Sinergi APBN-APBD Dinilai Kunci Percepatan Jalan Alternatif Medan-Berastagi

MEDAN (Waspada.id) – Rencana pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi dinilai membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat direalisasikan secara bertahap dan terukur. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Ihwan Ritonga menilai proyek tersebut strategis untuk memperkuat konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Karo.

Ihwan mendukung rencana Gubernur Sumut Bobby Nasution membangun jalur alternatif tersebut. Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pola pembiayaan bersama antara APBN dan APBD menjadi salah satu opsi yang perlu didorong.

“Tujuan Pak Gubernur baik. Artinya, paling tidak bisa menjadi sharing antara APBN dengan APBD,” ujar Ihwan di DPRD Sumut, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, skema kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah bukan merupakan hal baru. Pola serupa, kata dia, pernah diterapkan dalam sejumlah pembangunan ketika Bobby Nasution masih menjabat sebagai Wali Kota Medan.

Ihwan juga mengapresiasi langkah Pemprov Sumut yang kembali mendorong pembangunan jalur alternatif menuju Karo, mengingat rencana tersebut telah lama menjadi pembahasan namun belum terealisasi.

“Ini konsep yang sudah lama. Gubernur-gubernur sebelumnya juga sudah merencanakan, tetapi belum berjalan. Saya kira di tangan Gubernur Bobby ini bisa dituntaskan dengan memasukkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan tiga kabupaten,” katanya.

Ia menilai pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan, terutama karena pembangunan jalur tersebut akan melibatkan sejumlah wilayah administrasi sebelum terhubung dengan Kabupaten Karo.

Karena itu, Ihwan meminta proyek tersebut tidak dipaksakan selesai dalam waktu singkat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur berskala besar membutuhkan perencanaan matang dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

“Jangan ditargetkan satu tahun. Mungkin dua atau tiga tahun. Ini konsep yang harus kita support,” tegasnya.

Ihwan mengatakan Kabupaten Karo memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata Sumut. Selain dikenal sebagai salah satu sentra pertanian, Karo juga menjadi salah satu tujuan wisata utama di Sumatera Utara yang memiliki potensi menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dengan demikian, pembangunan jalan alternatif tidak hanya dipandang sebagai upaya mengatasi persoalan konektivitas dan kepadatan lalu lintas, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat.

“Kita tahu Karo itu salah satu kabupaten yang menjadi pusat destinasi pariwisata di Sumatera Utara. Saya kira ini langkah yang pas,” ujarnya.

Ihwan berharap rencana pembangunan tersebut segera ditindaklanjuti melalui penyusunan perencanaan teknis, penganggaran dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten yang wilayahnya masuk dalam rencana jalur alternatif.

Ia menegaskan DPRD Sumut pada prinsipnya mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas antarwilayah dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Menurutnya, apabila pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten memiliki visi yang sama serta mampu membangun skema pembiayaan yang jelas, pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi berpeluang direalisasikan secara bertahap.

“Kalau konsepnya jelas dan sinerginya kuat antara pusat, provinsi dan kabupaten, saya kira ini sangat mungkin diwujudkan. DPRD Sumut tentu mendukung langkah yang bertujuan memperkuat konektivitas dan mendorong kemajuan ekonomi daerah,” pungkasnya. (Id141)