Sekjen PMKRI Medan Dukung Keberanian Ricky Anthony Mengkritisi Sikap GubsuSekjen PMKRI Medan Dukung Keberanian Ricky Anthony Mengkritisi Sikap GubsuSekjenPMKRIMedanDukungKeberanianRickyAnthonyMengkritisiSikapGubsu

LANGKAT (Waspada.id): Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan angkat suara terkait walkout Gubenur Sumut saat sidang Paripurna DPRD Sumut yang berlangsung, Selasa (21/7) lalu.

Sekjen PMKRI Cabang Medan, Bartolomeus AS Situmorang menyatakan dukungan atas keberanian Pimpinan DPRD Sumut, Ricky Anthony (RA) menyampaikan kritikan kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung sikap Wakil DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem, Ricky Anthony, yang berani bersikap tegas mengkritik atas tindakan arogansi dari kepala daerah," tegas AS Situmorang, Jumat (31/7).

Ia sangat menyayangkan tindakan dari seorang kepala daerah yang lebih memilih meninggalkan ruang rapat sebelum resmi ditutup. PMKRI Cabang Medan menilai, perilaku tersebut adalah arogan.

"Hari ini PMKRI hadir sebagai mitra kritis pemerintahan ingin menyampaikan rasa kekecewaan kami terhadap sikap arogansi sosok kepala daerah. Sebagai bagian dari salah satu pimpinan di pemerintahan, dia tidak selayaknya mempertontonkan hal tersebut kepada publik," tandas AS Situmorang.

"Kami menilai tindakan dari kepala daerah tersebut sangat tidak mencerminkan etika kepemimpinan dan prinsip pemerintahan yang demokratis. Rapat paripurna merupakan forum resmi yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika, saling menghormati, serta semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif," tegasnya.

Ia menyampaikan pernyataan sikap, bahwa seluruh kader PMKRI Cabang Medan terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, beretika dan berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum.

"Kami mengecam setiap tindakan yang tidak mencerminkan etika kepemimpinan serta bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis," kata Sekjen PMKRI Cabang Medan itu.

Pihaknya mendorong seluruh penyelenggara pemerintahan agar senantiasa menjunjung tinggi etika, mentaati tata tertib persidangan, serta menghormati fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan.

Ia menegaskan komitmen organisasi yang dipimpinnya akan terus mengawal proses terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, PMKRI akan terus mengawal proses tersebut secara objektif, kritis, dan konstruktif dengan mengedepankan fakta serta kepentingan masyarakat luas.(id24)