Sinabung Berstatus Siaga, Sutarto Minta Perkuat Logistik

MEDAN (Waspada.id): Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto, meminta pemerintah dan seluruh instansi terkait memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) serta kesiapan logistik evakuasi menyusul peningkatan status aktivitas Gunung Sinabung menjadi Level III atau Siaga.

Permintaan tersebut disampaikan Sutarto sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan risiko dan melindungi masyarakat yang berada di sekitar kawasan terdampak erupsi Gunung Sinabung.

Berdasarkan rilis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), status Gunung Sinabung ditingkatkan dari Level II atau Waspada menjadi Level III atau Siaga sejak Senin (31/8/2026) pukul 12.30 WIB.

Berdasarkan hasil pemantauan instrumental dan pengecekan kondisi di lapangan, sebaran abu vulkanik dilaporkan cenderung mengarah ke timur dan tenggara, termasuk ke arah wilayah Berastagi.

Sutarto meminta BMKG, BPBD, PVMBG dan instansi terkait memastikan sistem peringatan dini berjalan secara optimal serta terintegrasi hingga ke masyarakat di kawasan terdampak.

“Saya meminta pemantauan, pengolahan data secara real time, dan prosedur komunikasi darurat dilakukan dengan baik untuk mendeteksi aktivitas vulkanik serta menyampaikan tanda bahaya kepada masyarakat secara cepat dan akurat,” kata

Sutarto kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).

Sekretaris PDI Perjuangan Sumatera Utara itu juga mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih informasi mengenai zona bahaya, arah erupsi, jalur evakuasi maupun lokasi pengungsian.

Menurutnya, informasi resmi dari PVMBG, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya harus disampaikan secara cepat, konsisten, serta mudah dipahami masyarakat.

“Informasi tersebut harus menjadi sinyal peringatan bagi warga sehingga mereka memiliki waktu untuk mempersiapkan barang-barang penting dan segera mengungsi ke tempat yang aman,” ujarnya.

Sutarto menilai keberadaan alarm atau sirene dalam sistem peringatan dini juga penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bahaya erupsi.

Selain sistem peringatan dini, ia meminta pemerintah menyiapkan kebutuhan logistik bagi warga yang harus dievakuasi ke lokasi pengungsian.

“Kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya harus dipastikan tersedia,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan layanan kesehatan di lokasi pengungsian, terutama untuk mengantisipasi gangguan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan abu vulkanik.

“Kesiapan tim medis dan obat-obatan harus menjadi perhatian. Kami meminta Pemkab Karo dan Pemprov Sumut menyiapkan layanan tersebut dan siaga selama 24 jam,” tegasnya.

Sutarto turut mengapresiasi langkah cepat TNI dan Polri yang telah menyiapkan sejumlah posko siaga di sekitar kawasan Gunung Sinabung.

“Kita melihat kesiapan TNI dan Polri dalam menyiapkan posko, peralatan, kendaraan, personel, jalur evakuasi serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Ini tentu patut diapresiasi,” ucapnya.

Ia berharap aktivitas Gunung Sinabung tidak meningkat hingga Level IV atau Awas. Sebab, kawasan tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian dan pariwisata yang penting bagi Sumatera Utara.

“Aktivitas erupsi ini tentu dapat mengganggu perekonomian masyarakat. Kita berharap dan berdoa agar erupsi besar seperti yang terjadi pada 2010 tidak kembali terjadi,” katanya.

Percepatan Evakuasi

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan percepatan evakuasi warga yang berada di wilayah zona bahaya Gunung Sinabung.

Bobby menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan proses evakuasi berjalan dengan baik serta kebutuhan warga terpenuhi.

Pemprov Sumut, kata Bobby, memprioritaskan evakuasi warga yang berada di radius zona merah erupsi. Salah satu wilayah yang telah dilakukan evakuasi adalah Desa Kuta Tengah.

Sebanyak 280 jiwa dari sekitar 600 penduduk desa tersebut telah dievakuasi ke Pos Pengungsian Suka Tepu.

Pemerintah Provinsi Sumut juga menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak selama berada di pengungsian. Langkah itu dilakukan agar masyarakat merasa aman dan nyaman sehingga tidak kembali ke rumah yang masih berada di kawasan berbahaya.

“Kita pastikan fasilitas di tempat pengungsian tersedia dengan baik. Kami tidak ingin masyarakat merasa tidak nyaman kemudian memutuskan kembali ke rumah. Tempat tidur, air, toilet dan makanan harus dipastikan tersedia,” ujar Bobby Nasution. (id142)