitar 20 menit menuju sekolah.

Setelah bencana sekitar setahun yang lalu, Aini harus bangun pukul 05.00 WIB subuh. Ia menghidupkan weker, agar terbangun tepat waktu. Kondisi itu harus dilalui Aini, agar bisa sekolah tepat waktu, karena berburu dengan waktu penyeberang.

Saat warga menyeberang Sungai (Krueng) Peusangan, dengan menggunakan getek, Rabu (21/10).Waspada.id/Fauzan

"Sejak jembatan itu putus, kami yang tinggal di sisi selatan sungai merasa seolah terpisah dari dunia luar. Pergi ke sekolah yang dulu hanya butuh beberapa menit, kini harus ditempuh dengan perjuangan yang sedikit panjang,” tutur Aini, Rabu, (21/10)

Kata Aini, pada setiap pagi di tepi sungai Peusangan itu ramai dan sibuk. Semua orang bergegas mengejar waktu. Pelajar, guru dan pekerja harus mengejar waktu.

“Kami juga dihantui rasa takut pada saat debit air sungai meningkat. Ombak kecil sesekali menghantam getek yang kami tumpangi dan bergoyang-goyang,” tutur Aini.

Kondisi itu membuat jantung Aini berdebar kencang. Namun apa daya, tidak ada pilihan lain. Aini tetap harus menyeberang agar bisa ke sekolah dan belajar.

Aini juga mengisahkan pengalaman pada saat hujan turun di hulu Sungai. Air sungai menjadi keruh dan arusnya cukup deras. Dengan tubuh gemetar, mereka terpaksa menyeberang. Hampir setahun, mereka menjalani kehidupan penyeberangan yang menyita waktu.

Beton Jembatan yang masih tersisa, setelah dihantam banjir bandang di tepi Krueng Peusangan, November 2025 lalu. Foto dijepret Rabu (21/10).Waspada.id/Fauzan

“Teman-teman pun merasakan hal yang sama. Kami semua bangun lebih pagi, kami semua berjuang menyeberang sungai ini setiap hari. Rasa lelah ini bukan hanya di badan, tapi juga di hati. Entah sampai kapan kami harus bertahan seperti ini," ungkap Aini dengan mata menatap hampa.

Bagi mereka, jembatan sederhana menjadi impian, agar merasa aman dan waktu yang mereka habiskan tidak terlalu lama.

Bertaruh Waktu dan Menghabiskan Uang

Selain butuh waktu lama, warga di Peusangan Selatan juga harus mengeluarkan biaya untuk menyeberangi sungai dengan menggunakan getek. Sekali menyebrang, warga harus membayar sebesar Rp5 ribu rupiah. Hafni, 26, salah seorang ibu rumah tangga, warga Gampong Darussalam, Kecamatan Peusangan Selatan, Bireuen, megaku sudah sangat lelah dengan kondisi yang dialami oleh meraka selama hampir setahun.

Tidak hanya itu, warga setempat terkadang harus melalui jalan alternatif dengan memutar Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, pada saat getek tidak beroperasi, karena kondisi arus deras. Afni pernah menempuh perjalanan sejauh 25 Kilometer atau selama satu jam lebih untuk menuju pusat Ibu Kota Kecamatan Peusangan.

Ibu Rumah tangga, Hafni, warga Gampong Darussalam saat memberikan keterangannya. Selasa (20/10).Waspada.id/Fauzan

“Kalau kondisi normal, sehari ada yang sampai lima kali bolak-balik hanya untuk menuju ke kecamatan, terutama para ibu yang mengantar anak-anak ke sekolah, belum lagi untuk pergi berbelanja. Walaupun merasa takut saat menyeberang menggunakan getek, kami tetap harus melakukannya, mau bagaimana lagi. Kalau tidak mendesak, kadang kami memilih untuk tetap di rumah saja,” ujar Hafni, Selasa (20/10).

Ia juga menyampaikan betapa besar jasa para pengelola getek tersebut, meskipun menerima jasa sebesar Rp5 ribu rupiah. Ia menyayangkan bahwa saat debit air sungai sedang rendah, mereka harus mendorong rakit karena alur sungai sudah menjadi dangkal, tidak seperti kondisi sebelum terjadinya banjir.

Ia juga bercerita tentang pengelola rakit getek yang dengan tulus membantu warga menyeberang setiap hari. Hanya dipungut biaya Rp5.000 untuk satu sepeda motor, dan pejalan kaki seringkali cukup memberi ikhlas sesuai kemampuan. Namun saat air sungai surut, jalurnya menjadi dangkal sehingga mereka harus mendorong rakit dengan tenaga sendiri agar bisa bergerak.

"Mereka juga bekerja keras untuk kami. Tapi keberadaan mereka tidak boleh selamanya menjadi satu-satunya harapan kami menyeberang sungai. Musim hujan akan datang lagi, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Sungguh, jika jembatan itu sudah berdiri kembali, kami akan merasa seperti orang yang dibebaskan dari beban berat di pundak. Kami sudah sangat lelah," katanya dengan tulus.

Menjelang Bulan Puasa, Harapan yang Semakin Mendesak

Bagi Rahmatul, setiap perjalanan menyeberang sungai membawa beban emosional yang lebih berat. Setiap beberapa hari sekali, ia harus menyeberang menggunakan rakit getek untuk mengambil obat di Puskesmas bagi adik ibunya yang sedang sakit terbaring dan tidak bisa berjalan. Bila debit airnya deras dan tinggi kadang ia memilih harus memutar melalui kecamatan Peusangan Siblah Krueng yang memakan waktu lebih lama dalam perjalanan.

Rahmatul, masyarakat Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, Rabu (21/10).Waspada.id/Fauzan

"Kami sudah berusaha sabar selama sebelas bulan ini. Kami tahu pembangunan tidak bisa instan. Tapi tolong, perhatikanlah kami. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan. Ibadah kami, aktivitas kami, semua akan terhambat jika setiap hari harus cemas memikirkan penyeberangan ini," ujar Rahmatul, Rabu (21/10), dengan suara lembut namun penuh penekanan.

Ia menambahkan: "Kami tidak menuntut jembatan besar yang mewah dulu. Jembatan darurat saja cukup untuk kami saat ini. Asalkan aman untuk dilewati, kami sudah akan sangat bersyukur. Sambil menunggu jembatan permanen dibangun, setidaknya kami punya akses yang lebih tenang menuju bulan puasa nanti. Itulah harapan terbesar kami saat ini."

Enam Desa Terputus, Jarak yang Terasa Semakin Jauh

Keuchik Gampong Suwak, Muhammad Wali, Senin, (19/10), mewakili enam gampong yang terdampak Gampong Darul Aman, Tanjung Beuridi, Blang Mane, Darussalam, Puloe Harapan, dan Suwak menjelaskan betapa besar dampak yang dirasakan oleh ribuan jiwa di kawasan itu.

"Enam gampong ini, ribuan warganya, terputus dari akses utama ke pusat kecamatan. Jalan alternatif memang ada, tapi jaraknya 25 kilometer memutar melalui Peusangan Siblah Krueng. Bandingkan dengan menyeberang Boat Getek yang hanya 9 kilometer ke pusat kecamatan. Perbedaannya sangat jauh, baik dari segi waktu maupun biaya," jelas Keuchik Muhammad Wali.

Dampaknya dirasakan di segala aspek kehidupan, biaya hidup meningkat karena biaya transportasi bertambah, jam belajar anak-anak terganggu karena harus mengantre menyeberang, petani juga sangat susah menjual hasil kebun mereka karena ongkos angkut terlalu mahal, dan layanan kesehatan menjadi lebih sulit diakses bagi warga yang sakit.

Keuchik Gampong Suwak, Kecamatan Peusangan Selatan, M. Wali Senin (19/10).Waspada.id/Fauzan

"Seingat saya belum pernah terjadi banjir disini, seperti banjir bandang pada akhir tahunlalu. Para orang di desa kami juga mengatakan demiiian, belum pernah terjadi kerusakan sehebat dan separah banjir akhir November 2025. Namun yang lebih berat dari bencana itu sendiri adalah masa pemulihannya. Sebelas bulan bukan waktu yang singkat bagi kami yang harus berjuang menyeberang sungai setiap hari dengan rakit ketek. Pembangunan jembatan baru bukan lagi sekadar kebutuhan infrastruktur, ini adalah kebutuhan hidup kami yang paling mendesak. Kami berharap suara enam gampong ini didengar oleh pihak yang berwenang," tegasnya.

Jembatan Baru Sedang Dalam Proses Bertahap

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen, Fadli Amir, Jumat (23/10), menjelaskan bahwa pascabanjir akhir tahun lalu, tercatat sebanyak 41 jembatan di seluruh Kabupaten Bireuen mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun putus total. Melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, sebagian besar jembatan sudah selesai dibangun kembali dan dapat dilalui oleh masyarakat.

"Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi secara intensif untuk mempercepat pemulihan pasca bencana ini. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2028, karena skala kerusakannya cukup luas dan besar. Dari 41 jembatan yang rusak, saat ini tinggal 14 jembatan yang belum mulai pelaksanaan pembangunannya. Artinya, dua pertiga lebih dari jembatan yang rusak sudah kembali berfungsi dan dapat dilalui oleh masyarakat," jelas Fadli Amir.

Khusus untuk Jembatan Ulee Jalan, ia menjelaskan bahwa pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh. Namun demikian, data kebutuhan pembangunannya sudah lengkap terdata dan telah dikirim ke pihak berwenang. Pembangunan tinggal menunggu jadwal pelaksanaan yang akan diumumkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Bireuen, Fadhli Amir, Jumat (23/10). Waspada.id/Fauzan

"Kami memahami betapa mendesaknya kebutuhan warga di sana. Kami pun berharap prosesnya dapat berjalan secepat mungkin. Pembangunan dilakukan secara bertahap agar kualitasnya terjamin dan dapat bermanfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat. Semoga kesabaran warga di sana segera terbayar dengan hadirnya jembatan yang baru nanrinya, kuat, dan aman," demikian Fadli Amir.

Fadhli Amir juga menjelaskan bahwa ruas jalan Almuslim yang menghubungkan Kecamatan Peusangan dengan Kecamatan Peusangan Selatan, serta jembatan Ulee Jalan, merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh. Fadhli Amir mengaku, Pemerintah Kabupaten Bireuen hanya melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya terkait aspek penanganan pascabencana. Oleh karena itu, pihaknya belum dapat memastikan kapan pembangunan jembatan tersebut akan dilaksanakan.

Fadhli Amir menambahkan, jembatan Ulee Jalan yang putus telah masuk ke dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (Renduk). Berdasarkan hasil koordinasi dengan PUPR Provinsi dan Kementerian Pekerjaan Umum, rencana pembangunannya saat ini masih dalam tahap pembahasan.

“Hasil koordinasi tersebut saat ini sedang dalam pembahasan di tingkat pusat, mengingat jembatan ini tidak dibiayai melalui APBN. Jadi, rencana ini belum final karena masih dalam proses pembahasan,” ungkap Fadhli Amir.

Diharapkan melalui Rencana Induk tersebut, penanganan jembatan putus tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2027 mendatang, sehingga anggaran pembangunannya dapat disiapkan. Hal yang sama juga berlaku untuk penanganan jalan yang longsor di antara kawasan Blang Mane, Peusangan Selatan, dan Krueng Simpo, Kecamatan Juli.

“Terkait hal ini, kami juga telah mengirimkan surat kepada Wakil Gubernur Aceh dan Kepala Dinas PUPR Provinsi. Sementara ini, penyeberangan darurat masih dilakukan masyarakat secara swadaya menggunakan rakit ketek. Sebagai alternatif sementara, pemerintah juga telah menyiapkan akses melalui Jembatan Darurat Awe Geutah di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng,” tutup Fadhli Amir. WASPADA.id

Fauzan