Sinergi Dapur MBG dan Produk Lokal Dengan Membangun Ekosistem Ekonomi BerkelanjutanSinergi Dapur MBG dan Produk Lokal Dengan Membangun Ekosistem Ekonomi BerkelanjutanSinergiDapurMBGdanProdukLokalDenganMembangunEkosistemEkonomiBerkelanjutan

ACEH TAMIANG (Waspada.id): Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan tonggak sejarah baru dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemutusan rantai stunting. Namun,kesuksesan program nasional ini tidak hanya diukur dari berapa banyak kotak makanan yang dibagikan.

"Keberhasilannya juga harus diukur dari seberapa besar program ini mampu menghidupkan ekosistem ekonomi masyarakat lokal, " kata Ketua LSM Netfid Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Helmi dalam keterangan diterima Rabu (5/8).

Disampaikannya, saat ini pihaknya tidak menutup mata bahwa fluktuasi harga pangan akibat penyerapan skala besar sempat memicu tantangan tersendiri bagi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Netfid Aceh Tamiang menegaskan bahwa kunci utama dari solusi ini adalah kolaborasi mutlak antara Dapur MBG dengan Pemkab Aceh Tamiang dalam merajut rantai pasok lokal secara sehat dan berkeadilan.

"Sinergi ini adalah sesuai gagasan asta cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin kemandirian pangan, ketahanan ekonomi, dan penguatan ekonomi kerakyatan dari hulu ke hilir, " sebut Muhammad Helmi.

Diakui ataupun tidak, bahwa Dapur MBG di Kabupaten Aceh Tamiang membutuhkan pasokan pangan harian yang sangat besar, mulai dari beras, telur, sayur-mayur, daging, hingga ikan. Kebutuhan logistik yang luar biasa ini tidak boleh disuplai oleh korporasi besar dari luar daerah.

Karena itu, Netfid merekomendasikan dan mendorong penuh seperti kebutuhan beras dan sayur wajib diserap langsung dari lahan para petani dalam wilayah Aceh Tamiang.

Bagitu halnya dengan kebutuhan telur dan daging ayam dipasok langsung oleh para peternak lokal untuk menghindari kelangkaan. Kebutuhan buah-buahan dan komoditas pendukung dipenuhi oleh hasil keringat para pekebun di daerah.

"Kebutuhan protein laut disuplai secara segar oleh para nelayan pesisir Kabupaten Aceh Tamiang atau peternak budidaya ikan tawar seperti Ikan lele, gurami, dan sejenisnya," ungkapnya seraya mengatakan, jika Pemkab Aceh Tamiang mengunci regulasi ini dan dapur MBG berkomitmen penuh menyerap produk lokal, maka perputaran uang miliaran rupiah dari anggaran negara akan tetap tinggal dan dinikmati oleh masyarakat di daerah sendiri.

Inilah cara sejati menumbuhkan ekosistem ekonomi pasca bencana, menstabilkan harga pasar tradisional, sekaligus memberikan keadilan bagi pelaku usaha mikro dan menengah di daerah. "Sebagai lembaga yang fokus pada pembangunan berkelanjutan, Netfid Aceh Tamiang siap mengawal, mengawasi, dan menjadi mitra strategis yang kritis sekaligus solutif," tegas Helmi seraya mengungkapkan, pihaknya ingin memastikan bahwa rantai pasok pangan ini berjalan transparan, tanpa potongan, adil untuk produsen lokal, serta bebas dari praktik monopoli.

Muhammad Helmi menambabkan, jadikan momentum program MBG ini bukan beban, melainkan sebuah berkah ekonomi bagi para petani, peternak, pekebun, dan nelayan Aceh Tamiang. "Mari bersama-sama kita wujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia menuju kedaulatan pangan berkelanjutan demi mewujudkan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya. (Id76)