Semua Pihak Mau Mendukung, Pembangunan Huntap Bisa Lebih CepatSemua Pihak Mau Mendukung, Pembangunan Huntap Bisa Lebih CepatSemuaPihakMauMendukung,PembangunanHuntapBisaLebihCepat

Sore itu, di sebuah warung kopi (warkop) sederhana di Tualang Cut, Manyak Payed, Aceh Tamiang, suara sendok beradu dengan gelas menjadi latar percakapan tentang harapan yang belum juga menemukan ujungnya.

Di sudut meja, Mukhsal duduk bersandar didinding warkop dengan raut wajah serius. Segelas kopi pineng nyen di hadapannya hampir dingin, namun pembicaraan tentang Hunian Tetap—(Huntap) justru semakin menghangat.

Bagi sebagian orang, rumah mungkin sekadar bangunan. Namun bagi ribuan warga Aceh Tamiang yang menjadi korban banjir bandang, rumah adalah harapan yang tertunda, tempat kembali yang belum pasti kapan terwujud.

“Kalau semua pihak mau mendukung, pembangunan huntap ini bisa lebih cepat. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu,” ujar Mukhsal, Koordinator Tim Teknis Pembangunan Huntap Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (29/7/2026).

Ucapan itu bukan tanpa alasan. Di balik angka ribuan unit rumah yang direncanakan, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan, keterbatasan, dan harapan yang menggantung.

Di Antara Pasir yang Tak Tersentuh

Ironisnya, di sepanjang Sungai Tamiang yang membentang, pasir berkualitas melimpah terlihat jelas. Sungai yang kini semakin dangkal justru menyimpan potensi besar untuk mendukung pembangunan Huntap.

Namun potensi itu seolah terkunci oleh aturan.

Pasir tak bisa diambil begitu saja. Izin galian C menjadi syarat yang tak mudah ditembus. Akibatnya, material harus didatangkan dari luar daerah, bahkan hingga ke Sumatera Utara, dengan biaya yang membengkak.

“Harga semen sekarang sudah Rp75.000 sampai Rp80.000 per sak, dan barangnya pun langka. Pasir banyak di sini, tapi tidak bisa dimanfaatkan karena terkunci aturan,” kata Mukhsal.

Di balik angka-angka itu, ada realitas pahit. Semakin mahal bahan bangunan, semakin lambat pula rumah-rumah itu berdiri.

Rumah yang Dibangun dengan Harapan dan Risiko

Yang tak banyak diketahui publik, pembangunan Huntap saat ini masih berjalan dengan dana talangan dari para inventor atau pelaksana pembangunan. Sementara anggaran dana dari Badan Nasional Penenggulan Bencana (BNPB) pusat belum terelesasi.

“Anggaran dari BNPB belum turun. Ini masih ditalangi dulu oleh para inventor,” ungkap Mukhsal.

Dana tersebut baru direncanakan cair pada Oktober 2026. Itu pun dengan sistem yang ketat dan berlapis. Dana tidak langsung diberikan sekaligus, melainkan bertahap, mengikuti progres pembangunan.

Bagi sebagian pihak, sistem ini menjamin transparansi. Namun di lapangan, mekanisme tersebut juga menghadirkan tantangan tersendir, terutama bagi mereka yang harus lebih dulu mengeluarkan biaya di tengah ketidakpastian.

Ketatnya Aturan, Beratnya Beban

Melalui petunjuk teknis terbaru, pemerintah pusat menegaskan bahwa setiap rupiah bantuan harus dipertanggungjawabkan.

Dana hanya bisa dicairkan setelah berbagai syarat administrasi terpenuhi dan progres fisik diverifikasi.

Bahkan, penggunaan dana pun diatur ketat, minimal 75 persen harus untuk material, sementara upah pekerja dibatasi maksimal 25 persen.

Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan menjaga kualitas bangunan. Namun di sisi lain, hal itu juga menjadi tantangan bagi masyarakat yang ingin bergerak cepat.

Bagi mereka yang memilih membangun secara mandiri, prosesnya tidak kalah rumit. Dokumen kepemilikan tanah, rencana anggaran biaya, hingga bukti pemesanan material harus lengkap sebelum dana bisa dicairkan.

Ribuan Harapan di Atas Kertas

Secara keseluruhan, sebanyak 5.561 unit Huntap direncanakan dibangun di Aceh Tamiang. Dari jumlah itu, 4.070 unit melalui skema pembangunan di lokasi semula (insitu), sementara 1.491 unit lainnya melalui relokasi mandiri.

Di atas kertas, angka itu terlihat menjanjikan. Namun di lapangan, setiap unit mewakili satu keluarga yang masih menunggu kepastian.

Di Kecamatan Karang Baru saja, terdapat 1.225 unit yang harus dibangun. Disusul Bandar Pusaka, Kota Kualasimpang, hingga wilayah-wilayah lain yang juga terdampak cukup parah.

Di balik data itu, ada wajah-wajah yang setiap hari menatap lahan kosong, membayangkan rumah yang suatu hari akan berdiri di sana.

Harapan yang Tak Boleh Padam

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah membentuk tim teknis untuk mempercepat proses pendataan dan verifikasi. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan tepat sasaran.

Namun, Mukhsal menegaskan bahwa percepatan pembangunan Huntap tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak.

“Ini butuh dukungan semua pihak. Kalau tidak, masyarakat akan terus menunggu,” katanya.

Di warung kopi itu, percakapan akhirnya mereda. Gelas-gelas mulai kosong. Namun harapan belum ikut habis.

Di luar sana, ribuan warga masih menunggu rumah yang bukan sekadar tempat tinggal, tetapi simbol bahwa mereka benar-benar pulih dari bencana.

Dan selama rumah itu belum berdiri, harapan itu akan terus hidup, meski tertatih.

Sutrisno