Sempat Tumbang karena Longsor, Kantor Kelurahan Sitamiang Baru Direhab Pakai TKD Tambahan

PADANGSIDIMPUAN (Waspada.id): Lebih dari setahun setelah diterjang banjir dan longsor pada Maret 2025, Kantor Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, akhirnya diperbaiki. Rehabilitasi tersebut senilai Rp397,5 juta yang berasal dari transfer ke daerah atau TKD tambahan 2026.

Proyek rehabilitasi kantor ini ditargetkan rampung pada 23 Desember 2026. Kantor kelurahan mengalami kerusakan parah akibat banjir dan longsor. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sitamiang Baru menjadi bagian dari upaya memulihkan fasilitas pemerintahan yang terdampak bencana di Kota Padangsidimpuan. Kerusakan akibat longsor pada Maret 2025 telah mengganggu aktivitas pelayanan dan menyebabkan aparatur kelurahan harus berpindah tempat kerja.

TKD Tambahan yang menjadi sumber pendanaan rehabilitasi kantor ini adalah alokasi dana tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di luar alokasi rutin. Tujuan dan peruntukan utama antara lain untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana.

Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, berulang kali mengingatkan agar pemerintah daerah segera memanfaatkan TKD Tambahan untuk membangun infrastruktur di daerah. TKD Tambahan menurut dia merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat, yang diharapkan mendorong pemerintah daerah dapat menjalankan pemulihan secara bersamaan dengan pekerjaan pemerintah pusat.

“Jangan sampai enggak dimanfaatkan. Kami memperjuangkan tambahan TKD tersebut dua kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, tujuannya adalah memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah juga bisa bergerak paralel,” ujar Tito dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Selain itu, Tito Karnavian juga mendorong pemerintah daerah membuat perencanaan rehabilitasi infrastruktur lebih awal. Persiapan lebih awal diharapkan mempercepat pengadaan sehingga pekerjaan fisik dapat berlanjut sejak awal tahun.

“Kalau seandainya baru diajukan Januari, kemudian di-approve-nya bulan April, Januari sampai April itu akan terjadi kekosongan, kevakuman,” kata Tito.

Lurah Sempat Berkantor di Rumah Staf

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sitamiang Baru memiliki latar belakang menarik. Saat bencana banjir dan longsor melanda kawasan tersebut pada Maret 2025, dua pohon karet yang berada di belakang kantor lurah tumbang bersamaan dengan longsoran tanah.

Material longsor dan pohon yang tumbang menghantam bagian belakang bangunan. Atap kantor rusak parah, dinding bagian belakang hancur. Akibatnya gedung tak bisa digunakan leluasa dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan administrasi masyarakat.

Kerusakan itu juga menambah persoalan. Air hujan merembes melalui bagian atap yang rusak hingga masuk ke dalam ruangan. Pada saat bersamaan, keberadaan tebing tepat di belakang bangunan menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi longsor susulan. Akhirnya kegiatan aparatur kelurahan tidak bisa optimal. Selain pelayanan administrasi, aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan yang biasanya berlangsung di kantor juga menghadapi keterbatasan ruang dan kenyamanan

Saat ditinjau Rabu (21/10/2026), pekerjaan kantor kelurahan sedang berlangsung di sisi belakang bangunan yang berbatasan langsung dengan tebing curam. Untuk menghindari risiko berulang, dibangun dek penahan tebing. Atap lama telah dibongkar dan diganti dengan rangka baru. Progres pekerjaan saat itu diperkirakan mencapai sekitar 10 persen.

Lurah Sitamiang Baru, Irwansyah Efendi Harahap (50). (Dok. Tim Media Satgas PRR).

Lurah Sitamiang Baru, Irwansyah Efendi Harahap (55), menceritakan tantangan melayani warga selama lebih dari setahun tanpa kantor yang layak.

“Awalnya kami pindah ke rumah staf. Warga sempat bingung mencari lokasi. Juni lalu kami coba kembali ke kantor lama, tapi saat hujan deras, atap bocor dan kami cemas akan longsor dari tebing belakang,” jelasnya.

Kini pelayanan sementara dipindahkan ke Puskesmas Pembantu (Pustu) yang letaknya tidak jauh dari kantor semula. Sekretaris Lurah Sitamiang Baru, Maharani Akhir Nasution (50), mengatakan warga tetap dapat terlayani meski aparatur harus bekerja di ruang sementara.

“Sangat menyenangkan kami diizinkan menumpang di Pustu. Warga tidak kebingungan mencari tempat pelayanan seperti sebelumnya, meski tentu kami tetap menantikan saatnya bisa kembali ke kantor sendiri,” ujar Maharani.

Harapan Kantor yang Lebih Baik dan Lebih Luas

Lurah Irwansyah bisa tersenyum bahagia, menyambut gembira dimulainya rehabilitasi kantor yang lebih setahun diterjang banjir longsor ini.

“Kami sangat bersyukur. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan seluruh pihak yang memperhatikan Sitamiang Baru. Semoga setelah selesai, pelayanan kepada warga bisa lebih nyaman dan lancar,” katanya.

Ia berharap kantor tersebut dapat dikembangkan menjadi bangunan bertingkat. Dengan begitu, pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih maksimal lagi.

“Kami butuh ruang pertemuan yang lebih luas untuk musyawarah kelurahan, Posyandu, kegiatan PKK, dan kader. Semoga rencana pembangunan lantai dua bisa diwujudkan tahun 2027 mendatang,” tambahnya.

Rencana pembangunan lantai dua tersebut merupakan harapan untuk pengembangan pada masa mendatang, bukan bagian dari pekerjaan rehabilitasi yang sedang berlangsung. Fokus proyek saat ini adalah memperbaiki bangunan yang rusak agar dapat kembali digunakan.

Anggaran Rp397,5 Juta untuk Rehabilitasi

Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), melaksanakan rehabilitasi Kantor Kelurahan Sitamiang Baru. Pekerjaan ini didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dalam skema Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, nilai kontrak mencapai Rp397.500.000. Pelaksanaan pekerjaan dipercayakan kepada CV Madani. Pekerjaan dimulai pada 5 Oktober 2026 dan ditargetkan selesai pada 23 Desember 2026.

Rehabilitasi mencakup pembenahan bagian bangunan yang rusak akibat bencana. Selain pembongkaran atap lama dan pemasangan rangka baru, pekerjaan berlangsung di area belakang yang berbatasan dengan tebing. Kondisi tanah di lokasi penggalian yang cukup keras dan mengandung banyak batu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Menanti Kantor Kembali Layak Digunakan

Bagi masyarakat Sitamiang Baru, rehabilitasi kantor lurah berkaitan langsung dengan pemulihan akses terhadap pelayanan pemerintahan. Selama bangunan mengalami kerusakan, warga harus menyesuaikan diri dengan perpindahan lokasi pelayanan.

Dampak bencana tidak berhenti pada kerusakan fisik bangunan. Ketika fasilitas pelayanan publik tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, kegiatan administrasi dan kemasyarakatan juga harus menyesuaikan diri dengan tempat serta kondisi yang tersedia.

Penyelesaian rehabilitasi diharapkan memungkinkan pelayanan kembali berlangsung di kantor lurah. Bangunan yang diperbaiki diharapkan menyediakan lingkungan kerja yang lebih layak bagi aparatur sekaligus memberikan kenyamanan bagi warga yang mengurus keperluan administrasi. Kebutuhan ruang pertemuan yang lebih luas dan fasilitas pendukung, termasuk musala, juga menjadi bagian dari harapan pengembangan kantor pada masa mendatang.

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pelayanan publik tercantum dalam Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memulihkan sarana dan prasarana pemerintahan, menjaga keberlangsungan fungsi administrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rekonstruksi juga diarahkan pada pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana pemerintahan dengan menerapkan standar bangunan tahan bencana.

Data Pemulihan Pascabencana di Sumatera Utara

Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) per 22 Oktober 2026, menunjukkan pemulihan berlangsung di sejumlah sektor di Sumatera Utara. Seluruh 30 ruas jalan nasional terdampak telah kembali fungsional, sedangkan 607 dari 616 ruas jalan daerah atau sekitar 98,54 persen telah fungsional. Seluruh tujuh jembatan nasional terdampak juga telah kembali berfungsi, sementara 344 dari 366 jembatan daerah atau sekitar 93,99 persen telah fungsional.

Pada sektor pendidikan, bencana berdampak pada 1.149 sekolah. Sebanyak 223 sekolah tidak mengalami kerusakan, 424 mengalami rusak ringan, 424 rusak sedang, 64 rusak berat, dan 14 masuk kategori relokasi. Seluruh sekolah terdampak telah tercatat dalam skema penanganan berupa rehabilitasi, relokasi, atau bantuan sarana pendidikan.

Di sektor pertanian, lahan sawah terdampak mencapai 31.128 hektare di 15 kabupaten/kota, terdiri atas 22.274 hektare rusak ringan, 4.500 hektare rusak sedang, dan 4.354 hektare rusak berat. Sementara itu, sektor kelautan dan perikanan mencatat 575,27 hektare tambak terdampak, 40 unit lahan keramba, 519 kapal ikan, 198 unit pengolahan ikan, dan 628 nelayan terdampak.

Laporan juga mencatat pasokan listrik di Sumatera Utara telah kembali menyala 100 persen per 22 Oktober 2026. Pemulihan jaringan telekomunikasi mencapai 100 persen, dengan 5.845 dari 5.845 BTS terdampak telah kembali berfungsi. Meski sejumlah layanan dasar telah pulih, pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi masih diperlukan pada sektor yang mengalami kerusakan berat. (*)