Sering Rusak Dilewati Truk CPO, Teguh W. Hasahatan Usulkan Jembatan Merah–Simpang Gambir Jadi Jalan NasionalSering Rusak Dilewati Truk CPO, Teguh W. Hasahatan Usulkan Jembatan Merah–Simpang Gambir Jadi Jalan NasionalSeringRusakDilewatiTrukCPO,TeguhW.HasahatanUsulkanJembatanMerah–SimpangGambirJadiJalanNasional

PANYABUNGAN (Waspada.id): Anggota DPRD Mandailing Natal sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Madina, Teguh W. Hasahatan Nasution, SH, mengusulkan peningkatan status ruas jalan Jembatan Merah–Muarasoma–Simpang Gambir menjadi jalan nasional.

Usulan ini disampaikan menyusul kerusakan yang terus berulang akibat tingginya beban kendaraan bertonase besar yang melintas.

Teguh menilai penyebab utama kerusakan adalah banyaknya kendaraan pengangkut minyak sawit mentah atau CPO dengan bobot lebih dari 30 ton yang melintas setiap hari.

"Menurut saya, jalan dari Jembatan Merah hingga Simpang Gambir layak ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Kerusakan ini sebagian besar dipicu mobil tangki CPO bertonase di atas 30 ton," ujar Teguh saat dihubungi wartawan, Minggu (26/7).

Ia menjelaskan, pajak dari sektor perkebunan sawit disetorkan langsung perusahaan kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika pembangunan dan pemeliharaan jalan yang menjadi jalur utama distribusi hasil tersebut turut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Kita tahu pajak CPO masuk ke kas negara. Maka perbaikan dan pemeliharaannya sebaiknya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," tegasnya.

Saat ini, panjang jalan nasional di Madina sekitar 285 kilometer, jalan provinsi 173 kilometer, sedangkan jalan kabupaten mencapai 1.848 kilometer. Dengan beban jalan kabupaten yang jauh lebih besar, peningkatan status ruas tersebut dinilai menjadi solusi agar penanganan infrastruktur lebih optimal dan tidak terus membebani anggaran daerah.

Ruas Jembatan Merah–Simpang Gambir sendiri memiliki peran strategis sebagai jalur urama distribusi hasil perkebunan dan aktivitas ekonomi masyarakat luas. Usulan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pengelolaan infrastruktur di Mandailing Natal.(id100)