Sidang Lanjutan Perkara Korupsi RSU Pratama Nias, Saksi Akui Dokumen Pencairan 100 Persen Tidak Lengkap

GUNUNGSITOLI (Waspada.id): Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli melaksanakan persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap enam terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias Tahun Anggaran (TA) 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp38.550.850.700. Persidangan berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/11).

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Dr. Firman Halawa, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen, Yaatulo Hulu, S.H., M.H., kepada wartawan, Selasa (10/11), membenarkan bahwa JPU pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli telah melaksanakan persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor Medan dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap enam terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias TA 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp38.550.850.700.

Pada sidang lanjutan tersebut, majelis hakim yang memeriksa perkara terdiri atas M. Nazir, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, serta Syahrizal Munthe, S.H., M.H., dan M. Fauzi, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Sementara itu, Risna, S.H., bertindak sebagai panitera pengganti.

Adapun keenam terdakwa dalam perkara pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias tersebut adalah JPZ, S.T., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); OKG, S.K.M., M.P.H., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2024; FLPZ, S.T., selaku penyedia jasa/Direktur PT Viola Cipta Mahakarya; Ir. LN, M.M., selaku Manajemen Konstruksi/Direktur PT Artek Utama; LBL, S.Kep., Ners, selaku KPA TA 2022-2023; serta ROZ, S.K.M., selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias.

Adapun saksi yang dihadirkan JPU dan diperiksa dalam persidangan tersebut adalah mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nias TA 2022, Yapintar Mendrofa.

Di hadapan majelis hakim, saksi memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap 27 item dokumen pembayaran 100 persen, ditemukan bahwa dokumen Jaminan Pemeliharaan serta Asuransi Tenaga Kerja (Astek) tidak tersedia. Padahal, kedua dokumen tersebut merupakan kewajiban mutlak penyedia sesuai ketentuan kontrak dan regulasi pengadaan.

Saksi menyampaikan kekurangan dokumen wajib tersebut kepada PPTK, bendahara, PPK (Juang Putra Zebua), serta secara langsung kepada KPA (Oberlin Kurniawan Gea) sebelum pembayaran 100 persen dicairkan. Namun, tidak ada tanggapan dari PPK maupun KPA. Dokumen Jaminan Pemeliharaan tersebut juga tidak pernah diserahkan oleh penyedia maupun PPK hingga pencairan dana dilakukan.

Meskipun persyaratan wajib berupa Jaminan Pemeliharaan dan Astek tidak tersedia serta Berita Acara Pembayaran tidak ditandatangani PPK, KPA Oberlin Kurniawan Gea tetap memproses dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan sepengetahuan PA Rahmani Oktaviani Zandroto.

Pencairan 100 persen tersebut dapat terlaksana sepenuhnya karena didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PA Rahmani Oktaviani.

Yaatulo Hulu menegaskan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli berkomitmen untuk senantiasa bekerja secara profesional, proporsional, dan objektif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menangani setiap perkara, termasuk perkara yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap proses penanganan perkara akan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, prinsip kehati-hatian, serta penghormatan terhadap proses peradilan, dengan tetap berpedoman pada fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.

Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tetap transparan dan terbuka terhadap informasi publik. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja diembuskan untuk melemahkan semangat penegakan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. (id59)